SERANG, suarahimpunan.com – Kasus pelecahan seksual yang terjadi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), menghebohkan warga kampus. Pasalnya, terduga pelaku dalam kasus ini adalah mahasiswa yang berpengaruh dalam lingkungan kampus.

Kronologi kasus ini diunggah dalam laman Instagram @puan.tirta milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan BEM KBM Untirta pada Kamis (7/10). Dalam unggahannya, juga memuat pernyataan yang dibubuhi tandatangan pelaku.

Merespon kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh KZ, yang merupakan Presiden Mahasiswa Untirta, pihak rektorat telah mengeluarkan siaran pers resmi tertanggal Jum’at (8/10).

Siaran pers resmi dengan nomor B/163/UN43.8/HM.01.03/X/2021 memuat enam poin. Di antaranya menunjukkan bahwa hal tersebut terjadi di luar pantauan dan tanggungjawab pihak Untirta.

Dalam poin ketiga, dimuat redaksi:
Pihak Rektorat tidak mentolelir adanya pelecehan seksual dan akan memberikan sanksi DO apabila proses hukum dinyatakan bersalah dan memberlakukan cuti kuliah selama proses hukum berjalan.

Redaksi dalam poin ketiga ini mengundang berbagai macam kritik di kalangan mahasiswa.

Formateur Kohati Serang Raya, Tia Meilita, mengungkap bahwa pihaknya menekan agar pihak rektorat memberikan sanksi tegas pada pelaku, tanpa harus menunggu proses hukum.

“Apa yang terjadi jika menunggu hukum inkrah? Potensi berdamai besar, sedangkan kasus ini kan kasus yang sangat disorot, terlebih pelaku merupakan Presma yang bisa dibilang wajah Untirta,” ujarnya.

Tia juga mengatakan, korban berpotensi akan mendapat banyak tekanan, apabila harus melapor sendiri, sebagaimana hukum yang berlaku.

“Karena jika berbicara inkrah, maka harus menempuh jalur hukum. Kasus demikian merupakan delik aduan, artinya harus korban yang melapor. Posisi seperti ini sangat berat untuk korban, karena akan ada tekanan dari berbagai pihak agar tidak melapor,” tuturnya.

Tia juga menegaskan bahwa perempuan harus mendapat rasa aman dalam ruang publik, terutama aman dari kasus-kasus pelecehan.

“Melihat pemberitaan yang sudah beredar, miris sekali rasanya ketika perempuan kembali menjadi objek pelecehan seksual. Seharusnya perempuan juga bisa mendapatkan rasa aman di ruang publik. Terbebas dari rasa takut akan pelecehan dan kekerasan seksual,” ujarnya.

Tia juga mengatakan, bahwa kasus pelecehan dan kekerasan seksual ini tidak boleh dibiarkan, karena jika dibiarkan akan terus terulang di masa yang akan datang.

“Pelaku pelecehan dan kekerasan seksual seperti ini harus ditindak tegas,  karena perilaku seperti ini sangat tidak bermoral sekali. Kami berharap pelaku dihukum seberat-beratnya karena melihat korban sampai trauma atas kejadian ini,” tandasnya.

(RED)

SERANG, suarahimpunan.com – HMI MPO Cabang Serang menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Serang yang ke-495, pada Jum’at (8/10) berlokasi di depan Pendopo Bupati Serang.

Hal utama yang menjadi sorotan dalam aksi ini adalah tingginya angka kematian ibu dan bayi (AKI-AKB). Di samping tingginya AKI-AKB, massa aksi juga menyoroti persoalan rendahnya tingkat pendidikan dan kerusakan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Serang.

‘Bingung Bersama’ adalah tagline yang digunakan dalam aksi kali ini. Adapun rangkaian aksi terdiri dari orasi, puisi, dan teatrikal.

Dalam teatrikal yang dibawakan, digambarkan sepasang suami istri yang sedang mencari Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes), untuk melahirkan. Saat mendatangi salah satu Fasyankes, justru malah ditolak dengan ketus. Pemeran petugas Fasyankes tersebut pun membentangkan tulisan ‘Gak Dulu’ dan mengusir pasangan tersebut.

Suami dan istri itu pun terus berusaha, mereka pergi ke Fasyankes lainnya. Namun, kembali mendapat penolakan, lantaran Fasyankes yang dituju tidak memiliki alat kesehatan yang memadai. Sang istri pun meninggal lantaran tidak terlayani oleh Fasyankes saat melahirkan.

