Serang, suarahimpunan.com – Kinerja anggota DPRD
Kota Serang dinilai oleh para
aktivis mahasiswa tidak baik, apalagi menjelang adanya pergantian kepengurusan, dimana hampir sebagian besar wajah baru akan mengisi gedung perwakilan rakyat tersebut.
Utang Raperda yang menumpuk, dianggap bukti DPRD tidak menjalankan fungsi legislasi atau pembentukan perda. Kemudian dengan adanya SILPA di setiap tahunnya, menunjukkan tidak berjalannya fungsi kontrol dan budgeting oleh DPRD. Dan terakhir, Anggota DPRD dianggap tidak menjalankan peran representatif, dikarenakan sering ditemukan banyak anggota yang bolos pada saat rapat dewan.
Serikat Mahasiswa Sosialis Demokratik (
SWOT)
Kota Serang menilai, adanya SILPA setiap tahunnya di
Kota Serang menunjukkan DPRD tidak dapat menjalankan fungsi kontrol dan budget yang diamanatkan oleh undang-undang. Sebab itu, ia menyatakan, tidak patut pula bagi DPRD hanya sekedar menyalahkan dari kinerja OPD.
“Adanya surplus anggaran sehingga terjadinya SILPA, sebetulnya menunjukkan kurangnya evaluasi dari DPRD sebagai institusi kontroling terhadap rancangan APBD yang disampaikan ketika tahun anggaran berlangsung,” ujar Ketua
SWOT Kota Serang, Samsul Ma’arif kepada Kru LAPMI Serang, Rabu (26/6).
Ia mengatakan, hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa pembahasan RAPBD itu dilakukan bersama oleh DPRD melalui panitia khusus (pansus). Sehingga ada peran DPRD sebagai perwakilan rakyat yang turut serta merencanakan keuangan daerah, serta pos-pos anggaran yang akan digunakan.
“Tugas DPRD tidak sebatas hanya saat menerima dan menetapkan laporan rancangan APBD itu saja. Harusnya dipastikan setiap OPD menjalankan segala halnya sesuai dengan rancangan yang sudah disepakati bersama dengan DPRD. Untuk memastikan agar tidak terjadi surplus/defisit,. Jangan sampai kerjanya hanya diawal dan diakhir saja untuk menerima atau menolak pertanggung jawaban dari kepala daerah,” jelasnya.
