SERANG, suarahimpunan.com – Kebebasan berpendapat nyatanya masih menjadi momok yang mengerikan di beberapa kalangan. Terlihat dalam aksi yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Tangerang (Himata) dalam rangka HUT Kabupaten Tangerang ke-389 pada Rabu (13/10) berlokasi di Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Tigaraksa.

Bukannya mendapat peluk hangat, malah mendapat ‘smack down‘ aparat, begitulah kiranya hal yang mewarnai penyampaian aspirasi itu.

Dalam jejak dokumentasi, terekam aksi mengalami kericuhan, bentrokan antara massa aksi dan aparat pun tak bisa dielakkan. Kemungkinan terjadi bentrokan dalam aksi adalah hal yang tidak bisa dipungkiri. Namun, pengamanan massa aksi pun ada prosedurnya, dan tentu hal yang terekam dalam video sudah menyalahi prosedur yang ada.

Melalui rekaman yang beredar, terlihat bagaimana aparat mengamankan massa aksi dengan cara yang dinilai ‘brutal’. Massa aksi di banting ke trotoar jalan hingga mengalami sesak nafas.

Tindakan aparat tersebut tentunya menuai banyak kecaman dan kritik dari beberapa kalangan. Di antaranya dari Gerakan Pengawal Serang Madani (GPSM). Ketua GPSM, KH Jawari mengatkan bahwa oknum kepolisian tersebut harus segera ditindak secara hukum.

“Tindakan brutal dan kekerasan terhadap para aktivis dan warga negara oleh oknum kepolisian saat menyampaikan aspirasi harus dihentikan, dan kami meminta kepada Mabes Polri untuk menangkap dan mengadili oknum polisi tersebut,” ujarnya.

Pihaknya juga meminta kepada Mabes Polri agar melakukan evaluasi terhadap kinerja pihak kepolisian dalam pengamanan massa aksi.

“Kami meminta kepada Kapolri untuk melakukan evaluasi atas kinerja Kepolisian yang melakukan pengamanan demo Mahasiswa di Tangerang Banten,” lanjutnya.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan pun turut mengecam tindakan represifitas yang dilakukan oleh oknum kepolisian tersebut. Advokat Publik LBH Keadilan, Muhamad Vikram, meminta agar Kepolisian menindaklanjuti kasus ini.

“LBH Keadilan mendorong Kepolisian RI dan Polda Banten untuk memberikan perhatian serius atas kejadian represif yang dilakukan oleh anggotanya saat mengamankan masa aksi sehingga mengakibatkan intimidasi dan kekerasan fisik. Atas hal-hal tersebut, sudah seharusnya pelaku yang melakukan tindakan tersebut mendapatkan sanksi yang tegas,” tuturnya.

Pihaknya juga meminta kepada Kapolda Banten agar mencopot Kapolres Kabupaten Tangerang dari jabatannya.

“Sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan, sanksi juga patut diberikan kepada Kapolres Tangerang. Kapolda Banten sebaiknya mencopot Kapolres Tangerang dari jabatannya. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga citra kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” ujarnya.

Peneliti HAM dan Sektor Keamanan LSM SETARA Institute, Ikhsan Yosarie pun angkat bicara terkait tindakan represif yang dilakukan oleh oknum aparat ini. Menurutnya, hal ini sudah melanggar hak massa aksi yang sudah dijamin.

“Tindakan aparat yang demikian jelas mencerminkan dehumanisasi terhadap masa demonstrasi yang hak-haknya dijamin konstitusi,” ujarnya.

Pihaknya juga menerangkan, tindakan kekerasan aparat yang terlihat jelas dalam video yang telah beredar jangan sampai direduksi hanya dengan video-video yang memperlihatkan kondisi korban yang telah atau masih baik-baik saja.

“Selain rentan di rekayasa dan penuh tekanan, model penyelesaian demikian juga melahirkan impunitas aparat dan menihilkan pertanggungjawaban. Cara-cara konvensional menutupi praktik kekerasan seperti ini hanya menimbulkan kecaman lanjutan dari publik dan sama sekali tidak menyelesaikan masalah,” terangnya.

Sayyidatul Insiyah, Peneliti Hukum dan Konstitusi SETARA Institute, menegaskan bahwa Kapolri harus memberi sanksi kepada Kapolres Kabupaten Tangerang.