Humas aksi, Jafar Shodiq, mengatakan bahwa berdasarkan dokumen profil kesehatan Provinsi Banten pada 2019, Kabupaten Serang menjadi daerah yang memiliki AKI-AKB yang tinggi.

“Data angka kematian neonatal Kabupaten Serang pada tahun 2019 itu berada di peringkat kedua setelah Kabupaten Lebak. Jumlah kematian neonatal mencapai 172 per 1.000 kelahiran hidup,” ujarnya.

Shodiq menuturkan bahwa Kabupaten Serang jumlah kematian bayinya adalah sebanyak 273 kasus, dan kematian ibu mencapai 66 kasus.

“Tingginya AKI-AKB tersebut tidak terlepas dari buruknya Fasyankes di Kabupaten Serang. Baik dari segi pelayanannya maupun dari fasilitasnya. Bahkan jika melihat data dari Dinkes Provinsi Banten, persoalan rujukan juga menjadi salah satu kendalanya,” tuturnya.

Shodiq menuturkan, kerusakan lingkungan seperti pembuangan limbah secara liar, dinilai berpengaruh terhadap tingginya AKI-AKB.

“Tentunya lingkungan yang sehat dapat menekan AKI-AKB juga. Tidak mungkin di lingkungan yang tidak sehat, AKI-AKB dapat menurun. Maka dari itu, kami turut mendesak agar segala aktivitas yang merusak lingkungan baik dari polusi, limbah maupun pertambangan, untuk segera dihentikan,” tuturnya.

Di samping tingginya AKI-AKB, massa aksi juga menyoroti terkait pendidikan. Rendahnya rata-rata lama sekolah (RLS) dan angka harapan lama sekolah (AHLS) dinilai belum memadai dan ideal.

“Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Serang itu ada di angka 7,5 tahun. Artinya, masyarakat Kabupaten Serang rata-rata hanya mengenyam pendidikan sampai kelas 7 SMP saja. Sedangkan harapan lama sekolah hanya sampai 12,57 tahun. Artinya, hanya sampai kelas 12 SMA,” tandasnya.

Formateur Ketua HMI MPO Komisariat Untirta Ciwaru, Agung Rizki Jamas, menegaskan kepada Pemerintah Kabupaten Serang agar lebih memerhatikan masyarakatnya.

“Semoga, tuntutan-tuntutan yang kami bacakan siang hari ini dapat diindahkan oleh pemangku kebijakan. Jangan biarkan masyarakat berada dalam kebingungan di usia Kabupaten Serang yang ke-495 ini,” tegasnya sesaat sebelum aksi selesai.

(UCU)

SERANG, suarahimpunan.com – Wakaf Dana Abadi yang dicanangkan oleh HMI MPO Cabang Serang mendapat respon baik dari DPRD Kota Serang.

Rabu (7/10), Formateur Ketua HMI MPO Komisariat Untirta Pakupatan, Muhammad Akbar Amanda beserta empat orang rekannya telah melakukan audiensi dengan Anggota Komisi II DPRD Kota Serang, Nur Agis Aulia.

Akbar menuturkan bahwa Wakaf Dana Abadi ini memiliki banyak manfaat, terutama di kalangan mahasiswa.

“Wakaf Dana Abadi ini sangat membantu untuk kemaslahatan umat, karena di dalamnya terdapat berbagai manfaat yang bisa didapatkan. Dana ini diperuntukkan untuk membantu mahasiswa yang sedang kesulitan membayar UKT, selain itu bisa sebagai ajang silaturahim,” ujarnya.

Akbar menjelaskan bahwa Wakaf Dana Abadi ini dikelola dengan sistem pinjam.

“Skemanya tidak kita hibahkan, tapi dipinjamkan. Perihal pembayarannya itu dibebaskan, dalam artian tidak ada jatuh tempo dan bebas dicicil dengan besaran berapapun. Nanti uang yang terkumpul akan disalurkan kembali ke orang yang membutuhkan,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kota Serang, Nur Agis Aulia, sangat mendukung adanya Wakaf Dana Abadi ini.

“Saya sangat support itu (Wakaf Dana Abadi), bagus tuh pengelolaan seperti itu. Jadi orang bisa minjam untuk menutupi biaya, lalu dikembalikan lagi dan itu bisa digunakan untuk yang lain. Saya sangat sepakat,” tuturnya.

