Kabar

Hakim PN Rangkasbitung Nyabu, Komisi Hukum dan HAM PB HMI: Mencoreng Lembaga Peradilan

Published

on

 

Suarahimpunan.com – Dua hakim dan satu PNS yang bertugas di (PN) Rangkasbitung, ditangkap oleh Badan Nasional Provinsi () Banten pada Selasa (17/5).

Pelaku ditangkap atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis . Hakim bernama Danu Arman dan Yudi Rozadinata dan seorang PNS berinisial RAS didapati mengonsumsi di salah satu ruang hakim di PN Rangkasbitung.

Dilansir dari kompas.com kepala Banten, Hendri Marpaung, mengungkap bahwa alasan kedua pengadil itu mengonsumsi jenis sabu karena sudah menjadi kebutuhannya sehari-hari.

“Bukan (karena alasan pekerjaan), dia itu pengguna, pecandu. Jadi sudah menjadi kebutuhan,” ungkapnya, Selasa (24/5).

Baca Juga:  Kecam Surat Edaran Kemenag, PB HMI MPO Tantang Buka Hasil Riset

Wasekjend Komisi Hukum dan HAM MPO, Muhammad Aldiyat Syam Husain, mengatakan bahwa perbuatan dua hakim PN Rangkasbitung tersebut telah mencoreng lembaga peradilan di Indonesia. Dan ia pun mendesak agar pelaku dapat ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami mendesak Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) segera mengambil tindakan dengan memeriksa dan mengevaluasi jajaran hakim PN Rangkasbitung sebagai tindak lanjut dari perbuatan dua orang hakim tersebut yang ditangkap menggunakan dan mencopot status hakim dua oknum hakim yang terlibat penyalahgunaan di PN Rangkasbitung,” ujarnya.

Baca Juga:  Patut Dicoba, Netizen Ini Coba Ngakalin Birokrasi Lewat Jalur Prestasi, Hasilnya Gak Diduga

Aldiyat pun menjelaskan bahwa pelaku yang berprofesi sebagai hakim tersebut dapat dikenai pasal mengenai pedoman penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim.

“Kejadian ini jelas membuat citra peradilan di Indonesia menjadi buruk atau tercoreng dengan adanya perbuatan tercela dari dua oknum hakim yang ditangkap penyalahgunaan narkotika. Dua oknum hakim tersebut harusnya dapat dikenakan pasal 11 ayat 3 peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua komisi Yudisial nomor 2/PB/MA/IX/2009 dan nomor 2/PB/P.KY/09/2012 tentang pedoman penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim,” paparnya.

Halaman SebelumnyaHalaman 1 dari 2 Halaman

Lagi Trending