“Selain menindak dan menghukum pelaku kekerasan, Kapolri memberikan sanksi kepada Kapolres Kabupaten Tangerang sesuai derajat kelalaiannya. Jika perlu copot dari jabatan agar menjadi preseden dan efek jera bagi pimpinan-pimpinan Kepolisian daerah yang tidak tegas mendisiplinkan anggota-anggotanya dalam bertugas,” tandasnya.

Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten pun turutmengutuk tindakan represif yang dilakukan oknum aparat tersebut. Ketua Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten, Deni Saprowi, mengatakan bahwa perlakuan oknum tersebut bertentangan dengan jargon Polri yang Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan (Presisi).

“Gerakan mahasiswa merupakan gerakan moral. Kehadirannya diperlukan sebagai representasi dari aspirasi-aspirasi masyarakat. Maka seharusnya Polri bisa mengayomi massa aksi agar berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Pihaknya menilai, tindakan tersebut telah menambah catatan buruk bagi pihak kepolisian dalam penanganan massa aksi.

“Sikap arogan polisi yang dipertontonkan menjadi catatan buruk atas upaya pengamanan terhadap massa aksi yang tengah melangsungkan hak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum,” tuturnya.

Senada dengan kecaman sebelumnya, pihaknya juga mendorong Kepolisian RI dan Polda Banten untuk melakukan evaluasi kinerja.

“Reformasi birokrasi di tubuh Polri belum tuntas hingga hari ini, padahal rakyat sangat merindukan aparat yang humanis, profesional, melayani dan mengayomi,” tandasnya.

Masyarakat tentunya berharap, tindakan yang dilakukan Kepolisian pasca-tragedi bukan hanya pencitraan belaka. Tentu ini menjadi catatan tersendiri untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pihak Kepolisian.

(SALMA/ARA/WINA/ALDO)

SERANG, suarahimpunan.com – Kasus pelecahan seksual yang terjadi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), menghebohkan warga kampus. Pasalnya, terduga pelaku dalam kasus ini adalah mahasiswa yang berpengaruh dalam lingkungan kampus.

Kronologi kasus ini diunggah dalam laman Instagram @puan.tirta milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan BEM KBM Untirta pada Kamis (7/10). Dalam unggahannya, juga memuat pernyataan yang dibubuhi tandatangan pelaku.

Merespon kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh KZ, yang merupakan Presiden Mahasiswa Untirta, pihak rektorat telah mengeluarkan siaran pers resmi tertanggal Jum’at (8/10).

Siaran pers resmi dengan nomor B/163/UN43.8/HM.01.03/X/2021 memuat enam poin. Di antaranya menunjukkan bahwa hal tersebut terjadi di luar pantauan dan tanggungjawab pihak Untirta.

Dalam poin ketiga, dimuat redaksi:
Pihak Rektorat tidak mentolelir adanya pelecehan seksual dan akan memberikan sanksi DO apabila proses hukum dinyatakan bersalah dan memberlakukan cuti kuliah selama proses hukum berjalan.

Redaksi dalam poin ketiga ini mengundang berbagai macam kritik di kalangan mahasiswa.

Formateur Kohati Serang Raya, Tia Meilita, mengungkap bahwa pihaknya menekan agar pihak rektorat memberikan sanksi tegas pada pelaku, tanpa harus menunggu proses hukum.

“Apa yang terjadi jika menunggu hukum inkrah? Potensi berdamai besar, sedangkan kasus ini kan kasus yang sangat disorot, terlebih pelaku merupakan Presma yang bisa dibilang wajah Untirta,” ujarnya.

Tia juga mengatakan, korban berpotensi akan mendapat banyak tekanan, apabila harus melapor sendiri, sebagaimana hukum yang berlaku.

“Karena jika berbicara inkrah, maka harus menempuh jalur hukum. Kasus demikian merupakan delik aduan, artinya harus korban yang melapor. Posisi seperti ini sangat berat untuk korban, karena akan ada tekanan dari berbagai pihak agar tidak melapor,” tuturnya.

Tia juga menegaskan bahwa perempuan harus mendapat rasa aman dalam ruang publik, terutama aman dari kasus-kasus pelecehan.

“Melihat pemberitaan yang sudah beredar, miris sekali rasanya ketika perempuan kembali menjadi objek pelecehan seksual. Seharusnya perempuan juga bisa mendapatkan rasa aman di ruang publik. Terbebas dari rasa takut akan pelecehan dan kekerasan seksual,” ujarnya.