Agis menilai program ini akan sangat produktif apabila dikelola dengan serius dan berkelanjutan.

“Kalo teman-teman betul-betul serius menjalani programnya, pertama temen-temen bisa buat proposalnya, lalu yang kedua setiap satu bulan kirim laporannya, berapa orang yang bisa terbantu dari adanya ini. Kalau bisa, adakan transparansi keuangannya, kalau teman-teman update saya kira ini bakal sangat produktif,” tandasnya.

Untuk Sobat SH yang ingin berdonasi di Wakaf Dana Abadi, bisa melakukan transfer ke:

1. Rekening BNI 0841290317 a.n. Tia Meilita
2. OVO 089699494682 a.n. Nurisma Amalia
   Jangan lupa untuk sertakan kode unik (247) di 3 digit akhir.
   Contoh nominal yang ingin transfer Rp 100.000,- maka Sobat SH input dengan nominal Rp 100.247,-

Dan jangan lupa konfirmasi transfer ke:

1. Akbar Amanda (+62838-7550-3273)
2. Silvani Rizki Amalia (+62838-1374-1037)

(MEI)

SERANG, suarahimpunan.com – Surat terbuka yang dilayangkan oleh Aliansi Hasanuddin Memanggil kepada akun @infoserang, terkait narasi yang diunggah pada flayer ‘Jawaranya Korupsi’ di Instagram pada Senin (4/10) lalu, telah mendapat respon.

Melalui pesan Instagram yang dikirimkan oleh akun @lapmiserangraya, tim pengelola akun @infoserang telah menjabarkan klarifikasi terkait kesalahan yang terjadi.

Founder akun @infoserang, Ahmad, melalui pesan Instagram menyatakan bahwa timnya mengunggah narasi yang dinilai multitafsir.

“Terkait narasi postingan yang di posting pada tanggal 4 Oktober 2021, yang mengangkat tentang “Jawaranya Korupsi” kami memahami sepenuhnya bahwa teks merupakan penyampaian yang multi tasfir, tidak ada niat untuk membantah kasus-kasus korupsi tersebut dan memang narasinya kami susun dengan tujuan untuk menyeimbangkan postingan poster yang memang sudah membahas kasus-kasus korupsi di Banten dan sebagian komentar warganet pun berkomentar positif,” tulisnya.

Ahmad juga mengatakan, narasi yang dibuat bukan untuk menentang kasus-kasus korupsi yang sedang terjadi.

“Kami sepenuhnya menyadari ketidaktuntasan narasi dan akan kami perbaiki. Seiring dengan narasi doa yang kami sertakan setelahnya bermaksud untuk menerangkan bahwa hasil korupsi merupakan uang yang tidak halal, dan hasil tidak halal tsb akan menjadi tidak berkah bagi keluarga mereka,” tulisnya melalui pesan Instagram.

Ahmad juga menuliskan permohonan maaf atas kesalahan yang dilakukan oleh pihak @infoserang.

“Kami haturkan permohonan maaf apabila narasi postingan tsb membuat Aliansi Hasanudin Memanggil mengecamnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih,” tulisnya.

Untuk diketahui, berikut tuntutan yang dituliskan dalam surat terbuka oleh Aliansi Hasanuddin Memanggil:

1. Mengecam tindakan akun Instagram @infoserang yang mengunggah dan menarasikan flayer @sosialisdemokratik sebagai tuduhan tidak mendasar, dan mengelabui publik.
2. Sebagai akun informasi yang banyak diikuti masyarakat, seharusnya @infoserang
   menjunjung tinggi nilai-nilai netralitas.
3. Meminta @infoserang untuk memohon maaf karena telah menggiring opini yang
   menyesatkan publik.

Dalam pantauan Kru LAPMI Serang Raya, narasi yang diunggah telah disunting menjadi:
Sampaikan aspirasi dengan santun, ungkapkan uneg2 terkait kasus2 korupsi di Banten. Silakan tuliskan di kolom komentar yah.. 👇🏻

Jika memang benar, biarkan jadi urusan mereka yang melakukan dan biarkan pihak penegak hukum memproses kasus2 ini sesuai dengan hukum yang berlaku, jangan lupa untuk kita kawal bersama2. 👌🏻

Doa dan harapan kita bersama, jauhkanlah kita dan keluarga kita dari godaan uang yang tidak halal, uang yang seharusnya hak rakyat, uang yang seharusnya tidak dimakan oleh keluarga para (terduga) koruptor yang mungkin akan dimakan, mengalir dalam darah, dan selanjutnya, apakah akan berkah?

