SERANG, suarahimpunan.com – Bakomubin Provinsi Banten menggelar diskusi virtual dengan tajuk “Diskusi Solusi Terbaik untuk Indonesia saat Ini” melalui Zoom Meeting, Jumat (23/7/2021).
Kegiatan tersebut menghadirkan para aktivis Bakomubin dan ormas Provinsi Banten lainnya yang partisipatif di bidangnya masing-masing. Di antaranya yaitu Hasanudin, Ketua Umum Bakomubin Provinsi Banten; Diebaj Ghuroofie Dzhillilhub, Ketua Umum HMI MPO Cabang Serang; H. Enting Abdul Karim, dan 17 partisipan lainnya yang tergabung dalam forum tersebut.
Dalam penyampaiannya, Ketua Umum HMI MPO Cabang Serang menyampaikan jika pelonjakan kasus Covid-19 di Indonesia saat ini tak lain dan tak bukan karena pemerintah terlalu menginginkan roda ekonomi tetap berjalan, karena enggan bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat.
“Berbagai roda ekonomi tetap berjalan, lalu berbagai kegiatan pembangunan yang tetap dilakukan. Akhirnya berakhir pada pelonjakan kasus Covid-19 di Indonesia saat ini,” ungkap Ketua Umum HMI MPO Cabang Serang dalam agenda diskusi daring.
Para kader HMI MPO Cabang Serang menurut Diebaj telah melakukan perhitungan terkait dengan dilakukannya lockdown total atau karantina wilayah total, maka ada beberapa perhitungan yang perlu dianggarkan oleh pemerintah Kota Serang terkait hal itu.
“Dengan jumlah kurang lebih delapan ratus ribu penduduk di Kota Serang, maka kebutuhannya sebesar 257 miliar rupiah untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat selama dua minggu karantina wilayah,” katanya.
Namun dalam diskusi tersebut ia juga sepakat atas usulan Ali Judi yang menyebutkan perlu menggerakkan posyandu dari bawah agar masyarakat lebih mengerti mengenai dampak Covid-19. Selain itu, ia juga meminta agar tokoh-tokoh agama mau berpartisipasi aktif dalam sosialisasi Covid-19.
“Kalau kata Sujiwo Tedjo, orang-orang Indonesia saat ini lebih mendengarkan kata-kata Kiai; Ulama; dibandingkan kata-kata pemerintah,” ucapnya.
Selanjutnya, Ketua Umum HMI MPO Cabang Serang menyampaikan bahwa ia lebih cenderung dengan usulan konkret berupa karantina wilayah selama dua minggu, namun dengan diberikannya anggaran pemerintah dalam bentuk bantuan masyarakat.
“Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus benar-benar menganggarkan bantuan untuk masyarakat. Karena tidak mungkin, jika selama dua minggu karantina tapi tidak diberi makan,” ujarnya.
(Ririn)
