SERANG, suarahimpunan.com – Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB) menggelar pertemuan di sebuah rumah makan di Kota Serang pada Senin (13/12). Pada pertemuan ini mereka membahas tindak lanjut program yang dicanangkan pada bulan Agustus lalu.
Presidium KMSB, yaitu Uday Suhada mengungkapkan pembangunan Banten harus terus didorong dan diawasi untuk keberlanjutan dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam memajukan pembangunan yang ada di Banten.
“Membangun kapasitas diri dari KMSB dan kapabilitas, untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pembangunan. Kemudian kita ingin agar virus kesadaran ini bisa menular untuk masyarakat umum lainnya dalam mengontrol pembangunan di Banten,” ujar Udaya Suhada.
Beberapa hal yang perlu adanya pengawasan, ia memaparkan dari banyaknya lembaga sebagai petunjuk yang bukan hanya tugas para dewan, tetapi ini juga tanggung jawab yang perlu diawasi.
“Lembaga indikatipun adakalanya perlu dikontrol oleh masyarakat sipil, nah disinilah peran kita,” ungkapnya.
Dalam struktur KMSB, Uday menjelaskan tidak ada perbedaan didalamnya. Mempunyai tugas yang sama harus dilaksanakan secara optimal dan masyarakat paham akan pentingnya pembangunan Banten.
“Karena di KMSB ini kepemimpinannya adalah kolektif kolegial, ada presidium dan semuanya sama tidak ada yang lebih tinggi atau rendah, punya kapasitas sama dan punya hak kewajiban yang sama, maka dalam rapat kerja nanti kita akan memfokuskan diri bagaimana mengadvokasi masyarakat agar memiliki kesadaran untuk berpartisipasi aktif dalam mengontrol pembangunan,” jelasnya.
Bahkan, untuk memonitoring pembangunan dari awal yang kini kian terus berlangsung, diharapkan masyarakat yang mempunyai kewajiban sadar akan tugasnya hingga sampai akhir pembangunan.
“Yang lebih penting lagi, masyarakat sipil punya kesadaran, bukan saja mengetahui, tapi menyadari sebagai masyarakat sipil untuk mengontrol dari mulai perencanaan hingga evaluasi dari sebuah penyelenggaraan pembangunan di berbagai bidang,” ucapnya.
Angga Andrias, menegaskan akan fakta yang terjadi di Banten terdapat pembangunan yang masih sedikit adanya, perlu kontribusi dari berbagai pihak untuk tergabung dalam pembangunan yang belum terealisasi.
“Karena kenyataannya banyak ruang-ruang di Provinsi Banten yang masih sedikit peran dari masyarakat sipil untuk bagaimana mengawal kebijakan di Provinsi Banten,” ucap Direktur eksekutif Pattiro Banten, Angga Andrias.
Ia mengatakan kembali perlu komitmen agar segala kebijakan yang ada di Provinsi Banten bisa terwujud.
“Kita akan tetap konsisten dalam mengawal kebijakan-kebijakan yang ada di Provinsi Banten,” pangkasnya.
(ucu)