Dirgahayu Banten-ku 💪🏻

Edited on Oct, 5, 10:00 PM.

#InfoSerang #banten

Surat terbuka Aliansi Hasanuddin Memanggil dan klarifikasi pihak @infoserang dapat diakses dalam sorotan akun Instagram @lapmiserangraya.

(UCU)

SERANG, suarahimpunan.com – Aliansi Hasanudin Memanggil mengecam narasi yang dibangun oleh akun Instagram @infoserang, berkaitan dengan poster HUT Provinsi Banten ke-21 yang diunggah oleh Serikat Mahasiswa Sosialis Demokratik (SWOT) dengan tema ‘Jawaranya Korupsi’.

Kecaman tersebut disampaikan oleh Aliansi Hasanudin Memanggil melalui surat terbuka yang diterima oleh Kru LAPMI Serang Raya, melalui pesan WhatsApp. Dalam surat terbuka tersebut, terdapat beberapa kalimat dalam narasi yang dipersoalkan.

Untuk diketahui, poster yang diunggah oleh SWOT berisikan berbagai kasus korupsi yang saat ini tengah diselidiki, bahkan tengah disidang di pengadilan, seperti kasus hibah Ponpes, Samsat Malingping, dan pengadaan masker. Adapun narasi yang dipublikasikan oleh akun @infoserang pada unggahan ulang poster milik SWOT sebagai berikut.

Sampaikan aspirasi dengan santun, ungkapkan uneg2, bukan tuduhan tak berdasar, jadi fitnah ntar. Jikalau ada bukti, silakan tuliskan di kolom komentar Toh yang namamya ‘dugaan’ belum tentu benar. Keep positive gaesss..

Jika memang benar, biarkan jadi urusan mereka yang melakukan. Doa dan harapan kita bersama, jauhkanlah kita dan keluarga kita dari godaan uang yang tidak halal, uang yang seharusnya hak rakyat, uang yang seharusnya tidak dimakan oleh keluarga para (terduga) koruptor yang mungkin akan dimakan, mengalir dalam darah, dan selanjutnya, apakah akan berkah?

Perwakilan Aliansi Hasanudin Memanggil, Zamsani, mengatakan bahwa berbagai kasus korupsi dan dugaan korupsi yang dipaparkan dalam poster tersebut, merupakan hasil kajian bersama dan merupakan fakta yang terjadi di lapangan. Bahkan, nasional pun turut menyoroti hal tersebut.

“Masih menumpuk beberapa kasus korupsi lainnya yang sudah dikonsumsi publik dan menjadi urusan bersama. Banten berada di posisi ke-10 terbanyak Tipikor, artinya sudah sangat jelas ini bukan tuduhan tidak mendasar, bukan fitnah apalagi bukan urusan bersama. Ini jelas urusan bersama dan perlu dibarengi dengan segala bentuk perlawanan,” ujarnya, Selasa (5/10).

Ia mengatakan, narasi yang dibangun oleh akun Instagram @infoserang pun seolah-olah membantah adanya kasus korupsi tersebut. SWOT pun disebut melakukan tuduhan tidak mendasar yang menjurus ke fitnah.

“Diksi yang dipakai oleh admin infoserang ‘ungkapkan uneg2, bukan tuduhan tidak mendasar, jadi fitnah ntar. Jikalau ada bukti, silakan tuliskan di kolom komentar‘ ini seakan menggiring opini publik bahwa kita adalah insan yang tidak terpelajar, yang menggunakan tuduhan tidak mendasar dalam menanggapi kasus-kasus korupsi yang ada,” ujarnya.

Bahkan menurutnya, diksi yang digunakan pun justru mengarahkan agar masyarakat tidak perlu mengurusi masalah korupsi, karena itu menjadi urusan oknum yang melakukan korupsi.

“Paragraf kedua berbunyi ‘jika memang benar, biarkan jadi urusan mereka yang melakukan‘. Narasi ini seolah-olah menegaskan bahwa kita harus acuh terhadap korupsi, tidak ada hak kita untuk mencegah korupsi, melaporkan dugaan-dugaan, memproses hukum koruptor dan menanggulanginya,” tegas Zamsani.

