Jakarta, suarahimpunan.com –
PB HMI MPO mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo yang bungkam atas tragedi Tol Cikampek yang merenggut nyawa 6 anggota FPI. Sebagai pemimpin, mereka menyatakan seharusnya Presiden dapat menunjukkan komitmen atas penegakkan HAM di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum
PB HMI MPO,
Affandi Ismail. Ia mengatakan, sampai saat ini tidak ada satu pun pernyataan yang disampaikan oleh Presiden, menanggapi tragedi Tol Cikampek, meskipun itu hanya sekadar belasungkawa.
“Presiden harus menunjukkan sikap kenegarawanannya dan berada di garda terdepan, untuk mendorong dan mendesak agar kasus pelanggaran HAM ini segera terungkap sebagai bentuk komitmen Negara dan
Pemerintah atas penegakan HAM di Indonesia. Sehingga, ke depan tidak terjadi lagi tragedi serupa atau bentuk-bentuk pelanggaran HAM lainnya,” ujarnya, Rabu (9/12).
Ironisnya, Affandi menuturkan bahwa tragedi yang terjadi pada 7 Desember lalu hanya selang tiga hari menjelang peringatan hari HAM Se-Dunia, yang jatuh pada 10 Desember. Hal ini menunjukkan lemahnya komitmen penegakkan HAM oleh
pemerintah yang dipimpin oleh Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
“Alih-alih mewujudkan komitmen penegakan hukum yang berkeadilan dan HAM, justru pada Senin 7 Desember telah terjadi peristiwa memilukan, dimana 6 orang Laskar FPI ditembak mati yang ditengarai para pelakunya adalah aparat kepolisian, yang sedang melakukan operasi pengintaian terhadap rombongan HRS,” ucapnya.
Menurut Affandi, tindakan tersebut diduga menyalahi SOP serta sangat ceroboh, berlebihan dan sangat tidak manusiawi yang dilakukan oleh institusi penegak hukum, terhadap masyarakat sipil.
