Jakarta, suarahimpunan.com – Pembubaran Front Pembela Islam (FPI) dipandang oleh Pengurus Besar HMI MPO sebagai sikap otoriter yang dipertontonkan oleh rezim Jokowi-Amin. Selain dinilai melanggar demokrasi, rezim Jokowi-Amin juga mempermainkan publik dengan kata hoaks dalam pembubaran FPI.
Demikian disampaikan oleh Ketua Umum PB HMI MPO, Affandi Ismail. Ia mengatakan, pembubaran FPI merupakan sikap otoriter yang dipertunjukkan oleh rezim Jokowi-Amin, yang seolah-olah dilakukan untuk memberikan peringatan kepada kelompok kritis, agar tidak macam-macam dengan rezim.
“Seperti yang sebelumnya kami sampaikan, secara tegas kami mengatakan bahwa rezim di bawah kepemimpinan Joko Widodo ini menampakkan tangan besinya, wajah represifnya, wajah otoritarianismenya terhadap kelompok sipil, yang mencoba untuk kritis terhadap kebijakan pemerintah,” ujarnya dalam rilis yang beredar, Rabu (31/12/2020).
Ia menyayangkan sikap yang dipertontonkan oleh rezim Jokowi-Amin dalam pembubaran FPI itu. Sebab dalam demokrasi yang dianut oleh Republik Indonesia, hal tersebut justru sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.
“Indonesia yang selalu mengklaim negara paling demokratis, justru dengan adanya pembubaran FPI yang sebelumnya juga telah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), menegaskan bahwa negara kita bukanlah negara demokratis,” ungkapnya.
Selain itu, ia menilai bahwa rezim yang saat ini berkuasa terkesan semau sendiri dalam melakukan tafsir atas demokrasi dan Pancasila, untuk melakukan pemberedelan terhadap kelompok-kelompok yang menempatkan diri sebagai oposisi pemerintah.
“Pemerintah mencoba untuk membuat satu tafsir tunggal terhadap demokrasi, termasuk terhadap Pancasila. Kemudian itu dijadikan alat untuk memukul kelompok-kelompok yang kritis terhadap kebijakan pemerintah,” jelasnya.
Bahkan menurut Affandi, pemerintah saat ini tidak hanya berlindung di balik Pancasila dan demokrasi saja, namun juga berlindung di balik kata hoaks. Seperti pada saat tersebarnya telegram Polri mengenai pembubaran dan pelarangan terhadap aktivitas 6 organisasi, termasuk FPI.
“Narasi yang dibangun oleh rezim adalah hoaks dan hoaks. Nyatanya hal tersebut terbukti saat ini. Seharusnya jika memang telegram tersebut bocor, ya akui saja. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah karena selalu berlindung di balik kata hoaks,” tegasnya.
Ia pun menuntut agar rezim Jokowi-Amin dapat menghentikan tindakan-tindakan otoriter dan represif terhadap kelompok oposisi pemerintah. Dengan demikian, iklim demokrasi di Indonesia dapat kembali membaik.
“Kami menuntut agar rezim dapat menghentikan dagelan otoriter ini. Sebab jika tidak, siapa lagi yang akan menjadi korban pembubaran ketika dianggap sebagai pihak yang kontraproduktif terhadap kepentingan penguasa?,” tandasnya. (RED)
Komentar