Menurutnya, akun @infoserang yang memiliki banyak pengikut, seharusnya menjadi corong edukasi bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya korupsi. Ia menegaskan, jangan sampai besarnya pengikut akun tersebut malah dijadikan sebagai akun untuk mengelabui masyarakat.

“Tidak sepatutnya mengelabuhi publik bahwa korupsi itu urusan para pelaku. Korupsi adalah urusan bangsa, urusan negara, urusan publik dan seluruh warga masyarakat merasakan dampak negatif dari tindak pidana korupsi,” jelasnya.

Maka dari itu, pihaknya menyampaikan sikap mengecam tindakan akun Instagram @infoserang yang mengunggah dan menarasikan poster SWOT sebagai tuduhan tidak mendasar, dan mengelabui publik.

“Bahwa sebagai akun informasi yang banyak diikuti masyarakat, seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai netralitas” tandasnya.

Saat ingin dikonfirmasi melalui pesan langsung Instagram, akun Instagram @infoserang belum juga memberikan respon berkaitan dengan surat terbuka itu.

(RED)

SERANG, suarahimpunan.com – Sejumlah aktivis mahasiswa diseret paksa oleh aparat kepolisian saat menggelar aksi unjuk rasa sebagai refleksi HUT Provinsi Banten ke-21. Mereka pun digiring ke Polres Serang Kota untuk diamankan.

Aktivis mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Empat Oktober (Getok) Banten mulanya menggelar aksi secara damai.

Dalam aksi tersebut, mereka menilai 8 bulan sisa  kepemimpinan Wahidin Halim (WH) – Andhika, masih belum menyuguhkan hasil yang nyata terhadap kemajuan Provinsi Banten. Janji kampanye yang digaungkan tempo hari, dinilai hanya bualan belaka.

Orasi-orasi yang disampaikan oleh perwakilan massa aksi bernada sama, yaitu menuntut Wahidin Halim (WH) – Andhika dapat menemui massa aksi untuk melakukan dialog terbuka, terkait permasalahan yang ada di Provinsi Banten.

Salah satu mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Cilegon menyampaikan, bahwa aksi ini dilatarbelakangi oleh bobroknya pemerintahan.

“Massa aksi hadir di sini karena kebobrokan pemerintah, salah satunya akibat terjadinya dinasti korupsi,” tuturnya.

Ia juga menyampaikan, mahasiswa Cilegon menuntut agar WH-Andhika mencopot izin industri yang tidak memiliki izin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

“Kami (mahasiswa Cilegon) mendapat konfirmasi dari Wali Kota Cilegon,  bahwa perizinan industri tanpa amdal bukan diberikan izin oleh Wali Kota melainkan oleh Gubernur langsung. Maka, kami menuntut agar gubernur mencopot izin industri terhadap perusahaan, yang berdampak buruk terhadap lingkungan dan juga masyarakat,” ujarnya.

Dikarenakan WH-Andhika tidak kunjung menemui massa aksi. Akhirnya massa aksi berpindah haluan untuk melanjutkan aksi di depan gedung Pemprov Banten.

Pukul 13.15 WIB tepat di depan gedung Pemprov, massa aksi mulai memaksa untuk masuk ke dalam gedung. Sehingga menimbulkan kericuhan, tetapi tidak berlangsung lama.

Kericuhan dapat diredam dan massa aksi dapat menyampaikan aspirasinya kembali. 

Salah satu orator menegaskan bahwa kericuhan bukan disebabkan oleh massa aksi, melainkan oknum-oknum terkait (provokator) yang ingin menggagalkan penyampaian aspirasi.

“Terjadinya kericuhan bukan dimulai dari massa aksi, melainkan dari sekelompok oknum yang terlibat untuk menggagalkan aksi di Pemrov Banten,” tandasnya.

Tidak lama berselang, kericuhan kembali terjadi. Saat massa aksi sedang melakukan aksi membakar ban, bentrokan antara aparat dan massa aksi terjadi.

Bentrokan ini berujung pada penyeretan lima massa aksi oleh aparat. Adapun dua massa aksi berasal dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), satu orang dari Serikat Mahasiswa Gerakan Indonesia (SMGI), satu orang dari Himpunan Mahasiswa Serang (Hamas), dan satu orang dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

(LIAN)

SERANG, suarahimpunan.com – Sejumlah aktivis mahasiswa yang terhimpun dalam berbagai organisasi menggelar aksi dalam rangka memperingati HUT Provinsi Banten ke-21. Aksi digelar pada Senin (4/10), berlokasi di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B).

