Editorial

Bak Serial Game of Throne, Perseteruan Affandi-Latupono Bikin PB HMI MPO Jalan di Tempat

Published

on

Suarahimpunan.com – Hampir setahun kurang sedikit Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) periode 2020-2022 menjalani masa khidmatnya. Dikomandoi oleh Affandi Ismail selaku Ketua Umum dan Zunnur Roin selaku Sekretaris Jendral, tahun pertama kepengurusan dinilai kurang bener.

Perlu diketahui, naik tahtanya Affandi Ismail sebagai Ketua Umum bukan tanpa hambatan. Selisih suara yang hanya tiga angka, membuat pesaingnya yakni Ahmad Latupono merasa diri bahwa ia yang layak memegang estafet kepemimpinan PB HMI MPO, pasca-kepemimpinan Zuhad Aji.

Ibarat serial Game of Throne pada saluran televisi HBO yang beberapa tahun lalu sempat digandrungi oleh masyarakat, rebutan tahta Kenanga antara Affandi Ismail sebagai Ketua Umum hasil Kongres dan Ahmad Latupono yang juga mengklaim sebagai Ketua Umum, terus berlanjut meskipun Kongres di Kendari telah usai.

Jika berkaca pada serial Game of Throne, perseteruan para bangsawan tersebut hanya berakibat pada merananya masyarakat karena mereka tidak diurus, dan hancurnya klan-klan yang ada. Kalau masyarakatnya adalah kader HMI MPO dan klannya adalah Cabang-cabang, maka perseteruan antara Affandi Ismail dan Ahmad Latupono mungkin tak jauh berbeda hasilnya.

Beberapa cabang pun bersuara. Dalam forum daring yang diikuti oleh beberapa cabang pada Jumat (28/5) malan, disampaikan berbagai keresahan dan penilaian terhadap kinerja dari PB HMI MPO. Muaranya, ya perseteruan antara Affandi dan Latupono. Sebab, Affandi lebih fokus bersaing dengan Latupono, ketimbang menjalankan tugasnya.

Ketua Umum Cabang Tangerang Raya, Ahmad Izat Jazuly, mengatakan bahwa banyak persoalan yang lalai disikapi oleh PB HMI MPO. Hal itu dikarenakan matinya komisi-komisi yang ada pada Pengurus Besar, yang seharusnya bisa menyikapi setiap persoalan sesuai dengan kewenangannya.

“Komisi-komisi tidak berjalan sama sekali. Padahal di awal kepengurusan, Ketum Affandi mengatakan bahwa pada kepemimpinannya, PB HMI akan berjalan selayaknya pemerintahan. Tapi akhirnya tetap saja hanya Ketum yang bergerak,” ujarnya.

Selain itu, diseminasi informasi yang dilakukan oleh PB HMI MPO kepada struktural di bawahnya pun disebut tidak baik. Bahkan, banyak berkas-berkas yang seharusnya terdistribusi ke Cabang-cabang, sampai saat ini tidak terealisasi.

“Penyebaran informasi juga tidak bagus. Berkas-berkas hasil kongres tidak disebarkan ke cabang-cabang. Lalu hasil Pleno II kemarin, sampai saat ini cabang belom dapat berita acaranya. Harusnya itu segera disebarkan agar cabang tahu keputusan yang dibuat,” tuturnya.

Tak berhenti sampai situ, Izat juga menyoroti bagaimana upaya Pengurus Besar dalam merealisasikan amanah-amanah di yang telah ditetapkan di Kongres. Upayanya menurut Izat, tidak ada. Karena sampai saat ini, menurutnya tidak ada amanah Kongres yang dijalankan.

“Amanah Kongres sampai saat ini belum ada yang diselesaikan satu pun. Kepemimpinan Ketum Affandi sudah setahun berjalan, tapi tidak ada perkembangan. Katanya semua akan diselesaikan dalam Pleno II, tapi ternyata hasil Pleno saja kami belum tahu. Jangan sibuk berseteru sampai lupa kewajiban,” ucapnya.

