Dalam rangka memperingati hari kesaktian Pancasila, HMI MPO Persiapan Cabang Cilegon menyelenggarakan aksi unjuk rasa, di depan gerbang pintu masuk Kantor Walikota Cilegon (31/05).
Dalam kegiatan aksi tersebut, para mahasiswa menyoroti terkait rendahnya serapan anggaran Silpa (sisa lebih perhitungan lapangan) dari tahun ke tahun yang relative besar, kurangnya perhatian pemkot cilegon terhadap kesejahteraan guru non PNS di kota cilegon, tidak meratanya pembangunan kualitas Pendidikan, Cilegon yang tidak ramah disabilitas serta adanya dugaan penyalahgunaan dana hibah yang bersumber dari APBD Kota Cilegon.
“Aksi yang digelar pada pagi hari ini merupakan aksi perdana kader HMI persiapan cabang Cilegon, adapun isu yang diangkat antara lain. Audit Seluruh dana hibah yang dikeluarkan Pemkot Cilegon yang bersumber dari APBD Kota Cilegon, meningkatkan gaji honorer, memberikan bantuan bagi Lembaga Pendidikan swasta di kota Cilegon dan Wujudkan Kota Cilegon menjadi Kota yang ramah disabilitas dan menjadi kota inklusif,” tutur Demisioner Ketua Komisariat Ciwaru, Agung Rizky Jamas.
Dari sejumlah tuntutan yang dilayang oleh para mahasiswa terhadap Pemkot Cilegon, merupakan upaya untuk membuat kota Cilegon menjadi kota yang taat konstitusi negara, dan pada kesempatan aksi tersebut juga sekaligus memperingati hari lahir Pancasila.
“Hal ini menurut saya perlu ditindak lanjuti sebagai bentuk upaya Pemkot Cilegon membuat kota Cilegon menjadi kota yang taat akan konstitusi negara, dan pada kesempatan kali ini sekaligus kita semua memperingati hari lahir Pancasila yang akan dilaksanakan esok hari,” lanjutnya.
Formatur terpilih HMI MPO Cabang Cilegon, Hajiji, lebih menyoroti terkait guru honorer yang belum sejahtera di Kota Cilegon, dimana pada saat melakakukan orasi ia memparkan bahwa gaji guru non-PNS yang saat ini tidak memenuhi angka kelayakan hidup di Kota Cilegon.
“Bayangkan saja kawan-kawan guru hanya di gaji 675 rb sedangkan angka kelayakan hidup di Kota Cilegon sebesar 1,850 juta menurut riset dan kajian kita. Maka dari itu kita menuntut untuk Pemkot Kota Cilegon agar segera menyejahterakan guru honorer di Kota Cilegon, saya berbicara saat ini karena saya peduli dengan nasib kota Cilegon terkhusus SDM yang inputnya berasal dari guru,” tandasnya.
Dalam Press Release yang dibagikan Himpunan Mahasiswa Islam (MPO), poin-poin inti tuntutan yang ditujukan kepada Walikota Cilegon:
- Memaksimalkan dan mengoptimalkan APBD kota Cilegon untuk membangun daerah yang lebih maju.
- Menuntut Walikota Cilegon untuk meningkatkan honor tenaga pendidik non PNS/PPPK (Guru ngaji, Guru Honorer) menjadi Rp. 2.000.000/Bulan.
- Menuntut Walikota Cilegon untuk memberikan bantuan bagi Lembaga Pendidikan swasta di kota Cilegon sebagai bentuk pemerataan Pendidikan.
- Audit Seluruh dana hibah yang dikeluarkan Pemkot Cilegon yang bersumber dari APBD Kota Cilegon.
- Wujudkan Kota Cilegon menjadi Kota yang ramah disabilitas dan menjadi kota inklusif.
- Menepati seluruh janji politiknya sebagai hutang yang harus dibayarkan kepada rakyat.
- Tunduk dan patuh terhadap konstitusi negara. (RED)