Kabar

Ada Trapolnas Abal-abal Catut Nama PB HMI MPO, Pengurus Keluarkan Sikap Tegas

Published

on

Pembukaan Trapolnas yang disebut inkonstitusional di Jayapura.

Suarahimpunan.com – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) mengambil sikap tegas atas pelaksanaan Training Politik Nasional (Trapolnas) yang diselenggarakan di wilayah administrasi Cabang Jayapura.

PB HMI MPO melalui surat dengan nomor 348/A/SEK/05/1443, menyampaikan pernyataan sekaligus mengeluarkan kebijakan dan instruksi, berkaitan dengan adanya Trapolnas yang dilakukan oleh oknum, yang diketahui merupakan mantan kontestan pada pemilihan Ketua Umum di Kongres Kendari.

Dalam lampiran surat itu, Ketua Umum PB HMI MPO, Affandi Ismail, menyatakan bahwa pelaksanaan Trapolnas abal-abal yang diselenggarakan di wilayah administrasi Cabang Jayapura, bukan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya.

“PB HMI (MPO) tidak sedang mempersiapkan dan melaksanakan agenda Pelatihan Khusus di bidang Pendidikan Politik atau disebut Trapolnas,” tulisnya pada surat tertanggal 13 Desember 2021.

Menurutnya, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan pelaksanaan Latihan Kader III atau Advance Training tingkat nasional di wilayah HMI MPO Badko Sulselbar dan Badko Balinusra. Selain itu, PB HMI MPO juga tengah mempersiapkan Pleno 3 sekaligus perayaan milad HMI dan silaturahmi nasional di Manado.

“Secara bersamaan PB HMI (MPO) tengah melakukan restrukturisasi kepengurusan yang bertujuan untuk memperkuat operasionalisasi ide perkaderan dan perjuangan HMI yang direkomendasikan Kongres HMI ke XXXII,” katanya.

Atas pelaksanaan Trapolnas di wilayah administrasi Cabang Jayapura itu, PB HMI MPO pun akan menghapus Badko Maluku-Papua Raya (MPR), yang merupakan Badko penanggungjawab koordinasi Cabang Jayapura.

“Akan menerbitkan Surat Keputusan penghapusan nomenklatur HMI (MPO) Badan Koordinasi Maluku Papua Raya sebagai lembaga Koordinasi PB HMI (MPO) dan akan dilakukan tindakan organisatoris dikemudian hari untuk memulihkan dan mengoptimalkan koordinasi PB HMI (MPO) dengan Cabang-cabang HMI (MPO) di wilayah koordinasi tersebut,” terangnya.

PB HMI MPO pun menginstruksikan kepada Badan Koordinasi se-Indonesia, untuk melakukan koordinasi aktif kepada Cabang di wilayah masing-masing, sekaligus melakukan tracking apabila terdapat pengurus Badko atau Cabang yang terlibat dalam agenda apapun, yang mencatut nama PB HMI MPO. Begitu pula dengan Cabang se-Indonesia.

“Menginstruksikan kepada seluruh HMI (MPO) Cabang se-Indonesia untuk melakukan tindakan tegas terhadap anggotanya yang terlibat dalam aktivitas PB HMI (MPO) inkonstitusional tersebut,” katanya.

Affandi mengatakan, pihaknya selaku mandataris Kongres HMI ke XXXII, terus melakukan pemulihan atas pretensi buruk yang dilakukan oleh pihak yang mengatasnamakan PB HMI MPO, dalam aktivitas yang bernuansa HMI MPO secara administratif.

PB HMI (MPO) menurutnya, masih meyakini bahwa menghalau tindakan inkonstitusional segelintir kader tersebut, tidak hanya terpaku pada argumentasi konstitusional atas ketidakabsahannya menjalankan aktivitas organisasi berdasarkan Konstitusi HMI.

“Oleh karenanya, PB HMI (MPO) telah dan masih berupaya melakukan pendekatan persuasif dan/atau organisatoris terhadap Cabang-cabang HMI (MPO) agar menjunjung tinggi keputusan konstitusional HMI yang di-ijtihad-kan pada Kongres HMI ke XXXII di Kendari. Yang mana sebagian kecilnya turut dipengaruhi atas gerakan inkonstitusional tersebut,” tandasnya. (RED)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lagi Trending