Tia juga mengatakan, bahwa kasus pelecehan dan kekerasan seksual ini tidak boleh dibiarkan, karena jika dibiarkan akan terus terulang di masa yang akan datang.

“Pelaku pelecehan dan kekerasan seksual seperti ini harus ditindak tegas,  karena perilaku seperti ini sangat tidak bermoral sekali. Kami berharap pelaku dihukum seberat-beratnya karena melihat korban sampai trauma atas kejadian ini,” tandasnya.

(RED)

SERANG, suarahimpunan.com – Surat terbuka yang dilayangkan oleh Aliansi Hasanuddin Memanggil kepada akun @infoserang, terkait narasi yang diunggah pada flayer ‘Jawaranya Korupsi’ di Instagram pada Senin (4/10) lalu, telah mendapat respon.

Melalui pesan Instagram yang dikirimkan oleh akun @lapmiserangraya, tim pengelola akun @infoserang telah menjabarkan klarifikasi terkait kesalahan yang terjadi.

Founder akun @infoserang, Ahmad, melalui pesan Instagram menyatakan bahwa timnya mengunggah narasi yang dinilai multitafsir.

“Terkait narasi postingan yang di posting pada tanggal 4 Oktober 2021, yang mengangkat tentang “Jawaranya Korupsi” kami memahami sepenuhnya bahwa teks merupakan penyampaian yang multi tasfir, tidak ada niat untuk membantah kasus-kasus korupsi tersebut dan memang narasinya kami susun dengan tujuan untuk menyeimbangkan postingan poster yang memang sudah membahas kasus-kasus korupsi di Banten dan sebagian komentar warganet pun berkomentar positif,” tulisnya.

Ahmad juga mengatakan, narasi yang dibuat bukan untuk menentang kasus-kasus korupsi yang sedang terjadi.

“Kami sepenuhnya menyadari ketidaktuntasan narasi dan akan kami perbaiki. Seiring dengan narasi doa yang kami sertakan setelahnya bermaksud untuk menerangkan bahwa hasil korupsi merupakan uang yang tidak halal, dan hasil tidak halal tsb akan menjadi tidak berkah bagi keluarga mereka,” tulisnya melalui pesan Instagram.

Ahmad juga menuliskan permohonan maaf atas kesalahan yang dilakukan oleh pihak @infoserang.

“Kami haturkan permohonan maaf apabila narasi postingan tsb membuat Aliansi Hasanudin Memanggil mengecamnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih,” tulisnya.

Untuk diketahui, berikut tuntutan yang dituliskan dalam surat terbuka oleh Aliansi Hasanuddin Memanggil:

1. Mengecam tindakan akun Instagram @infoserang yang mengunggah dan menarasikan flayer @sosialisdemokratik sebagai tuduhan tidak mendasar, dan mengelabui publik.
2. Sebagai akun informasi yang banyak diikuti masyarakat, seharusnya @infoserang
   menjunjung tinggi nilai-nilai netralitas.
3. Meminta @infoserang untuk memohon maaf karena telah menggiring opini yang
   menyesatkan publik.

Dalam pantauan Kru LAPMI Serang Raya, narasi yang diunggah telah disunting menjadi:
Sampaikan aspirasi dengan santun, ungkapkan uneg2 terkait kasus2 korupsi di Banten. Silakan tuliskan di kolom komentar yah.. 👇🏻

Jika memang benar, biarkan jadi urusan mereka yang melakukan dan biarkan pihak penegak hukum memproses kasus2 ini sesuai dengan hukum yang berlaku, jangan lupa untuk kita kawal bersama2. 👌🏻

Doa dan harapan kita bersama, jauhkanlah kita dan keluarga kita dari godaan uang yang tidak halal, uang yang seharusnya hak rakyat, uang yang seharusnya tidak dimakan oleh keluarga para (terduga) koruptor yang mungkin akan dimakan, mengalir dalam darah, dan selanjutnya, apakah akan berkah?

Dirgahayu Banten-ku 💪🏻

Edited on Oct, 5, 10:00 PM.

#InfoSerang #banten

Surat terbuka Aliansi Hasanuddin Memanggil dan klarifikasi pihak @infoserang dapat diakses dalam sorotan akun Instagram @lapmiserangraya.

