SERANG, suarahimpunan.com – Kebebasan berpendapat nyatanya masih menjadi momok yang mengerikan di beberapa kalangan. Terlihat dalam aksi yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Tangerang (Himata) dalam rangka HUT Kabupaten Tangerang ke-389 pada Rabu (13/10) berlokasi di Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Tigaraksa.

Bukannya mendapat peluk hangat, malah mendapat ‘smack down‘ aparat, begitulah kiranya hal yang mewarnai penyampaian aspirasi itu.

Dalam jejak dokumentasi, terekam aksi mengalami kericuhan, bentrokan antara massa aksi dan aparat pun tak bisa dielakkan. Kemungkinan terjadi bentrokan dalam aksi adalah hal yang tidak bisa dipungkiri. Namun, pengamanan massa aksi pun ada prosedurnya, dan tentu hal yang terekam dalam video sudah menyalahi prosedur yang ada.

Melalui rekaman yang beredar, terlihat bagaimana aparat mengamankan massa aksi dengan cara yang dinilai ‘brutal’. Massa aksi di banting ke trotoar jalan hingga mengalami sesak nafas.

Tindakan aparat tersebut tentunya menuai banyak kecaman dan kritik dari beberapa kalangan. Di antaranya dari Gerakan Pengawal Serang Madani (GPSM). Ketua GPSM, KH Jawari mengatkan bahwa oknum kepolisian tersebut harus segera ditindak secara hukum.

“Tindakan brutal dan kekerasan terhadap para aktivis dan warga negara oleh oknum kepolisian saat menyampaikan aspirasi harus dihentikan, dan kami meminta kepada Mabes Polri untuk menangkap dan mengadili oknum polisi tersebut,” ujarnya.

Pihaknya juga meminta kepada Mabes Polri agar melakukan evaluasi terhadap kinerja pihak kepolisian dalam pengamanan massa aksi.

“Kami meminta kepada Kapolri untuk melakukan evaluasi atas kinerja Kepolisian yang melakukan pengamanan demo Mahasiswa di Tangerang Banten,” lanjutnya.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan pun turut mengecam tindakan represifitas yang dilakukan oleh oknum kepolisian tersebut. Advokat Publik LBH Keadilan, Muhamad Vikram, meminta agar Kepolisian menindaklanjuti kasus ini.

“LBH Keadilan mendorong Kepolisian RI dan Polda Banten untuk memberikan perhatian serius atas kejadian represif yang dilakukan oleh anggotanya saat mengamankan masa aksi sehingga mengakibatkan intimidasi dan kekerasan fisik. Atas hal-hal tersebut, sudah seharusnya pelaku yang melakukan tindakan tersebut mendapatkan sanksi yang tegas,” tuturnya.

Pihaknya juga meminta kepada Kapolda Banten agar mencopot Kapolres Kabupaten Tangerang dari jabatannya.

“Sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan, sanksi juga patut diberikan kepada Kapolres Tangerang. Kapolda Banten sebaiknya mencopot Kapolres Tangerang dari jabatannya. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga citra kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” ujarnya.

Peneliti HAM dan Sektor Keamanan LSM SETARA Institute, Ikhsan Yosarie pun angkat bicara terkait tindakan represif yang dilakukan oleh oknum aparat ini. Menurutnya, hal ini sudah melanggar hak massa aksi yang sudah dijamin.

“Tindakan aparat yang demikian jelas mencerminkan dehumanisasi terhadap masa demonstrasi yang hak-haknya dijamin konstitusi,” ujarnya.

Pihaknya juga menerangkan, tindakan kekerasan aparat yang terlihat jelas dalam video yang telah beredar jangan sampai direduksi hanya dengan video-video yang memperlihatkan kondisi korban yang telah atau masih baik-baik saja.