Dalam aksinya, massa aksi membawa berbagai isu. Salah satunya yakni terkait represifitas aparat keamanan terhadap gerakan mahasiswa dan wacana pengangkatan TNI/Polri sebagai Pjs Gubernur Banten.

Seperti yang disampaikan oleh orator dari IMM Cabang Serang, Faris. Setelah memasuki usia 21 tahun Banten ini, Banten meninggalkan legasi korupsi.
Ia juga mengatakan, meskipun hak mengemukakan pendapat telah dijamin oleh Undang-undang, namun nyatanya, masih banyak oknum aparat dan kepolisian yang mencegah hak berpendapat di muka umum.

“Kemarin di Sulawesi Tenggara tahun 2019, kawan kita mati oleh peluru dari aparat. Berlanjut kawan kita dari HMI MPO yang ingin membentangkan poster menyambut Presiden kita, tapi apa yang terjadi? Mereka diculik,” ujarnya.

Senada disampaikan oleh orator dari HMI MPO Cabang Serang, Agung Rizki Jamas. Ia mengatakan bahwa pemerintah harus lebih memperhatikan para guru yang ada di Banten.

“Guru sebagai penopang bangsa yang juga dapat membina untuk mendidik anak bangsa dengan baik. Kami meminta keadilan, agar guru-guru kami diberikan keadilan dengan memberikan fasilitas yang lebih baik lagi,” ujarnya

Dalam aksi tersebut, HMI MPO Cabang Serang juga menampilkan teatrikal puisi yang menggambarkan represifitas polisi. Dua orang pemain teatrikal terlihat menggunakan pakaian ala staf pada serial film Squid Game. Mereka menggunakan pakaian APD yang dicat berwarna merah, menggunakan topeng dan menenteng senjata api.

Sedangkan terdapat satu pemain teatrikal yang menggunakan jas, yang disebut sebagai ‘Gubernur Militer’. Sang Gubernur Militer memberikan titah untuk menembak massa aksi yang ditunjuk olehnya.

Teatrikal diiringi oleh puisi, yang turut menggambarkan aksi represif dari aparat keamanan.

(LIAN)

SERANG, suarahimpunan.com – Aliansi Hasanuddin Memanggil yang terdiri dari 10 organisasi mahasiswa, menggelar aksi solidaritas atas penahanan aktivis mahasiswa tempo hari, pada Selasa (28/9). Aksi tersebut dimulai sekitar pukul 14.30 WIB hingga pukul 16.20 WIB.

Mulanya, massa aksi hendak berorasi di depan Polres Serang Kota. Namun, belum sempat sampai di depan Polres Serang Kota, pihak kepolisian telah melakukan penutupan jalan menuju Polres.

Penutupan jalan yang dilakukan, tentu tidak menghalangi mahasiswa untuk menyampaikan tuntutannya. Orasi tetap dilakukan di Lampu Merah Sumur Pecung.

Orasi yang disampaikan setiap perwakilan organisasi mahasiswa senada, yaitu terkait dihentikannya tindak kriminalisasi dan represifitas terhadap aktivis mahasiswa.

Ketua GMNI Kota Serang, Wahyu, dalam orasinya mengatakan bahwa pihaknya hanya ingin menyampaikan aspirasi dan tuntutan berkaitan dengan penahanan dua orang aktivis HMI MPO beberapa waktu yang lalu.

Salah satu tuntutan yang disampaikan yakni agar Kapolres Serang Kota, AKBP Maruly Ahilles Hutapea, menyampaikan permintaan maaf kepada mahasiswa dan masyarakat Kota Serang, serta mengundurkan diri karena tidak bisa menjaga kekondusifan Kota Serang. Ia menyebut, apabila hal itu tidak dilakukan, maka pihaknya akan kembali melakukan unjuk rasa dengan massa yang lebih banyak.

“Apabila tuntutan kami tidak diindahkan, kami akan kembali melakukan unjuk rasa dengan membawa massa aksi yang lebih banyak lagi,” ujarnya.

Humas Aliansi Hasanuddin Memanggil, Syahrizal, mengatakan bahwa pembungkaman aktivis mahasiswa bukan hanya terjadi hari ini.

“Pembungkaman aktivis bukan hanya terjadi hari ini, 27 September 2021 lalu, mahasiswa Kendari yang melakukan aksi mengenang kematian Randi-Yusuf pun mendapatkan represifitas,” tuturnya.