(UCU)

SERANG, suarahimpunan.com – Aliansi Hasanudin Memanggil mengecam narasi yang dibangun oleh akun Instagram @infoserang, berkaitan dengan poster HUT Provinsi Banten ke-21 yang diunggah oleh Serikat Mahasiswa Sosialis Demokratik (SWOT) dengan tema ‘Jawaranya Korupsi’.

Kecaman tersebut disampaikan oleh Aliansi Hasanudin Memanggil melalui surat terbuka yang diterima oleh Kru LAPMI Serang Raya, melalui pesan WhatsApp. Dalam surat terbuka tersebut, terdapat beberapa kalimat dalam narasi yang dipersoalkan.

Untuk diketahui, poster yang diunggah oleh SWOT berisikan berbagai kasus korupsi yang saat ini tengah diselidiki, bahkan tengah disidang di pengadilan, seperti kasus hibah Ponpes, Samsat Malingping, dan pengadaan masker. Adapun narasi yang dipublikasikan oleh akun @infoserang pada unggahan ulang poster milik SWOT sebagai berikut.

Sampaikan aspirasi dengan santun, ungkapkan uneg2, bukan tuduhan tak berdasar, jadi fitnah ntar. Jikalau ada bukti, silakan tuliskan di kolom komentar Toh yang namamya ‘dugaan’ belum tentu benar. Keep positive gaesss..

Jika memang benar, biarkan jadi urusan mereka yang melakukan. Doa dan harapan kita bersama, jauhkanlah kita dan keluarga kita dari godaan uang yang tidak halal, uang yang seharusnya hak rakyat, uang yang seharusnya tidak dimakan oleh keluarga para (terduga) koruptor yang mungkin akan dimakan, mengalir dalam darah, dan selanjutnya, apakah akan berkah?

Perwakilan Aliansi Hasanudin Memanggil, Zamsani, mengatakan bahwa berbagai kasus korupsi dan dugaan korupsi yang dipaparkan dalam poster tersebut, merupakan hasil kajian bersama dan merupakan fakta yang terjadi di lapangan. Bahkan, nasional pun turut menyoroti hal tersebut.

“Masih menumpuk beberapa kasus korupsi lainnya yang sudah dikonsumsi publik dan menjadi urusan bersama. Banten berada di posisi ke-10 terbanyak Tipikor, artinya sudah sangat jelas ini bukan tuduhan tidak mendasar, bukan fitnah apalagi bukan urusan bersama. Ini jelas urusan bersama dan perlu dibarengi dengan segala bentuk perlawanan,” ujarnya, Selasa (5/10).

Ia mengatakan, narasi yang dibangun oleh akun Instagram @infoserang pun seolah-olah membantah adanya kasus korupsi tersebut. SWOT pun disebut melakukan tuduhan tidak mendasar yang menjurus ke fitnah.

“Diksi yang dipakai oleh admin infoserang ‘ungkapkan uneg2, bukan tuduhan tidak mendasar, jadi fitnah ntar. Jikalau ada bukti, silakan tuliskan di kolom komentar‘ ini seakan menggiring opini publik bahwa kita adalah insan yang tidak terpelajar, yang menggunakan tuduhan tidak mendasar dalam menanggapi kasus-kasus korupsi yang ada,” ujarnya.

Bahkan menurutnya, diksi yang digunakan pun justru mengarahkan agar masyarakat tidak perlu mengurusi masalah korupsi, karena itu menjadi urusan oknum yang melakukan korupsi.

“Paragraf kedua berbunyi ‘jika memang benar, biarkan jadi urusan mereka yang melakukan‘. Narasi ini seolah-olah menegaskan bahwa kita harus acuh terhadap korupsi, tidak ada hak kita untuk mencegah korupsi, melaporkan dugaan-dugaan, memproses hukum koruptor dan menanggulanginya,” tegas Zamsani.

Menurutnya, akun @infoserang yang memiliki banyak pengikut, seharusnya menjadi corong edukasi bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya korupsi. Ia menegaskan, jangan sampai besarnya pengikut akun tersebut malah dijadikan sebagai akun untuk mengelabui masyarakat.

“Tidak sepatutnya mengelabuhi publik bahwa korupsi itu urusan para pelaku. Korupsi adalah urusan bangsa, urusan negara, urusan publik dan seluruh warga masyarakat merasakan dampak negatif dari tindak pidana korupsi,” jelasnya.