“Selain rentan di rekayasa dan penuh tekanan, model penyelesaian demikian juga melahirkan impunitas aparat dan menihilkan pertanggungjawaban. Cara-cara konvensional menutupi praktik kekerasan seperti ini hanya menimbulkan kecaman lanjutan dari publik dan sama sekali tidak menyelesaikan masalah,” terangnya.

Sayyidatul Insiyah, Peneliti Hukum dan Konstitusi SETARA Institute, menegaskan bahwa Kapolri harus memberi sanksi kepada Kapolres Kabupaten Tangerang.

“Selain menindak dan menghukum pelaku kekerasan, Kapolri memberikan sanksi kepada Kapolres Kabupaten Tangerang sesuai derajat kelalaiannya. Jika perlu copot dari jabatan agar menjadi preseden dan efek jera bagi pimpinan-pimpinan Kepolisian daerah yang tidak tegas mendisiplinkan anggota-anggotanya dalam bertugas,” tandasnya.

Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten pun turutmengutuk tindakan represif yang dilakukan oknum aparat tersebut. Ketua Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten, Deni Saprowi, mengatakan bahwa perlakuan oknum tersebut bertentangan dengan jargon Polri yang Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan (Presisi).

“Gerakan mahasiswa merupakan gerakan moral. Kehadirannya diperlukan sebagai representasi dari aspirasi-aspirasi masyarakat. Maka seharusnya Polri bisa mengayomi massa aksi agar berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Pihaknya menilai, tindakan tersebut telah menambah catatan buruk bagi pihak kepolisian dalam penanganan massa aksi.

“Sikap arogan polisi yang dipertontonkan menjadi catatan buruk atas upaya pengamanan terhadap massa aksi yang tengah melangsungkan hak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum,” tuturnya.

Senada dengan kecaman sebelumnya, pihaknya juga mendorong Kepolisian RI dan Polda Banten untuk melakukan evaluasi kinerja.

“Reformasi birokrasi di tubuh Polri belum tuntas hingga hari ini, padahal rakyat sangat merindukan aparat yang humanis, profesional, melayani dan mengayomi,” tandasnya.

Masyarakat tentunya berharap, tindakan yang dilakukan Kepolisian pasca-tragedi bukan hanya pencitraan belaka. Tentu ini menjadi catatan tersendiri untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pihak Kepolisian.

(SALMA/ARA/WINA/ALDO)

SERANG, suarahimpunan.com – HUT Kabupaten Tangerang ke -389 diwarnai aksi ricuh oleh sejumlah mahasiswa, yang dilakukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Tigaraksa, Rabu (13/10/2021).

Berdasarkan informasi yang didapat, awalnya unjuk rasa dilakukan secara damai di depan Kantor Bupati Tangerang. Sambil menyampaikan aspirasi, puluhan mahasiswa berusaha maju sampai mendekati Kantor Bupati Tangerang.

Selanjutnya, aksi puluhan mahasiswa tersebut dihalangi oleh para aparat. Hingga kejadian saling dorong pun terjadi antara mahasiswa dan kepolisian.

Dalam video yang beredar, nampak salah seorang mahasiswa ditarik dari kerumunan aksi dan ditangkap oleh aparat. Tubuh mahasiswa tersebut dikunci, kemudian diangkat ke atas untuk dibanting ke bawah.

Beberapa aparat polisi menghampiri mahasiswa tersebut dan berusaha membantunya untuk berdiri, namun korban sudah tidak berdaya.

Ketua Umum HMI MPO Cabang Serang, Diebaj Ghuroofie Dzillilhub, menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian saat mengamankan aksi unjuk rasa itu sudah melanggar aturan.

“Tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian saat mengamankan aksi unjuk rasa teman-teman Himata di Kabupaten Tangerang jelas-jelas sudah melanggar Perkap Nomor 7 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum,” tuturnya.

Cara aparat dalam mengamankan aksi massa, dinilai memang sudah melewati aturan yang berlaku.

