Kabar

Ekspose Riset Guru Honorer, PB HMI MPO Sarankan Bentuk Lembaga Kekaryaan Konsen Pendidikan

Published

on

SERANG, suarahimpunan.com – Dalam Opening Ceremony ke-XII, mengadakan ekpose riset dengan tajuk ‘Road Map Kesejahteraan ‘.

Hasil riset tersebut dipaparkan langsung oleh Formateur Ketua Umum Komisariat Untirta Ciwaru, Agung Rizki Jamas, dan dimoderatori oleh Fitrotunnisa yang merupakan kader komisariat Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten.

Pemaparan dilangsungkan di Ruang Aspirasi DPRD , dan dihadiri oleh berbagai elemen sebagai penanggap hasil riset yang dibuat oleh Tim Peneliti .

Adapun elemen-elemen yang dihadirkan sebagai penanggap adalah Syafrudin selaku Wali yang didampingi oleh Alpedi selaku Kepala Dindikbud, Roni Alfanto selaku Wakil Ketua 2 DPRD, Akto Gunawan Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI), dan Affandi Ismail selaku Ketua Umum PB MPO.

Baca Juga:  Generasi Muda, Wajah Perekonomian Masa Depan

Wali Kota Serang, Syafrudin, menjelaskan bahwa dana yang dikeluarkan untuk oleh pemerintah daerah merupakan bentuk penghargaan, bukan gaji.

“PNS dan honor memang berbeda, PNS digaji oleh pemerintah pusat dan untuk honor itu digaji oleh dana BOS, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah itu bukan gaji tapi penghargaan,” ucapnya.

Selanjutnya, tanggapan dilanjutkan oleh Wakil 2 Ketua DPRD Kota Serang, Roni Alfanto menyebut bahwa anggaran untuk guru honorer memang belum mencukupi.

“Anggaran pendidikan sudah mencukupi, tapi untuk guru honorer belum mencukupi, jumlah guru honor 1880 orang, dan setiap orang diberi Rp 200.000,” tuturnya.

Ketua IGI, Akto Gunawan, menyebut bahwa persoalan guru honorer ini memang sudah menjadi problem sejak lama. Pihaknya juga mengusulkan untuk membuat usaha yang dapat menunjang kebutuhan guru honorer, serta membuka pelatihan guru yang bebas biaya.

Baca Juga:  Jelang Pesta Demokrasi 2024, Bawaslu dan UPG Gelar Diskusi Pemilu Jurdil

“Guru honor mempunyai solusi, ada caranya tapi tidak membebankan APBD, seperti membuat usaha yang akan dijadikan income untuk guru honorer, dan siap melakukan pelatihan guru tanpa dipungut biaya,” ungkapnya.

Ketua Umum PB MPO, Affandi Ismail, menyebut bahwa permasalahan pendidikan ini sudah menjadi isu nasional. Ia juga berharap agar riset ini bisa dijadikan motivasi untuk membentuk lembaga kekaryaan yang fokus pada bidang pendidikan.

“Saya sangat berharap, ini bisa diteruskan dan untuk selanjutnya bisa dibentuk lembaga lagi, yaitu bisa LAPEMI yang memang dikhususkan untuk pendidikan,” tandasnya.

(UCU/RED)

Lagi Trending