 |
Calon kandidat presiden dan wakil presiden 2019 (Foto: iNews.id) |
suarahimpunan.com — Masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden kali ini dinilai tidak serius untuk menggarap soal hukum dalam visi-misinya. Hal tersebut diutarakan oleh Kepala Bidang Humas DPP Ikatan Advokasi Indonesia (Ikadin) Erwin Natosmal Oemar dalam acara diskusi pada Minggu (13/1) di Jakarta.
Dilansir dari cnnindonesia.com, Erwin mengatakan bahwa kedua paslon presiden tidak serius dalam menawarkan program hukum kepada masyarakat. “Keduanya tidak serius dalam menawarkan program hukum kepada masyarakat, hal itu terlihat dari jumlah program yang bisa terukur kurang dari 50 persen,”
PB HMI PERTANYAKAN SUMBER DATA MENTERI KHANIF SOAL CAPAIAN 10 JUTA LAPANGAN KERJA
Menurut Erwin pasangan Prabowo-Sandi baru menawarkan program terukur sebesar 47 persen, sedangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf hanya kisaran 46 persen. Ia mengatakan bahwa ada beberapa isu yang kurang didalami oleh para pasangan calon diantaranya, seputar reformasi regulasi, isu HAM (Hak Asasi Manusia), reformasi peradilan dan juga isu anti korupsi.
Sedangkan menurut Veri Junaedi selaku Direktur Kode Initiative, menilai bahwa para pasangan calon hanya berkutat dalam soal ekonomi dan pendidikan. “Itu dua isu yang menjadi perhatian bahkan porsinya bisa lebih dari 50 persen dari program yang diusung kedua pasangan calon. Sedangkan isu hukum sendiri sebenarnya tidak menjadi concern.” Ujar Veri Junaedi, dilansir dari situs cnnindonesia.com. (tfq)