“Jika memang aksi unjuk rasa tersebut dinilai telah melanggar aturan, dalam Perkap Nomor 7 Tahun 2012 pasal 20, secara jelas dan gamblang tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa aparat kepolisian yang melakukan pengamanan BOLEH menghajar massa aksi, apalagi hingga berpotensi cedera berat,” ujarnya.

Jika melihat ke belakang, memang tindakan represif yang dilakukan para aparat tidak terjadi hanya pada aksi kali ini saja. Bahkan ia menilai, Kepolisian sengaja mengeluarkan ‘syahwat liar’ mereka saat melakukan pembubaran massa aksi.

“Pelanggaran Perkap Nomor 7 tahun 2012 sudah sering terjadi di Banten. Kita masih ingat bagaimana teman-teman mahasiswa di Pandeglang dan pada saat aksi HUT Banten kemarin, turut merasakan syahwat liar aparat kepolisian yang ingin menyalurkan hobi ‘Smack Down’ mereka saat melakukan pengamanan unjuk rasa,” tuturnya.

Menumpuknya catatan kelam Kepolisian dalam menghadapi mahasiswa, menurutnya patut dijadikan pertimbangan dalam penentuan kebijakan wacana Pjs Gubernur Banten dari kalangan Kepolisian.

“Aksi polisi yang membanting massa aksi di Kabupaten Tangerang menambah daftar kelam represifitas kepolisian dalam melakukan pengamanan. Tentu ini juga menjadi pertimbangan serius apabila wacana Pjs Gubernur Banten dipimpin oleh pejabat Polri benar-benar terealisasi, masyarakat akan selalu berfikir siapa yang akan dibanting lagi esok hari?” tandasnya.

(RIRIN)

SERANG, suarahimpunan.com – Kasus pelecahan seksual yang terjadi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), menghebohkan warga kampus. Pasalnya, terduga pelaku dalam kasus ini adalah mahasiswa yang berpengaruh dalam lingkungan kampus.

Kronologi kasus ini diunggah dalam laman Instagram @puan.tirta milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan BEM KBM Untirta pada Kamis (7/10). Dalam unggahannya, juga memuat pernyataan yang dibubuhi tandatangan pelaku.

Merespon kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh KZ, yang merupakan Presiden Mahasiswa Untirta, pihak rektorat telah mengeluarkan siaran pers resmi tertanggal Jum’at (8/10).

Siaran pers resmi dengan nomor B/163/UN43.8/HM.01.03/X/2021 memuat enam poin. Di antaranya menunjukkan bahwa hal tersebut terjadi di luar pantauan dan tanggungjawab pihak Untirta.

Dalam poin ketiga, dimuat redaksi:
Pihak Rektorat tidak mentolelir adanya pelecehan seksual dan akan memberikan sanksi DO apabila proses hukum dinyatakan bersalah dan memberlakukan cuti kuliah selama proses hukum berjalan.

Redaksi dalam poin ketiga ini mengundang berbagai macam kritik di kalangan mahasiswa.

Formateur Kohati Serang Raya, Tia Meilita, mengungkap bahwa pihaknya menekan agar pihak rektorat memberikan sanksi tegas pada pelaku, tanpa harus menunggu proses hukum.

“Apa yang terjadi jika menunggu hukum inkrah? Potensi berdamai besar, sedangkan kasus ini kan kasus yang sangat disorot, terlebih pelaku merupakan Presma yang bisa dibilang wajah Untirta,” ujarnya.

Tia juga mengatakan, korban berpotensi akan mendapat banyak tekanan, apabila harus melapor sendiri, sebagaimana hukum yang berlaku.

“Karena jika berbicara inkrah, maka harus menempuh jalur hukum. Kasus demikian merupakan delik aduan, artinya harus korban yang melapor. Posisi seperti ini sangat berat untuk korban, karena akan ada tekanan dari berbagai pihak agar tidak melapor,” tuturnya.

Tia juga menegaskan bahwa perempuan harus mendapat rasa aman dalam ruang publik, terutama aman dari kasus-kasus pelecehan.

