Kabar

Dilema Status PTN-BH di Kampus Jawara, HMI MPO Unitrta Ciwaru dan KAMMI FKIP Untirta Gelar Diskusi Publik

Published

on

SERANG, Suarahimpunan.com – Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) saat ini tengah mempersiapkan diri untuk menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).

Topik tersebut kini menjadi perbincangan hangat pada civitas akademika Untirta. Pasalnya, perubahan status PTN-BH tentu perlu memperhatikan kelayakan dan kesiapan dari segala sisinya.

Sehingga dalam hal ini, dengan KAMMI berkolaborasi menggelar Diskusi Publik di Pelataran Taksonomi Bloom Kampus , Jumat (28/6/2024).

Dengan mengusung tema “Dilema Status di ” turut hadir pula 2019, Rafli Maulana dan Sekjend HMI Badko Banten, Irkham Magfuri Jamas sebagai pembicara.

Ketua umum Komisariat Untirta Ciwaru, Ryan Adam Hidayatullah mengatakan bahwa pemberlakuan sudah ditetapkan di kampus-kampus seperti UI, UGM, ITB dan lebih dari 20 kampus besar di Indonesia.

“Iya sudah banyak PTN-BH di Indonesia, dan kegiatan ini tentunya dilatarbelakangi dari kampus Untirta yang saat ini sedang mempersiapkan diri menjadi PTN-BH, yang mana sekarang Untirta masih berstatus PTN BLU,” ucapnya.

Baca Juga:  Demokrat Salurkan Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Gempa Banten

“Kemudian diskusi yang kami gelar hari ini juga bertujuan untuk menakar sejauh mana PTN-BH berdampak bagi kampus, mahasiswa dan civitas akademika Untirta,” lanjut Ryan.

Selanjutnya, Ketum KAMMI FKIP Untirta, Lentera Aji Syaputra menjelaskan dampak jika PTN-BH diberlakukan di Kampus Untirta.

“Kita sebagai mahasiswa memiliki tugas Agent of Control atau monitoring and evaluation, khususnya saat ini dalam penerapan status PTN-BH di Untirta. Agar tidak terjadi penyimpangan bahkan berpotensi praktik KKN dalam proses pelaksanaannya,” terangnya.

Selanjutnya, narasumber dalam kegiatan tersebut, Irkham Magfuri Jamas mengaku setuju dengan pemberlakuan PTN-BH di Untirta. Karena dengan itu, mahasiswa akan semakin mudah mengontrol kampus.

“Mau tidak mau Untirta pasti akan menjadi PTN-BH ketika syarat-syarat telah di penuhi oleh Untirta untuk menjadi PTN-BH. Dengan itu, kita akan lebih mudah mengontrol kampus karena data informasi seperti masuk keluarnya aliran UKT akan lebih mudah di akses publik,” jelasnya.

Baca Juga:  Soroti Isu Honorer Siluman, HMI MPO dan PATTIRO Banten Kolaborasi Gelar Forum Diskusi

Kemudian narasumber lainnya, 2019, Rafli Maulana, mengatakan bahwa perubahan status menjadi PTN-BH perlu di kawal karena bisa menjadi potensi sekaligus ancaman jika tidak dipersiapkan sedini mungkin.

Tak hanya itu, Rafli juga mengatakan bahwa status PTN-BH di Untirta tentunya akan berdampak pada kenaikan uang kuliah tunggal (UKT).

“PTN-BH ini ada bahayanya jika diberlakukan. UKT akan naik berkali kali lipat, karena kampus yang berstatus PTN-BH memiliki otonom yang lebih luas dengan pengelolaan keuangan, penetapan dan pemberhentian tenaga non PNS, dan pembukaan penutupan program studi,” ucap Rafli.

Menurutnya, Untirta belum layak menjadi PTN-BH, karena berbagai faktor. Salah satunya yaitu minimnya usaha untuk menambah pemasukan keuangan kampus.

“Masih banyak tiap tahun mahasiswa baru untirta gagal masuk karena tingginya penetapan UKT. Menurutnya Untirta saat ini masih belum layak untuk menjadi , Karena melihat dari segi fasilitas yang minim usaha usaha untuk menambah pemasukan keuangan pun masih belum terlihat,” tandasnya.

 

 

(RED/RRN/SALMA)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lagi Trending