Suarahimpunan.com – Jagat dunia maya grup WhatsApp Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) Serang Raya tiba-tiba gempar pada Selasa (14/6) malam. Bagaimana tidak, grup WhatsApp beranggotakan 19 orang itu tiba-tiba mendapat tautan berita tentang pengangkatan Pj Ketua Umum PB HMI MPO.
Dengan judul ‘Jadi Pj Ketua PB HMI MPO, La Ode Muhamad Farid Bakal Solidkan Seluruh Kader' yang dipublikasikan oleh portal Pena Sultra, Kru LAPMI Serang Raya tertantang untuk membuat pemberitaan yang sama kontroversialnya.
Dari informasi yang dihimpun, La Ode Muhamad Farid merupakan Sekretaris Jendral PB HMI MPO-an yang dipimpin oleh sang Raja Fiktif, Ahmad Latupono. Namun entah bagaimana kisahnya, La Ode Farid digantikan oleh La Ode Imran.
Pergantian itu secara resmi dilakukan melalui pamflet yang disebar oleh akun PB HMI MPO-an. La Ode Farid terakhir kali eksis pada pamflet HUT RI ke-76. Sementara pada pamflet Hari Kesaktian Pancasila, La Ode Farid sudah digantikan oleh La Ode Imran.
Ketua Umum HMI MPO Cabang Serang, Irkham Magfuri Jamas, mengatakan bahwa kabar kudeta yang dilakukan oleh La Ode Farid merupakan sebuah hiburan tambahan pasca-pleno III di Manado.
Menurutnya, dalam pemberitaan yang beredar, tidak ada kejelasan tahta siapa yang dikudeta oleh La Ode Farid. Sehingga jika melihat rekam jejaknya, Irkham berpendapat bahwa tahta sang Raja Fiktif yang dikudeta oleh mantan ‘mahapatih'-nya sendiri.
“Saya memandang hal itu seperti hiburan pasca-pleno saja. Janji Allah akan kehancuran telah tiba. Ternyata pemantik awal dipermukaan justru muncul dari mantan mahapatihnya. Yakni ketika sang Raja Fiktif dikudeta oleh mantan mahapatihnya sendiri,” ujarnya.
Ia pun mengatakan kehancuran tahta sang Raja Fiktif harus juga direspon oleh PB HMI MPO, dalam hal memitigasi potensi kehancuran serupa. Irkham menegaskan, salah satu potensi perpecahan yang mengarah pada kehancuran ialah ketika memaksakan Kongres digelar di tempat yang ditolak oleh mayoritas cabang.
“Maka saya tegaskan bahwa kita benar-benar fokus untuk menggeser kongres ke tempat lain untuk memitigasi bencana pada Internal HMI. Dan seharusnya PB HMI pun merespon hal ini dengan mengupayakan untuk tercapainya 0 persen potensi perpecahan,” katanya.
Irkham menegaskan bahwa kabar ini harus menjadi pengingat bagi para pimpinan di tubuh HMI MPO, untuk segera melakukan tindakan-tindakan organisasi, agar internal organisasi dapat lebih aman.
“Sebab logikanya, bila kita tau akan terjadi bencana besar pada suatu wilayah, sudah seyogyanya kita semua sebagai pimpinan harus segera mengembangkan layar bahtera, untuk mencari pelabuhan selanjutnya yang lebih aman,” tandasnya. (Aziz/Editorial)