“Melihat pemberitaan yang sudah beredar, miris sekali rasanya ketika perempuan kembali menjadi objek pelecehan seksual. Seharusnya perempuan juga bisa mendapatkan rasa aman di ruang publik. Terbebas dari rasa takut akan pelecehan dan kekerasan seksual,” ujarnya.

Tia juga mengatakan, bahwa kasus pelecehan dan kekerasan seksual ini tidak boleh dibiarkan, karena jika dibiarkan akan terus terulang di masa yang akan datang.

“Pelaku pelecehan dan kekerasan seksual seperti ini harus ditindak tegas,  karena perilaku seperti ini sangat tidak bermoral sekali. Kami berharap pelaku dihukum seberat-beratnya karena melihat korban sampai trauma atas kejadian ini,” tandasnya.

(RED)

SERANG, suarahimpunan.com – HMI MPO Cabang Serang menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Serang yang ke-495, pada Jum’at (8/10) berlokasi di depan Pendopo Bupati Serang.

Hal utama yang menjadi sorotan dalam aksi ini adalah tingginya angka kematian ibu dan bayi (AKI-AKB). Di samping tingginya AKI-AKB, massa aksi juga menyoroti persoalan rendahnya tingkat pendidikan dan kerusakan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Serang.

‘Bingung Bersama’ adalah tagline yang digunakan dalam aksi kali ini. Adapun rangkaian aksi terdiri dari orasi, puisi, dan teatrikal.

Dalam teatrikal yang dibawakan, digambarkan sepasang suami istri yang sedang mencari Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes), untuk melahirkan. Saat mendatangi salah satu Fasyankes, justru malah ditolak dengan ketus. Pemeran petugas Fasyankes tersebut pun membentangkan tulisan ‘Gak Dulu’ dan mengusir pasangan tersebut.

Suami dan istri itu pun terus berusaha, mereka pergi ke Fasyankes lainnya. Namun, kembali mendapat penolakan, lantaran Fasyankes yang dituju tidak memiliki alat kesehatan yang memadai. Sang istri pun meninggal lantaran tidak terlayani oleh Fasyankes saat melahirkan.

Humas aksi, Jafar Shodiq, mengatakan bahwa berdasarkan dokumen profil kesehatan Provinsi Banten pada 2019, Kabupaten Serang menjadi daerah yang memiliki AKI-AKB yang tinggi.

“Data angka kematian neonatal Kabupaten Serang pada tahun 2019 itu berada di peringkat kedua setelah Kabupaten Lebak. Jumlah kematian neonatal mencapai 172 per 1.000 kelahiran hidup,” ujarnya.

Shodiq menuturkan bahwa Kabupaten Serang jumlah kematian bayinya adalah sebanyak 273 kasus, dan kematian ibu mencapai 66 kasus.

“Tingginya AKI-AKB tersebut tidak terlepas dari buruknya Fasyankes di Kabupaten Serang. Baik dari segi pelayanannya maupun dari fasilitasnya. Bahkan jika melihat data dari Dinkes Provinsi Banten, persoalan rujukan juga menjadi salah satu kendalanya,” tuturnya.

Shodiq menuturkan, kerusakan lingkungan seperti pembuangan limbah secara liar, dinilai berpengaruh terhadap tingginya AKI-AKB.

“Tentunya lingkungan yang sehat dapat menekan AKI-AKB juga. Tidak mungkin di lingkungan yang tidak sehat, AKI-AKB dapat menurun. Maka dari itu, kami turut mendesak agar segala aktivitas yang merusak lingkungan baik dari polusi, limbah maupun pertambangan, untuk segera dihentikan,” tuturnya.

Di samping tingginya AKI-AKB, massa aksi juga menyoroti terkait pendidikan. Rendahnya rata-rata lama sekolah (RLS) dan angka harapan lama sekolah (AHLS) dinilai belum memadai dan ideal.

“Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Serang itu ada di angka 7,5 tahun. Artinya, masyarakat Kabupaten Serang rata-rata hanya mengenyam pendidikan sampai kelas 7 SMP saja. Sedangkan harapan lama sekolah hanya sampai 12,57 tahun. Artinya, hanya sampai kelas 12 SMA,” tandasnya.

Formateur Ketua HMI MPO Komisariat Untirta Ciwaru, Agung Rizki Jamas, menegaskan kepada Pemerintah Kabupaten Serang agar lebih memerhatikan masyarakatnya.

“Semoga, tuntutan-tuntutan yang kami bacakan siang hari ini dapat diindahkan oleh pemangku kebijakan. Jangan biarkan masyarakat berada dalam kebingungan di usia Kabupaten Serang yang ke-495 ini,” tegasnya sesaat sebelum aksi selesai.

(UCU)

SERANG, suarahimpunan.com – Wakaf Dana Abadi yang dicanangkan oleh HMI MPO Cabang Serang mendapat respon baik dari DPRD Kota Serang.

Rabu (7/10), Formateur Ketua HMI MPO Komisariat Untirta Pakupatan, Muhammad Akbar Amanda beserta empat orang rekannya telah melakukan audiensi dengan Anggota Komisi II DPRD Kota Serang, Nur Agis Aulia.

Akbar menuturkan bahwa Wakaf Dana Abadi ini memiliki banyak manfaat, terutama di kalangan mahasiswa.

“Wakaf Dana Abadi ini sangat membantu untuk kemaslahatan umat, karena di dalamnya terdapat berbagai manfaat yang bisa didapatkan. Dana ini diperuntukkan untuk membantu mahasiswa yang sedang kesulitan membayar UKT, selain itu bisa sebagai ajang silaturahim,” ujarnya.

Akbar menjelaskan bahwa Wakaf Dana Abadi ini dikelola dengan sistem pinjam.

“Skemanya tidak kita hibahkan, tapi dipinjamkan. Perihal pembayarannya itu dibebaskan, dalam artian tidak ada jatuh tempo dan bebas dicicil dengan besaran berapapun. Nanti uang yang terkumpul akan disalurkan kembali ke orang yang membutuhkan,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kota Serang, Nur Agis Aulia, sangat mendukung adanya Wakaf Dana Abadi ini.

“Saya sangat support itu (Wakaf Dana Abadi), bagus tuh pengelolaan seperti itu. Jadi orang bisa minjam untuk menutupi biaya, lalu dikembalikan lagi dan itu bisa digunakan untuk yang lain. Saya sangat sepakat,” tuturnya.

Agis menilai program ini akan sangat produktif apabila dikelola dengan serius dan berkelanjutan.

“Kalo teman-teman betul-betul serius menjalani programnya, pertama temen-temen bisa buat proposalnya, lalu yang kedua setiap satu bulan kirim laporannya, berapa orang yang bisa terbantu dari adanya ini. Kalau bisa, adakan transparansi keuangannya, kalau teman-teman update saya kira ini bakal sangat produktif,” tandasnya.

Untuk Sobat SH yang ingin berdonasi di Wakaf Dana Abadi, bisa melakukan transfer ke:

1. Rekening BNI 0841290317 a.n. Tia Meilita
2. OVO 089699494682 a.n. Nurisma Amalia
   Jangan lupa untuk sertakan kode unik (247) di 3 digit akhir.
   Contoh nominal yang ingin transfer Rp 100.000,- maka Sobat SH input dengan nominal Rp 100.247,-

Dan jangan lupa konfirmasi transfer ke:

1. Akbar Amanda (+62838-7550-3273)
2. Silvani Rizki Amalia (+62838-1374-1037)

(MEI)

SERANG, suarahimpunan.com – Surat terbuka yang dilayangkan oleh Aliansi Hasanuddin Memanggil kepada akun @infoserang, terkait narasi yang diunggah pada flayer ‘Jawaranya Korupsi’ di Instagram pada Senin (4/10) lalu, telah mendapat respon.

