Suarahimpunan.com – Buruknya
leadership Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai sebagai alasan lambatnya penanganan pandemi
Covid-19 di Indonesia. Buruknya leadership itu akhirnya berdampak pada pemerintah daerah selaku ujung tombak peperangan melawan
Covid-19.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Jum’atan Progresif Transformatif Ngaji Gerakan
HMI bertajuk ‘Perpanjangan PPKM dan Nasib Demokrasi Indonesia: Ada Apa Sesungguhnya di Balik Penanggulangan
Covid-19 di Indonesia?’ melalui Zoom dan ditayangkan secara langsung melalui YouTube LAPMI Cabang Serang, Jum’at (30/7/2021).
Diskusi virtual tersebut menghadirkan tiga narasumber yang ahli di bidangnya. Tiga narasumber tersebut yaitu Advokat TPUA, Eggi Sudjana, Peneliti dan Pengamat Sosial-Politik,
Ubaidillah Badrun dan Dosen Fakultas Kedokteran UII Yogyakarta, dr. Sunarto, serta tentunya Ketua Umum PB
HMI MPO, Affandi Ismail.
Perjalanan diskusi tersebut terpantau cukup dinamis. Berbagai pertanyaan dan pernyataan peserta diskusi sahut menyahut. Bahkan diskusi itu berjalan hingga tiga jam. Kru LAPMI Serang pun tergelitik untuk ikut bertanya.
Kru LAPMI Serang menanyakan pandangan dari para narasumber, apakah penanganan Covid-19 ini akan lebih baik jika diserahkan kepada pemerintah daerah?
Karena berdasarkan penelusuran Kru LAPMI Serang, pemerintah daerah khususnya
Pemkot Serang, mengalami kesulitan dalam penanganan Covid-19 seperti dalam melaksanakan 3T, vaksinasi hingga pemberian bantuan. Hal itu dikarenakan semuanya terlalu terpusat.
Ubaidillah Badrun dalam pemaparannya mengatakan, dalam peraturan perundang-undangan, daerah memang diberi kewenangan untuk melakukan otonomi dalam soal karantina wilayah. Namun menurut UU Nomor 6 Tahun 2018, Kepala Daerah harus meminta izin kepada Menteri Kesehatan dan juga Presiden.