Baca Juga:  HMI MPO Untirta Ciwaru Kecam Perundungan Siti Aliah

Sepaham, Ketua Umum Cabang Bogor, Wahyudi, juga menilai perkembangan PB HMI MPO di bawah kepemimpinan Affandi Ismail jalan di tempat. Kalau Cabang Tangerang Raya menyoroti amanah kongres, Cabang Bogor menyoroti lembaga-lembaga yang sampai saat ini belum terbentuk. Kohati misalnya.

Wahyudi mengatakan, memang ada upaya Pengurus Besar dalam membentuk lembaga khusus dan lembaga kekaryaan. Namun sayangnya, upaya itu ia nilai hanya sekadar pengguguran kewajiban saja. Menurut Wahyudi, kalau hanya untuk menggugurkan kewajiban, maka adanya pun seperti tiada. Untuk apa ada?

“Perlu dicatat, kehadiran lembaga-lembaga itu harus benar-benar dirasa keberadaannya. Pernah PB menghubungi Cabang Bogor untuk membentuk LBHMI. Tapi saat ditanya bagaimana kesiapan dari PB, mereka tidak bisa memastikan. Jangan sampai dibentuknya lembaga itu cuma sekadar menggugurkan kewajiban,” ujarnya.

Berdasarkan penilaiannya, dalam satu tahun kepengurusan PB HMI MPO terlihat lebih banyak ‘jalan-jalan’, meskipun memang untuk melantik para pengurus Cabang di berbagai daerah. Padahal menurutnya, setingkat Pengurus Besar tidak lagi sibuk berkeliling untuk melantik Cabang, karena dapat didelegasikan kepada kepanjangan tangan dari Pengurus Besar, Badan Koordinasi misalnya.

“Idealnya Ketum PB dan lembaga yang ada di kepengurusan, memperkuat basis analisis untuk mengintervensi kebijakan publik. Banyak hal yang harus disuarakan, mengambil langkah etis untuk mengambil langkah oposisi. Singkatnya, mari kembali ke nilai-nilai Khittah Perjuangan. Tafsir utuh khittah perjuangan adalah oposisi total,” tegasnya.

Hal menarik disampaikan oleh Ketua Umum Cabang Medan, Rizeki Rahayu Fitri. Yunda tangguh dari Medan ini menuturkan, Pengurus Besar dalam setahun ini terkesan terlalu ingin menunjukkan dan meningkatkan eksistensinya saja. Tak tanggung-tanggung, struktural tingkat Komisariat pun katanya turut dijajal.

“Selama setahunan ini PB menaikkan eksistensi dengan masuk ke setiap cabang yang dikunjungi, juga sekaligus terlalu jauh turun tangan mengurus komisariat. Padahal secara hierarkis, ini bukan kerjaan dari pemerintah pusat (Pengurus Besar),” katanya.

Sebenarnya bagus, menghilangkan sekat antara pengurus besar dan kader di tingkat komisariat. Namun kalau Presiden turun ke masyarakat untuk membagikan sertifikat tanah, tugas pak Lurah bagaimana?

Hal itu pun dirasakan oleh Rizeki. Menurutnya, dengan turun langsungnya Pengurus Besar untuk mengurusi persoalan Komisariat, membuat keberadaan Cabang menjadi kurang berarti.

“Akibat dari tindakan seperti ini membuat komisariat lebih besar kepala dan merasa seperti cabang posisi strukturalnya,” ungkap dia.

Kalau Cabang-cabang sebelumnya berbicara akibat, Cabang Jakarta berbicara sebab. Menurut Ketua Umum Cabang Jakarta, Irfan Maftuh, berbagai persoalan yang terjadi pada kepengurusan PB HMI MPO lantaran adanya dualisme kepemimpinan.