Ia juga mengatakan bahwa pihak kepolisian sudah diatur menjadi penghalang bagi pergerakan masyarakat.

“Pihak Kepolisian seolah sudah diatur menjadi tukang gebuk bagi pergerakan rakyat Indonesia,” ujarnya.

Wakapolres Serang Kota, Kompol Andie Firmansyah, mengatakan terkait tuntutan permintaan maaf dan pengunduran diri Kapolres, akan disampaikan terlebih dahulu.

“Nanti kita sampaikan kepada beliau (Kapolres Serang),” tandasnya.

Untuk diketahui, tuntutan yang diminta oleh Aliansi Hasanuddin Memanggil adalah:

1. Stop pembungkaman dan diskriminasi aktivis mahasiswa
2. Stop kriminalisasi dan represifitas kepada aktivis mahasiswa
3. Pulihkan demokrasi yang tercederai
4. Ciptakan kondisi yang aman dan harmonis bagi aktivis mahasiswa
5. Kapolres Serang Kota harus meminta maaf dan mengundurkan diri dari jabatannya atas tindakan pencidukan yang dilakukan.

SERANG, suarahimpunan.com – HMI MPO Cabang Serang mengusulkan pembentukan peraturan daerah (Perda) beasiswa bagi masyarakat di Kota Serang yang disetujui oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Serang. Bahkan, rencananya Pemkot Serang akan segera memproses Perda tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Walikota Serang, Syafrudin. Menurutnya, usulan diadakannya beasiswa bagi masyarakat Kota Serang memang perlu ditunjang melalui Perda. Dengan demikian, pemberian beasiswa tersebut dapat berkelanjutan.

“Itu bagus ya, pemberian beasiswa bagi masyarakat Kota Serang. Tapi harus ada regulasinya, harus ada Perdanya. Supaya bisa berkelanjutan,” ujarnya saat diwawancarai oleh awak media, Minggu (26/9).

Syafrudin mengatakan, sejak dahulu dirinya sudah menginginkan adanya pemberian beasiswa di Kota Serang. Namun sayangnya, secara aturan belum memungkinkan lantaran belum ada Perda yang mengatur hal tersebut.

“Saya kira memang secara pribadi dan Pemerintah Kota Serang, itu mendukung sekali dalam rangka memberikan beasiswa, baik sekolah SLTA maupun perguruan tinggi. Cuma memang harus ada payung hukum dari Perda, bukan hanya sekedar disiapkan anggarannya di dinas, tapi memang ada Perdanya,” ujarnya.

Syafrudin mengatakan bahwa ke depannya ia akan mengajukan pembahasan untuk pembentukan Perda Beasiswa tersebut. Sehingga pada tahun depan, bisa masuk dalam Propemperda 2022.

“Mudah-mudahan kami bahas secepatnya. Sehingga bisa masuk pembahasan di dewan pada 2022 mendatang, nanti akan kami bahas secepatnya ya,” tandasnya.

Sebelumnya, HMI MPO Cabang Serang mengusulkan agar Pemkot Serang memiliki Perda Beasiswa, sehingga masyarakat Kota Serang bisa mendapatkan akses pendidikan yang lebih mudah dengan bantuan dari pemerintah.

Hal itu terungkap dalam audiensi yang dilakukan oleh HMI MPO Cabang Serang bersama dengan Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi. Dalam audiensi tersebut, mereka mendesak agar warga Kota Serang mendapatkan bantuan pendidikan berupa beasiswa, hingga pada tingkat perguruan tinggi.

Perwakilan HMI MPO Cabang Serang, Irkham Magfuri Jamas, menuturkan bahwa hingga saat ini pihaknya tidak melihat komitmen Pemkot Serang dalam memberikan akses pendidikan yang layak bagi masyarakat, khususnya dalam hal pemberian beasiswa.

“Padahal pemberian beasiswa bagi masyarakat itu sangat penting. Karena tidak semua orang bisa mengakses pendidikan yang layak, hingga ke tingkat perguruan tinggi,” ujarnya di gedung DPRD Kota Serang, Rabu (22/9).

Menurutnya, Kota Serang sebagai ibu kota provinsi harus bisa memiliki sumber daya manusia yang berkualitas baik. Salah satunya dengan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi masyarakat Kota Serang.

