Suarahimpunan.com – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) akan melangsungkan Pleno 3 pada 5 hingga 10 Juni mendatang.
Pelaksanaan Pleno 3 yang mengusung tema ‘Resolusi HMI untuk Indonesia‘ ini akan dilaksanakan di Manado, dengan menjadikan HMI MPO Cabang Manado sebagai tuan rumah.
Berangkat dari kerisauan di Kongres ke-32 yang dilaksanakan di Kendari pada 2020 lalu, HMI MPO Cabang Serang hendak mendorong PB HMI MPO membentuk kepanitiaan untuk menyeleksi setiap bakal calon yang akan maju menjadi calon Ketua Umum PB HMI MPO pada Kongres ke-33 mendatang.
Hal ini diungkap langsung oleh Sekretaris Umum HMI MPO Cabang Serang, Ega Mahendra. Ia mengatakan bahwa saat Kongres ke-32 lalu, terdapat kerancuan baik secara syarat maupun teknis dalam pemilihan Ketua Umum PB HMI MPO.
“Pemilihan Ketua Umum PB HMI MPO menjadi suatu hal yang vital, karena akan menentukan arah dan gerak roda organisasi, dan harus adanya seleksi yang ketat. Karena melihat keadaan Kongres ke-32 di Kendari terjadi kerancuan ketika pemilihan Ketua Umum PB HMI MPO,” terangnya.
Ega pun menjelaskan bahwa dalam teknis perkaderan pun calon kader melewati proses seleksi juga screening. Ia pun berharap PB HMI MPO yang saat ini dinahkodai oleh Affandi Ismail Hasan, dapat melakukan seleksi secara ketat dalam menentukan calon Ketua Umum yang akan diusung dalam Kongres ke-33. Hal ini dimaksudkan agar calon Ketua Umum dapat memiliki visi dan misi yang sejalan dengan maruah dan citra diri HMI.
“Kalau kita melihat dari perkaderan HMI LK 1, 2, dan 3 saja adanya seleksi peserta dan screening untuk menjadi peserta, apalagi jadi Ketum PB HMI seharusnya ada,” ujarnya.
Ega pun menjelaskan bahwa bakal calon Ketua Umum PB HMI MPO harus dites wawasan mengenai HMI, Islam, dan Indonesia. Hal ini bertujuan agar nahkoda tertinggi dalam struktural HMI dapat bertindak selaras dengan kebutuhan masyarakat dalam bernegara.
“Yang nantinya sebelum ke tahap menjadi calon harus adanya seleksi yang berkaitan dengan ke-HMI-an, Keislaman dan Keindonesiaan, ya apapun itu lah yang penting untuk melihat kualitas Ketum PB HMI MPO,” katanya.
Ega pun mengungkap bahwa pada Kongres ke-32 di Kendari lalu, terjadi momen yang menurutnya sedikit aneh bin ajaib, pasalnya terdapat calon Ketua Umum PB HMI MPO yang tidak memahami konstitusi sebagai pedoman ber-HMI.
“Kalau kita melihat Kongres kemarin, masih ada saja calon yang belum paham konstitusi, gak bisa ngaji, dan ini sangat fatal yang menurut saya gak layak menjadi calon Ketum PB HMI. Maka dari itu ketika screening harus dilakukan dengan baik dan benar serta ketat,” jelasnya.
Ia pun menjelaskan salah satu tujuan seleksi ini adalah agar saat Kongres berlangsung, calon Ketua Umum PB sudah memiliki gambaran yang matang mengenai visi dan misi ke depannya. Di samping dapat mengefisiensi waktu saat Kongres, seleksi pra-kongres ini juga akan membantu setiap cabang dalam menganalisa siapa calon yang dapat bersinergi dengan kebutuhan kader HMI.
“Yang nantinya akan ditimbang oleh panitia seleksi Ketua Umum PB HMI. Untuk apa seperti itu? Karena untuk mengukur kualitas bakal calon Ketum PB HMI sebelum menjadi calon Ketum PB HMI. Jadi ketika di Kongres calon Ketum PB HMI akan difokuskan kepada visi, misi, dan program unggulan,” ungkapnya.
Ega pun dengan tegas meminta agar panitia seleksi ini dapat dibahas dan dibentuk dalam Pleno 3 yang akan berlangsung nanti.
“Dan pembentukan panitia seleksi Ketua Umum PB harus dilakukan di Pleno 3 ini, karena akan menjadi faktor-faktor yang akan ditentukan ketika di Kongres nanti,” tandasnya.
(SPT)