Maka dari itu, pihaknya menyampaikan sikap mengecam tindakan akun Instagram @infoserang yang mengunggah dan menarasikan poster SWOT sebagai tuduhan tidak mendasar, dan mengelabui publik.

“Bahwa sebagai akun informasi yang banyak diikuti masyarakat, seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai netralitas” tandasnya.

Saat ingin dikonfirmasi melalui pesan langsung Instagram, akun Instagram @infoserang belum juga memberikan respon berkaitan dengan surat terbuka itu.

(RED)

SERANG, suarahimpunan.com – Sejumlah aktivis mahasiswa diseret paksa oleh aparat kepolisian saat menggelar aksi unjuk rasa sebagai refleksi HUT Provinsi Banten ke-21. Mereka pun digiring ke Polres Serang Kota untuk diamankan.

Aktivis mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Empat Oktober (Getok) Banten mulanya menggelar aksi secara damai.

Dalam aksi tersebut, mereka menilai 8 bulan sisa  kepemimpinan Wahidin Halim (WH) – Andhika, masih belum menyuguhkan hasil yang nyata terhadap kemajuan Provinsi Banten. Janji kampanye yang digaungkan tempo hari, dinilai hanya bualan belaka.

Orasi-orasi yang disampaikan oleh perwakilan massa aksi bernada sama, yaitu menuntut Wahidin Halim (WH) – Andhika dapat menemui massa aksi untuk melakukan dialog terbuka, terkait permasalahan yang ada di Provinsi Banten.

Salah satu mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Cilegon menyampaikan, bahwa aksi ini dilatarbelakangi oleh bobroknya pemerintahan.

“Massa aksi hadir di sini karena kebobrokan pemerintah, salah satunya akibat terjadinya dinasti korupsi,” tuturnya.

Ia juga menyampaikan, mahasiswa Cilegon menuntut agar WH-Andhika mencopot izin industri yang tidak memiliki izin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

“Kami (mahasiswa Cilegon) mendapat konfirmasi dari Wali Kota Cilegon,  bahwa perizinan industri tanpa amdal bukan diberikan izin oleh Wali Kota melainkan oleh Gubernur langsung. Maka, kami menuntut agar gubernur mencopot izin industri terhadap perusahaan, yang berdampak buruk terhadap lingkungan dan juga masyarakat,” ujarnya.

Dikarenakan WH-Andhika tidak kunjung menemui massa aksi. Akhirnya massa aksi berpindah haluan untuk melanjutkan aksi di depan gedung Pemprov Banten.

Pukul 13.15 WIB tepat di depan gedung Pemprov, massa aksi mulai memaksa untuk masuk ke dalam gedung. Sehingga menimbulkan kericuhan, tetapi tidak berlangsung lama.

Kericuhan dapat diredam dan massa aksi dapat menyampaikan aspirasinya kembali. 

Salah satu orator menegaskan bahwa kericuhan bukan disebabkan oleh massa aksi, melainkan oknum-oknum terkait (provokator) yang ingin menggagalkan penyampaian aspirasi.

“Terjadinya kericuhan bukan dimulai dari massa aksi, melainkan dari sekelompok oknum yang terlibat untuk menggagalkan aksi di Pemrov Banten,” tandasnya.

Tidak lama berselang, kericuhan kembali terjadi. Saat massa aksi sedang melakukan aksi membakar ban, bentrokan antara aparat dan massa aksi terjadi.

Bentrokan ini berujung pada penyeretan lima massa aksi oleh aparat. Adapun dua massa aksi berasal dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), satu orang dari Serikat Mahasiswa Gerakan Indonesia (SMGI), satu orang dari Himpunan Mahasiswa Serang (Hamas), dan satu orang dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

(LIAN)

SERANG, suarahimpunan.com – Sejumlah aktivis mahasiswa yang terhimpun dalam berbagai organisasi menggelar aksi dalam rangka memperingati HUT Provinsi Banten ke-21. Aksi digelar pada Senin (4/10), berlokasi di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B).

Dalam aksinya, massa aksi membawa berbagai isu. Salah satunya yakni terkait represifitas aparat keamanan terhadap gerakan mahasiswa dan wacana pengangkatan TNI/Polri sebagai Pjs Gubernur Banten.

Seperti yang disampaikan oleh orator dari IMM Cabang Serang, Faris. Setelah memasuki usia 21 tahun Banten ini, Banten meninggalkan legasi korupsi.
Ia juga mengatakan, meskipun hak mengemukakan pendapat telah dijamin oleh Undang-undang, namun nyatanya, masih banyak oknum aparat dan kepolisian yang mencegah hak berpendapat di muka umum.