“Dengan tingginya APK Kota Serang, menjadi salah satu indikator bahwa Kota Serang layak menjadi pusat peradaban. Tapi jika dilihat saat ini, rata-rata APK Provinsi Banten saja baru 33 persen, maka seharusnya Kota Serang mencari cara untuk meningkatkan APK itu, salah satunya dengan memberikan beasiswa bagi masyarakat,” ujarnya.

Irkham mengaku bahwa sudah banyak daerah lain di Provinsi Banten yang memberikan beasiswa kepada warganya, hingga pada tingkat perguruan tinggi. Maka sudah seharusnya Kota Serang pun menganggarkan beasiswa, dan dipertegas melalui Perda sebagai ikatan komitmen.

“Seperti Kabupaten Serang. Mereka sudah rutin menganggarkan bantuan pendidikan berupa beasiswa, mulai dari SD hingga Perguruan Tinggi. Bahkan guru-guru pun diberikan beasiswa pendidikan. Kota Serang harus lebih baik dari itu,” tandasnya.

(Lian)

SERANG, suarahimpunan.com – Sejumlah organisasi mahasiswa yang terhimpun dalam aliansi Hasanuddin Memanggil dicegat oleh Polres Serang Kota saat hendak melayangkan surat petisi kepada Kepala Polda Banten, pada Senin (27/9). Mereka dicegat di perempatan Polda Banten oleh puluhan petugas Kepolisian.

Berdasarkan pantauan di lapangan, aparat Kepolisian sudah sejak awal berkumpul di perempatan Polda Banten tersebut. Berbagai satuan mulai dari Satintelkam hingga Satsabhara sudah berjaga di lokasi itu.

Saat rombongan aliansi sudah hampir sampai ke Mapolda Banten pada pukul 13.36 WIB, sebagian dari rombongan dicegat oleh petugas Kepolisian. Berdasarkan dialog yang terjadi, petugas Kepolisian menduga aliansi mahasiswa itu hendak menggelar aksi demonstrasi di depan Mapolda Banten.

Kendati perwakilan dari aliansi mahasiswa sudah menjelaskan, bahwa mereka hanya ingin mengantarkan surat petisi ke Polda Banten serta menggelar konferensi pers di depan Mapolda, petugas Kepolisian yang berasal dari Polres Serang Kota tetap tidak mengizinkan.

Untuk diketahui, surat yang hendak diantarkan tersebut juga berisi tuntutan agar Kapolda Banten segera mencopot Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Serang Kota. Hal ini merupakan bentuk dari aksi solidaritas atas penahanan aktivis mahasiswa beberapa hari lalu.

Humas Aliansi Hasanuddin Memanggil, Syahrizal, mengatakan bahwa pihaknya belum sempat sampai ke depan Mapolda Banten untuk menyampaikan surat petisi serta konferensi pers, seperti yang telah direncanakan. Sebab, pihaknya dicegat oleh petugas Kepolisian. “Kawan-kawan aliansi diadang sebelum mencapai Polda,” ujarnya.

Syahrizal juga menegaskan bahwa dengan adanya kejadian tersebut membuktikan bahwa pihak Kepolisian, khususnya Polres Serang Kota, kini sudah tidak lagi dapat dipercaya. Sebab menurutnya, Kepolisian seharusnya mengayomi, bukan mengebiri.

“Kami menganggap bahwasanya, hari ini pihak kepolisian tidak mengayomi aspirasi mahasiswa sama sekali,” tuturnya.

Pihaknya pun mengaku kecewa dengan adanya pencegatan dan pengadangan yang dilakukan oleh Polres Serang Kota. Ia pun menuntut agar Kapolres Serang Kota meminta maaf atas tindakan yang dinilai telah mencederai nilai-nilai demokrasi.

“Maka, kami dari aliansi Hasanuddin Memanggil tetap menuntut Kapolres Serang Kota untuk meminta maaf kepada aktivis mahasiswa,” tandasnya.

Adapun, organisasi mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Hasanuddin Memanggil adalah Serikat Mahasiswa Gerakan Indonesia (SMGI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO), Gerakan Mahasiswa Kabupaten Tangerang (Gemataka), Serikat Mahasiswa Sosialis Demokratik (SWOT), Mahasiswa Pinggiran (Maping), Ikatan Mahasiswa Lebak (Imala), Himpunan Mahasiswa Peduli Banten (HMPB), Federasi Mahasiswa Islam (FMI), Himpunan Mahasiswa Serang (Hamas).

(RED)