SERANG, suarahimpunan.com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi Mahasiswa (Ormawa) Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (KBM FKIP) Untirta menggelar aksi di depan Dekanat FKIP Untirta pada Rabu (4/9/2024).
Aksi ini diadakan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan dekanat yang dianggap menindas dan membatasi hak-hak mahasiswa. Para mahasiswa mengeluhkan fasilitas kampus yang dinilai kurang memadai, termasuk ruang kelas yang minim sehingga menyebabkan pembelajaran yang tidak efektif, toilet yang tidak layak, prasarana kesehatan yang jauh dari standar, serta fasilitas peribadatan yang terbengkalai. Mereka menilai meskipun biaya UKT dipungut setiap tahun, fasilitas yang disediakan tetap usang dan tidak sesuai kebutuhan.
Dengan tegas massa aksi menyampaikan beberapa tuntutannya kepada Dekanat FKIP Untirta, yaitu:
1. Menuntut pihak dekanat mentransparasikan kepada publik mengenai rencana strategis yang akan dilakukan serta masterplan pembangunan.
2. Menuntut pihak dekanat untuk melakukan pembangunan fasilitas dan sarana prasarana yang layak sesuai urgensi kebutuhan mahasiswa.
3. Wujudkan kampus yang inklusif
4. Maksimalkan pengadaan K3 di kampus.
5. Transparasikan pencairan dana PNBP ormawa secara jelas, serta hapuskan sistim pencairan yang problematik.
6. Tingkatkan pelayanan akademik dan non akademik
7. Kembalikan tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Mahasiswa sebagai mana mestinya.
Wakil Ketua Umum BEM FKIP Untirta, Muhamad Ilham Ramadhan, mengatakan bahwa aksi ini bertujuan mendesak perbaikan sarana dan prasarana di FKIP, dengan penekanan khusus pada peningkatan fasilitas bagi penyandang disabilitas yang masih kurang memadai.
“Kami menuntut perbaikan sarana dan prasarana di FKIP, terutama untuk fasilitas yang menunjang disabilitas, karena kami merasa fasilitas yang ada saat ini masih sangat kurang,” ujar Ilham.
Ilham juga menambahkan bahwa aksi ini merupakan bentuk aspirasi mahasiswa terkait pelayanan akademik dan non-akademik yang dinilai belum optimal dan lambat.
“Pelayanan akademik dan non-akademik di FKIP masih belum berjalan dengan baik dan lambat,” ungkapnya.
Ilham berharap pihak dekanat dapat mempertimbangkan prioritas dengan lebih logis, mengingat adanya pembangunan masjid yang belum selesai, sementara dekanat lebih fokus pada pembangunan jembatan yang dianggap tidak memiliki urgensi yang jelas.
“Harapan kami, pihak dekanat bisa berpikir lebih logis dalam mengambil keputusan. Banyak masalah yang belum terealisasi, seperti masjid yang belum jadi, sementara pembangunan jembatan yang urgensinya tidak jelas malah menjadi prioritas,” tutup Ilham.
(Slm)