“Kemarin di Sulawesi Tenggara tahun 2019, kawan kita mati oleh peluru dari aparat. Berlanjut kawan kita dari HMI MPO yang ingin membentangkan poster menyambut Presiden kita, tapi apa yang terjadi? Mereka diculik,” ujarnya.

Senada disampaikan oleh orator dari HMI MPO Cabang Serang, Agung Rizki Jamas. Ia mengatakan bahwa pemerintah harus lebih memperhatikan para guru yang ada di Banten.

“Guru sebagai penopang bangsa yang juga dapat membina untuk mendidik anak bangsa dengan baik. Kami meminta keadilan, agar guru-guru kami diberikan keadilan dengan memberikan fasilitas yang lebih baik lagi,” ujarnya

Dalam aksi tersebut, HMI MPO Cabang Serang juga menampilkan teatrikal puisi yang menggambarkan represifitas polisi. Dua orang pemain teatrikal terlihat menggunakan pakaian ala staf pada serial film Squid Game. Mereka menggunakan pakaian APD yang dicat berwarna merah, menggunakan topeng dan menenteng senjata api.

Sedangkan terdapat satu pemain teatrikal yang menggunakan jas, yang disebut sebagai ‘Gubernur Militer’. Sang Gubernur Militer memberikan titah untuk menembak massa aksi yang ditunjuk olehnya.

Teatrikal diiringi oleh puisi, yang turut menggambarkan aksi represif dari aparat keamanan.

(LIAN)

SERANG, suarahimpunan.com – Aplikasi WhatsApp mengalami pemadaman (server down) sejak tadi malam, sekitar pukul 22.36 WIB.

Terpantau hingga pukul 05.32 WIB, WhatsApp telah menjadi trending topic dalam platform Twitter. Hingga pagi ini, tagar WhatsApp telah mendapat sekitar 3,69 juta cuitan dari berbagai belahan dunia.

Hal ini tentunya mengundang berbagai macam respon yang dikemas dalam bentuk gurauan. Salah satunya berasal dari pemilik akun dengan username (@suwiryo_atmojo), dalam cuitannyabia menuliskan:

Ada apa dengan Mark Zuckerberg?
Instagram (IG) Down
WhatsApp (WA) Down
Facebook (FB) Down
Alhamdulillah masih ada Twitter dan Telegram yang setia, gak kaya doi yang bisanya cuma nge ghosting 🙁

Cuitan lainnya juga menyinggung soal aktivitas yang terkendala, mulai dari sekolah hingga pekerjaan. Tak sedikit warganet yang mengira bahwa ini adalah kesalahan jaringan yang mereka pakai.

Melalui akun Twitter resminya, Whatsapp menuliskan cuitan permohonan maaf atas kendala yang terjadi. Cuitan ini dipublikasikan pada tanggal 4 Oktober 2021 pukul 23.16 WIB, dan diunggah ulang sebanyak 83 ribu kali.

Adapun cuitan yang dituliskan berisi:
We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.
Thanks for your patience!

Padamnya WhatsApp ini juga berbarengan dengan padamnya aplikasi Facebook dan Instagram. Melalui akun Twitter resminya, Facebook dan Instagram juga menuliskan permohonan maaf atas ketidaknyamanannya. Dan cuitan ini juga diunggah ribuan kali oleh warganet.

Hingga berita ini dipublikasikan, aplikasi yang sedang down masih belum bisa diakses dengan stabil.

(RED)

SERANG, suarahimpunan.com – Sejumlah organisasi mahasiswa yang terhimpun dalam aliansi Hasanuddin Memanggil dicegat oleh Polres Serang Kota saat hendak melayangkan surat petisi kepada Kepala Polda Banten, pada Senin (27/9). Mereka dicegat di perempatan Polda Banten oleh puluhan petugas Kepolisian.

Berdasarkan pantauan di lapangan, aparat Kepolisian sudah sejak awal berkumpul di perempatan Polda Banten tersebut. Berbagai satuan mulai dari Satintelkam hingga Satsabhara sudah berjaga di lokasi itu.