Melalui pesan Instagram yang dikirimkan oleh akun @lapmiserangraya, tim pengelola akun @infoserang telah menjabarkan klarifikasi terkait kesalahan yang terjadi.

Founder akun @infoserang, Ahmad, melalui pesan Instagram menyatakan bahwa timnya mengunggah narasi yang dinilai multitafsir.

“Terkait narasi postingan yang di posting pada tanggal 4 Oktober 2021, yang mengangkat tentang “Jawaranya Korupsi” kami memahami sepenuhnya bahwa teks merupakan penyampaian yang multi tasfir, tidak ada niat untuk membantah kasus-kasus korupsi tersebut dan memang narasinya kami susun dengan tujuan untuk menyeimbangkan postingan poster yang memang sudah membahas kasus-kasus korupsi di Banten dan sebagian komentar warganet pun berkomentar positif,” tulisnya.

Ahmad juga mengatakan, narasi yang dibuat bukan untuk menentang kasus-kasus korupsi yang sedang terjadi.

“Kami sepenuhnya menyadari ketidaktuntasan narasi dan akan kami perbaiki. Seiring dengan narasi doa yang kami sertakan setelahnya bermaksud untuk menerangkan bahwa hasil korupsi merupakan uang yang tidak halal, dan hasil tidak halal tsb akan menjadi tidak berkah bagi keluarga mereka,” tulisnya melalui pesan Instagram.

Ahmad juga menuliskan permohonan maaf atas kesalahan yang dilakukan oleh pihak @infoserang.

“Kami haturkan permohonan maaf apabila narasi postingan tsb membuat Aliansi Hasanudin Memanggil mengecamnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih,” tulisnya.

Untuk diketahui, berikut tuntutan yang dituliskan dalam surat terbuka oleh Aliansi Hasanuddin Memanggil:

1. Mengecam tindakan akun Instagram @infoserang yang mengunggah dan menarasikan flayer @sosialisdemokratik sebagai tuduhan tidak mendasar, dan mengelabui publik.
2. Sebagai akun informasi yang banyak diikuti masyarakat, seharusnya @infoserang
   menjunjung tinggi nilai-nilai netralitas.
3. Meminta @infoserang untuk memohon maaf karena telah menggiring opini yang
   menyesatkan publik.

Dalam pantauan Kru LAPMI Serang Raya, narasi yang diunggah telah disunting menjadi:
Sampaikan aspirasi dengan santun, ungkapkan uneg2 terkait kasus2 korupsi di Banten. Silakan tuliskan di kolom komentar yah.. 👇🏻

Jika memang benar, biarkan jadi urusan mereka yang melakukan dan biarkan pihak penegak hukum memproses kasus2 ini sesuai dengan hukum yang berlaku, jangan lupa untuk kita kawal bersama2. 👌🏻

Doa dan harapan kita bersama, jauhkanlah kita dan keluarga kita dari godaan uang yang tidak halal, uang yang seharusnya hak rakyat, uang yang seharusnya tidak dimakan oleh keluarga para (terduga) koruptor yang mungkin akan dimakan, mengalir dalam darah, dan selanjutnya, apakah akan berkah?

Dirgahayu Banten-ku 💪🏻

Edited on Oct, 5, 10:00 PM.

#InfoSerang #banten

Surat terbuka Aliansi Hasanuddin Memanggil dan klarifikasi pihak @infoserang dapat diakses dalam sorotan akun Instagram @lapmiserangraya.

(UCU)

SERANG, suarahimpunan.com – Aliansi Hasanudin Memanggil mengecam narasi yang dibangun oleh akun Instagram @infoserang, berkaitan dengan poster HUT Provinsi Banten ke-21 yang diunggah oleh Serikat Mahasiswa Sosialis Demokratik (SWOT) dengan tema ‘Jawaranya Korupsi’.

