Peneliti Paradigma Nilai Pelaksanaan APBD Banten Tidak Berbasis Data yang Tepat

Serang, SuaraHimpunan.Com – Peneliti dari Paradigma, Panji Bahari menilai APBD Provinsi Banten secara makro sudah cukup baik, hal tersebut terlihat dari kemandirian dan juga prioritas belanja secara global. Meskipun demikian, masih didapati kelemahannya yaitu dalam pelaksanaannya yang tidak berbasis pada data yang tepat sehingga terkadang mengabaikan skala prioritas. Hal ini diungkapkan pada saat Dialog Publik yang diadakan oleh Public Policy Watch (PPW) di salah satu Resto di Kota Serang, Kamis 6 Desember 2018.

Selain itu, ditemukan juga ketimpangan antara indikator kinerja, dengan program yang dilaksanakan. Hal ini menyebabkan target-target RPJMD menjadi sulit dicapai karena terjadi ketidaksesuaian tersebut.

Panji Ramadhan menilai, APBD Banten masuk dalam kategori mandiri. Hal tersebut berdasarkan pada analisis makro APBD Provinsi Banten dalam rentang waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Dimana pendapatan asli daerah (PAD) Banten sudah mencapai lebih dari 50 persen,  tepatnya rata – rata PAD Banten sebesar 64,99 persen.

Untuk APBD Banten pada tahun anggaran 2017-2018, terdapat ketidaksinkronan data, yang berakibat pada gagalnya perencanaan indikator. Selain itu juga terdapat ketimpangan antara target kinerja dengan program yang dilaksanakan oleh OPD.

“Kami menemukan, ada indikator di Dinkes terkait gizi buruk, yaitu presentase penimbangan balita, namun ternyata programnya adalah pengadaan stiker, ini kan agak jauh hubungannya,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Panji berharap para peserta yang difasilitasi oleh PPW ini dapat lebih melek dan mengawasi proses perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan program yang ada dengan cara, mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di setiap tingkat.

Sutisna selaku penggagas PPW mengatakan, kegiatan pengawalan kebijakan publik yang akan dilakukan kedepannya oleh PPW bukan merupakan upaya mengganggu jalannya pemerintah.

loading…