Saat rombongan aliansi sudah hampir sampai ke Mapolda Banten pada pukul 13.36 WIB, sebagian dari rombongan dicegat oleh petugas Kepolisian. Berdasarkan dialog yang terjadi, petugas Kepolisian menduga aliansi mahasiswa itu hendak menggelar aksi demonstrasi di depan Mapolda Banten.

Kendati perwakilan dari aliansi mahasiswa sudah menjelaskan, bahwa mereka hanya ingin mengantarkan surat petisi ke Polda Banten serta menggelar konferensi pers di depan Mapolda, petugas Kepolisian yang berasal dari Polres Serang Kota tetap tidak mengizinkan.

Untuk diketahui, surat yang hendak diantarkan tersebut juga berisi tuntutan agar Kapolda Banten segera mencopot Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Serang Kota. Hal ini merupakan bentuk dari aksi solidaritas atas penahanan aktivis mahasiswa beberapa hari lalu.

Humas Aliansi Hasanuddin Memanggil, Syahrizal, mengatakan bahwa pihaknya belum sempat sampai ke depan Mapolda Banten untuk menyampaikan surat petisi serta konferensi pers, seperti yang telah direncanakan. Sebab, pihaknya dicegat oleh petugas Kepolisian. “Kawan-kawan aliansi diadang sebelum mencapai Polda,” ujarnya.

Syahrizal juga menegaskan bahwa dengan adanya kejadian tersebut membuktikan bahwa pihak Kepolisian, khususnya Polres Serang Kota, kini sudah tidak lagi dapat dipercaya. Sebab menurutnya, Kepolisian seharusnya mengayomi, bukan mengebiri.

“Kami menganggap bahwasanya, hari ini pihak kepolisian tidak mengayomi aspirasi mahasiswa sama sekali,” tuturnya.

Pihaknya pun mengaku kecewa dengan adanya pencegatan dan pengadangan yang dilakukan oleh Polres Serang Kota. Ia pun menuntut agar Kapolres Serang Kota meminta maaf atas tindakan yang dinilai telah mencederai nilai-nilai demokrasi.

“Maka, kami dari aliansi Hasanuddin Memanggil tetap menuntut Kapolres Serang Kota untuk meminta maaf kepada aktivis mahasiswa,” tandasnya.

Adapun, organisasi mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Hasanuddin Memanggil adalah Serikat Mahasiswa Gerakan Indonesia (SMGI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO), Gerakan Mahasiswa Kabupaten Tangerang (Gemataka), Serikat Mahasiswa Sosialis Demokratik (SWOT), Mahasiswa Pinggiran (Maping), Ikatan Mahasiswa Lebak (Imala), Himpunan Mahasiswa Peduli Banten (HMPB), Federasi Mahasiswa Islam (FMI), Himpunan Mahasiswa Serang (Hamas).

(RED)

SERANG, suarahimpunan.com – Kabar penahanan Ketua Umum HMI MPO Cabang Serang dan Ketua Umum Komisariat Universitas Banten Jaya (Unbaja) pada Senin malam hingga Selasa (21/9) siang, dikecam oleh Pengurus Besar (PB) HMI MPO.

Ketua Umum PB HMI MPO, Affandi Ismail, mengutuk keras tindakan penahanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tanpa menyertakan Surat Perintah (SP) Penahanan.

“Sebagai Ketua Umum PB HMI saya mengutuk keras tindakan pihak aparat kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap dua Kader HMI MPO Cabang Serang,” ujarnya, Selasa (21/9) malam.

Menurutnya, penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh aparat kepolisian menjadi bukti nyata bahwa rezim ini semakin represif.

“Sangat disayangkan mengapa mahasiswa hendak menyampaikan aspirasinya lalu ditahan, padahal kebebasan berpendapat di muka umum jelas dilindungi oleh undang-undang, apalagi di dalam negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia,” tuturnya.

Affandi menerangkan, bahwa peristiwa penangkapan yang dialami oleh Ketua Umum HMI MPO Cabang Serang dan Ketua Umum HMI MPO Komisariat Unbaja ini merupakan bentuk kegagalan berdemokrasi.

“Penangkapan adalah salah satu bukti kegagalan demokrasi dan reformasi Indonesia yang sudah lebih kurang 23 tahun berlalu,” terangnya.

Menurutnya, meskipun dua kader tersebut sudah dibebaskan, tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian setempat sangatlah melukai rasa kebebasan berpendapat bagi masyarakat Indonesia, khususnya seluruh kader HMI di manapun berada.