Kecaman tersebut disampaikan oleh Aliansi Hasanudin Memanggil melalui surat terbuka yang diterima oleh Kru LAPMI Serang Raya, melalui pesan WhatsApp. Dalam surat terbuka tersebut, terdapat beberapa kalimat dalam narasi yang dipersoalkan.

Untuk diketahui, poster yang diunggah oleh SWOT berisikan berbagai kasus korupsi yang saat ini tengah diselidiki, bahkan tengah disidang di pengadilan, seperti kasus hibah Ponpes, Samsat Malingping, dan pengadaan masker. Adapun narasi yang dipublikasikan oleh akun @infoserang pada unggahan ulang poster milik SWOT sebagai berikut.

Sampaikan aspirasi dengan santun, ungkapkan uneg2, bukan tuduhan tak berdasar, jadi fitnah ntar. Jikalau ada bukti, silakan tuliskan di kolom komentar Toh yang namamya ‘dugaan’ belum tentu benar. Keep positive gaesss..

Jika memang benar, biarkan jadi urusan mereka yang melakukan. Doa dan harapan kita bersama, jauhkanlah kita dan keluarga kita dari godaan uang yang tidak halal, uang yang seharusnya hak rakyat, uang yang seharusnya tidak dimakan oleh keluarga para (terduga) koruptor yang mungkin akan dimakan, mengalir dalam darah, dan selanjutnya, apakah akan berkah?

Perwakilan Aliansi Hasanudin Memanggil, Zamsani, mengatakan bahwa berbagai kasus korupsi dan dugaan korupsi yang dipaparkan dalam poster tersebut, merupakan hasil kajian bersama dan merupakan fakta yang terjadi di lapangan. Bahkan, nasional pun turut menyoroti hal tersebut.

“Masih menumpuk beberapa kasus korupsi lainnya yang sudah dikonsumsi publik dan menjadi urusan bersama. Banten berada di posisi ke-10 terbanyak Tipikor, artinya sudah sangat jelas ini bukan tuduhan tidak mendasar, bukan fitnah apalagi bukan urusan bersama. Ini jelas urusan bersama dan perlu dibarengi dengan segala bentuk perlawanan,” ujarnya, Selasa (5/10).

Ia mengatakan, narasi yang dibangun oleh akun Instagram @infoserang pun seolah-olah membantah adanya kasus korupsi tersebut. SWOT pun disebut melakukan tuduhan tidak mendasar yang menjurus ke fitnah.

“Diksi yang dipakai oleh admin infoserang ‘ungkapkan uneg2, bukan tuduhan tidak mendasar, jadi fitnah ntar. Jikalau ada bukti, silakan tuliskan di kolom komentar‘ ini seakan menggiring opini publik bahwa kita adalah insan yang tidak terpelajar, yang menggunakan tuduhan tidak mendasar dalam menanggapi kasus-kasus korupsi yang ada,” ujarnya.

Bahkan menurutnya, diksi yang digunakan pun justru mengarahkan agar masyarakat tidak perlu mengurusi masalah korupsi, karena itu menjadi urusan oknum yang melakukan korupsi.

“Paragraf kedua berbunyi ‘jika memang benar, biarkan jadi urusan mereka yang melakukan‘. Narasi ini seolah-olah menegaskan bahwa kita harus acuh terhadap korupsi, tidak ada hak kita untuk mencegah korupsi, melaporkan dugaan-dugaan, memproses hukum koruptor dan menanggulanginya,” tegas Zamsani.

Menurutnya, akun @infoserang yang memiliki banyak pengikut, seharusnya menjadi corong edukasi bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya korupsi. Ia menegaskan, jangan sampai besarnya pengikut akun tersebut malah dijadikan sebagai akun untuk mengelabui masyarakat.

“Tidak sepatutnya mengelabuhi publik bahwa korupsi itu urusan para pelaku. Korupsi adalah urusan bangsa, urusan negara, urusan publik dan seluruh warga masyarakat merasakan dampak negatif dari tindak pidana korupsi,” jelasnya.

