JAKARTA, suarahimpunan.com – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisi (PB HMI MPO) periode 2023-2025 resmi dilantik di Hotel Horison Suites Rasune Said, Jakarta, Minggu (2/4).
Agenda yang mengusung tema ‘HMI Berdaya Saing Wujudkan Integritas Kader untuk Indonesia Unggul’ ini turut dihadiri Presidium Majelis Nasional (MN) KAHMI yang juga merupakan Anggota DPR RI, Rifkinizamy Karsayuda, dan Direktur Jendral Haji dan Umrah Kemenag RI, Hilman Latief.
Dirjen Haji dan Umrah Kemenag RI, Hilman Latief, dalam sambutannya berpesan kepada kepengurusan PB HMI baru untuk bisa melakukan perubahan kultural HMI sebagai organisasi perkaderan.
“PB HMI saat ini harus bisa mengimajinasikan perubahan, secara kultural yang masih bisa dibangun oleh HMI sebagai organisasi kader,” tuturnya.
Ia juga berharap kepada kepengurusan baru untuk bisa bersinergi sampai ke tataran komisariat.
“Dengan dilantiknya PB HMI periode 2023-2025 proses reformasi dan kaderisasi di HMI tetap kita jaga dengan baik, mau dijajaran PB atau komisariat bisa bersinergi,” ujarnya.
Selanjutnya Presidium MN KAHMI yang juga merupakan anggota DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, ia mengatakan bahwa dalam menjaga tradisi, aktivis HMI harus sadar akan maruahnya sebagai seorang muslim.
“Menjaga tradisi sebagai aktivis HMI itu harus menjadi karakter utama, jangan sampai ada kecelakaan sejarah pengurus PB shalatnya tidak karu-karuan, baca Qur’annya tidak karuan,” tandasnya.
Menurutnya hal semacam ini harusnya dijadikan tolak ukur dalam menyusun jajaran kepengurusan.
“Ini hal mendasar yang sering kita lupakan tapi ini memalukan kalau kita tidak cek, karena itu Ketua Umum PB tolong di cek dulu, bukan dicek dari rekomendasinya dari cabang mana saja, tapi kemampuan dasar dalam melaksanakan rukun Islam,” jelasnya.
Selain itu, Rifqi juga menekankan agar HMI dapat melahirkan kader-kader yang sejalan dengan tujuan HMI, terutama dalam bidang intelektualnya.
“Soal kapasitas intelektual kita mempunyai vision untuk menghadirkan kader insan Ulil Albab, prinsip dasarnya adalah intelektual Muslim, di banyak tempat tradisi literasi rendah, kemampuan diskusinya tidak sah, kemampuan menulis tidak pernah dilatih dengan baik,” tuturnya.
Ia juga berharap kepengurusan PB HMI periode 2023-2025 bisa menjadi sebuah lokomotif untuk menyambung komunikasi dengan PB HMI yang lain.
“Saya berharap Pengurus Besar HMI periode 2023-2025 ini bisa menjadi lokomotif untuk mencairkan kebuntuan komunikasi dengan PB HMI yang lain, saya siap sebagai mediator. Agar kita tetap pada jati diri kita,” harapnya.
Sementara itu Ketua Umum PB HMI periode 2023-2025, Mahfut Khanafi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa permasalahan yang dihadapi HMI saat ini adalah kader yang tidak memiliki kompetensi.
“Permasalahan kita hari ini di HMI adalah kader ini tidak memiliki kompetensi, sehingga cara kaderisasi di HMI itu seluruh kader disuruh kritis, sehingga apabila ada senior yang memberikan petuah, itu senior belum tentu ngikut karena kita dituntut kritis sehingga tidak mungkin punya wajah politik yang sama,” ucapnya.
Mahfut pun memberikan narasi kultural, untuk menjadi Ketua Komisariat IPK minimal di atas tiga dan untuk menjadi Ketua Cabang jangan sampai di atas semester 12.
“Kami ingin secara struktur memberikan minimal narasi kultural bahwa untuk menjadi Ketua Komisariat minimal IPK di atas tiga, bahkan untuk menjadi Ketua Cabang tapi dia semester 12 diurungkan niatnya, khawatirkan sekelas Ketua Cabang tidak lulus akademis,” jelasnya.
Dalam kepengurusannya ada tiga isu yang akan dibawa yaitu: 1) Sekolah politik kerakyatan; 2) Komisi pemantau Pemilu independen; 3) Ekonomi syariah.
(RED)