“Penangkapan semacam ini bukan baru kali ini saja, tetapi sudah terjadi di beberapa tempat yang lainnya, di mana mahasiswa dan rakyat dibatasi hak demokrasinya ketika ingin memberikan kritik kepada penguasa,” ujarnya.

Affandi selaku Ketua Umum PB HMI MPO, mengatakan bahwa rezim ini semakin terlihat otoriter. “Dengan tegas saya mengatakan, bahwa rezim ini sudah semakin menampakkan wajah otoriternya,” tandasnya.

(RED)

SERANG, suarahimpunan.com – Bertandangnya Bapak Presiden RI Joko Widodo ke Tanah Jawara untuk melakukan monitoring vaksin pada Selasa (21/9) tentu mengundang berbagai macam respon, termasuk dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Cabang Serang.

HMI MPO Cabang Serang hendak menggelar ‘Aksi Kasih Sayang’ sebagai aksi penyambutan terhadap kunjungan Presiden RI, aksi yang hendak digelar ini hanya sebatas bentang poster.

Namun, pada Senin (20/9) malam, saat pematangan konsep ‘Aksi Kasih Sayang’, Ketua Umum HMI MPO Cabang Serang, Diebaj Ghuroofie Dzhillilhub, menghilang tanpa kabar. Hal itu disadari oleh Ketua HMI MPO Komisariat Untirta Pakupatan, Irkham Magfuri Jamas, karena komunikasi terputus hingga dini hari.

“Tiba-tiba ketua kami hilang tanpa kabar, komunikasi kami yang terakhir sekitar pukul satu malam,” ujarnya, Selasa (21/9) dini hari.

Informasi yang diterima oleh pihaknya, Diebaj tengah bertemu dengan seseorang di sekitar Stadion Maulana Yusuf, Ciceri, Kota Serang. Namun, hingga saat ini Irkham bersama anggota HMI MPO Cabang Serang lainnya masih mencari keberadaan ketua cabang, yang saat itu sedang bersama dengan Ketua HMI MPO Komisariat Universitas Banten Jaya (Unbaja), Walinegara.

“Sampai saat ini kami masih mencari keberadaannya, kami akan fokus mencari terlebih dahulu. Sampai pukul enam pagi (WIB) masih belum mendapatkan kabar, rencananya kami akan ke Polres Serang Kota untuk melihat apakah ada di sana,” tuturnya.

Irkham menjelaskan, pihaknya akan melakukan aksi bentang poster yang memuat ayat suci Alqur’an dan hadits. Poster tersebut ingin diperlihatkan kepada Presiden RI, untuk mendoakan agar menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana.

“Kami tidak membatalkan aksi, tapi ketika hendak aksi, Ketua kami hilang dan kami akan terus mencari keberadaannya di mana,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris HMI MPO Komisariat Untirta Ciwaru, Ega Mahendra mengungkapkan bahwa Ketua Cabang dan Ketua Komisariat Unbaja diketahui berada di Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Serang Kota, tepatnya di gedung Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) pukul 08:00 WIB. Keduanya ditahan oleh Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim dan tidak diperbolehkan pulang bersama pengurus yang datang menjemput.

“Alhamdulillah sudah bertemu di sini (Reskrim Polres Serang Kota), tapi keduanya tidak boleh ikut kami pulang. Alasannya sedang dilakukan pemeriksaan, padahal keduanya tidak melakukan kejahatan kriminal apapun,” ucapnya.

Ega menyebut tindakan penahanan Diebaj dan Walinegara oleh pihak kepolisian tersebut tidak sesuai prosedur. Karena dari kepolisian tidak menunjukkan Surat Perintah (SP) Penahanan dan langsung dilakukan pemeriksaan dengan dinyatakan dalam lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Seharusnya tidak boleh ada penahanan, atas dasar apa ditahan? Seperti penjahat saja. Padahal kami hanya ingin mendoakan pemimpin Indonesia saja,” katanya.

Dengan berbagai upaya dari para pengurus dan beberapa pihak terkait, keduanya dipulangkan pada pukul 13:00 WIB. Ega berharap ke depannya peristiwa penangkapan dan penahanan tidak terulang kembali.

“Dari peristiwa ini kami menegaskan, aparat kepolisian tidak boleh melakukan penangkapan dan penahanan semena-mena. Karena apabila berbicara hukum, hal ini sudah masuk ke dalam pidana penculikan,” tandasnya.

(RED)