“Persoalan ini karena adanya dualisme yang terjadi di tubuh PB HMI MPO. Ketum kita Affandi orangnya keras kepala, tidak mau diajak rekonsiliasi. Akhirnya ini berpengaruh kepada cabang-cabang yang ada, bahkan hingga tingkat komisariat,” ujarnya.

Baca Juga:  Selidiki Kematian Petugas KPPS, Komnas HAM Sambangi KPU Kota Serang

Irfan bahkan meramalkan dualisme PB HMI MPO akan terus berlanjut jika tidak ada rekonsiliasi. Solusinya tidak tanggung-tanggung, dirinya mengusulkan agar segera dilaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB), jika rekonsiliasi tidak dilakukan.

“Kalau permasalahan dualisme ini tidak segera diselesaikan, bukan tidak mungkin kongres kita nanti akan ada dua. Kalau memang Affandi tidak mau rekonsiliasi, maka kita bisa adakan KLB. Karena ini sudah menjadi penyakit buat rumah kita (HMI),” tegasnya.

Tensi forum sempat meningkat usai statemen Ketua Umum Cabang Jakarta dilontarkan. Untungnya Ketua Umum Cabang Sleman, Dimas dan Ketua Umum Cabang Yogyakarta, Fajar Sumardhan, berhasil menengahi. Tensi turun, KLB jadi opsi yang paling terakhir banget.

Pembenahan kerja-kerja organisasi yang dilakukan PB HMI MPO pun menjadi solusi utama dalam penyelesaian masalah itu. Katanya, kalau masih bisa disembuhkan, lebih baik jangan langsung diamputasi.

Tapi bukan berarti tahta Affandi aman. Forum ditutup dengan kesepakatan adanya beberapa tuntutan yang akan dilayangkan kepada PB HMI MPO. Salah satunya, PB HMI MPO harus menggelar Rapat Koordinasi Cabang (Rakorcab) se-Indonesia. Sisa tuntutan akan disampaikan dalam Rakorcab tersebut. Kalau tidak dituruti, opsi KLB mungkin akan benar-benar digaungkan.

Kembali kepada serial Game of Throne. Pepatah ‘Menang Jadi Abu, Kalah Jadi Arang’ benar-benar tergambar jelas di sana. Klan Lannister yang sebelumnya berkuasa, akhirnya punah setelah kalah oleh Klan Targaryen. Klan Targaryen pun hancur, karena Ratu Danaerys Targaryen yang baru saja menang, justru dibunuh oleh orang terdekatnya, Jon Snow.

Tentunya, akhir seperti itu tidak ada yang ingin terjadi. Makanya, kalau memang Affandi Ismail benar-benar merupakan The Rightful King, ajaklah Ahmad Latupono untuk tunduk patuh pada Konstitusi sebagai aturan main ber-HMI, dengan mengakui Kongres di Kendari sebagai pengambilan keputusan tertinggi. Sekaligus ajak untuk bersama-sama merealisasikan amanah Kongres. Kalau Ahmad Latupono tidak mau?

Pada satu pertempuran yakni The Battle of the Bastards antara Jons Snow dengan Ramsay Bolton untuk merebut kembali Winterfell, Jon Snow bisa dikatakan kalah telak oleh Ramsay Bolton. Bukan karena apa-apa, Jon Snow terlalu genit sehingga terjebak oleh alunan permainan Ramsay. Padahal taktik pertempuran yang telah disepakati, sangat memungkinkan pasukan Jon Snow mengalahkan Ramsay Bolton.

Maka dari itu, kalau memang Ahmad Latupono ogah gabung, mulailah kencangkan ikat pinggang, pakai muts dan gordonnya. Hentikan genit matanya, jangan lirik-lirik lagi ke Ahmad Latupono. Masih banyak PR yang harus diselesaikan hingga Kongres selanjutnya digelar. Kalau masih genit dan ingin lebih eksis dibandingkan Latupono, kapan kerjanya geh? (EDITORIAL)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Lagi Trending