Jakarta, suarahimpunan.com – Pembubaran
Front Pembela Islam (FPI) dipandang oleh Pengurus Besar
HMI MPO sebagai sikap otoriter yang dipertontonkan oleh rezim Jokowi-Amin. Selain dinilai melanggar
demokrasi, rezim Jokowi-Amin juga mempermainkan publik dengan kata hoaks dalam pembubaran FPI.
Demikian disampaikan oleh Ketua Umum PB
HMI MPO,
Affandi Ismail. Ia mengatakan, pembubaran FPI merupakan sikap otoriter yang dipertunjukkan oleh rezim Jokowi-Amin, yang seolah-olah dilakukan untuk memberikan peringatan kepada kelompok kritis, agar tidak macam-macam dengan rezim.
“Seperti yang sebelumnya kami sampaikan, secara tegas kami mengatakan bahwa rezim di bawah kepemimpinan Joko Widodo ini menampakkan tangan besinya, wajah represifnya, wajah otoritarianismenya terhadap kelompok sipil, yang mencoba untuk kritis terhadap kebijakan pemerintah,” ujarnya dalam rilis yang beredar, Rabu (31/12/2020).
Ia menyayangkan sikap yang dipertontonkan oleh rezim Jokowi-Amin dalam pembubaran FPI itu. Sebab dalam
demokrasi yang dianut oleh Republik Indonesia, hal tersebut justru sangat bertentangan dengan nilai-nilai
demokrasi.
“Indonesia yang selalu mengklaim negara paling demokratis, justru dengan adanya pembubaran FPI yang sebelumnya juga telah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), menegaskan bahwa negara kita bukanlah negara demokratis,” ungkapnya.
Selain itu, ia menilai bahwa rezim yang saat ini berkuasa terkesan semau sendiri dalam melakukan tafsir atas
demokrasi dan Pancasila, untuk melakukan pemberedelan terhadap kelompok-kelompok yang menempatkan diri sebagai oposisi pemerintah.
“Pemerintah mencoba untuk membuat satu tafsir tunggal terhadap demokrasi, termasuk terhadap Pancasila. Kemudian itu dijadikan alat untuk memukul kelompok-kelompok yang kritis terhadap kebijakan pemerintah,” jelasnya.