Maka dari itu, pihaknya menyampaikan sikap mengecam tindakan akun Instagram @infoserang yang mengunggah dan menarasikan poster SWOT sebagai tuduhan tidak mendasar, dan mengelabui publik.

“Bahwa sebagai akun informasi yang banyak diikuti masyarakat, seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai netralitas” tandasnya.

Saat ingin dikonfirmasi melalui pesan langsung Instagram, akun Instagram @infoserang belum juga memberikan respon berkaitan dengan surat terbuka itu.

(RED)

SERANG, suarahimpunan.com – Sejumlah aktivis mahasiswa diseret paksa oleh aparat kepolisian saat menggelar aksi unjuk rasa sebagai refleksi HUT Provinsi Banten ke-21. Mereka pun digiring ke Polres Serang Kota untuk diamankan.

Aktivis mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Empat Oktober (Getok) Banten mulanya menggelar aksi secara damai.

Dalam aksi tersebut, mereka menilai 8 bulan sisa  kepemimpinan Wahidin Halim (WH) – Andhika, masih belum menyuguhkan hasil yang nyata terhadap kemajuan Provinsi Banten. Janji kampanye yang digaungkan tempo hari, dinilai hanya bualan belaka.

Orasi-orasi yang disampaikan oleh perwakilan massa aksi bernada sama, yaitu menuntut Wahidin Halim (WH) – Andhika dapat menemui massa aksi untuk melakukan dialog terbuka, terkait permasalahan yang ada di Provinsi Banten.

Salah satu mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Cilegon menyampaikan, bahwa aksi ini dilatarbelakangi oleh bobroknya pemerintahan.

“Massa aksi hadir di sini karena kebobrokan pemerintah, salah satunya akibat terjadinya dinasti korupsi,” tuturnya.

Ia juga menyampaikan, mahasiswa Cilegon menuntut agar WH-Andhika mencopot izin industri yang tidak memiliki izin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

“Kami (mahasiswa Cilegon) mendapat konfirmasi dari Wali Kota Cilegon,  bahwa perizinan industri tanpa amdal bukan diberikan izin oleh Wali Kota melainkan oleh Gubernur langsung. Maka, kami menuntut agar gubernur mencopot izin industri terhadap perusahaan, yang berdampak buruk terhadap lingkungan dan juga masyarakat,” ujarnya.

Dikarenakan WH-Andhika tidak kunjung menemui massa aksi. Akhirnya massa aksi berpindah haluan untuk melanjutkan aksi di depan gedung Pemprov Banten.

Pukul 13.15 WIB tepat di depan gedung Pemprov, massa aksi mulai memaksa untuk masuk ke dalam gedung. Sehingga menimbulkan kericuhan, tetapi tidak berlangsung lama.

Kericuhan dapat diredam dan massa aksi dapat menyampaikan aspirasinya kembali. 

Salah satu orator menegaskan bahwa kericuhan bukan disebabkan oleh massa aksi, melainkan oknum-oknum terkait (provokator) yang ingin menggagalkan penyampaian aspirasi.

“Terjadinya kericuhan bukan dimulai dari massa aksi, melainkan dari sekelompok oknum yang terlibat untuk menggagalkan aksi di Pemrov Banten,” tandasnya.

Tidak lama berselang, kericuhan kembali terjadi. Saat massa aksi sedang melakukan aksi membakar ban, bentrokan antara aparat dan massa aksi terjadi.

Bentrokan ini berujung pada penyeretan lima massa aksi oleh aparat. Adapun dua massa aksi berasal dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), satu orang dari Serikat Mahasiswa Gerakan Indonesia (SMGI), satu orang dari Himpunan Mahasiswa Serang (Hamas), dan satu orang dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

(LIAN)

SERANG, suarahimpunan.com – Sejumlah aktivis mahasiswa yang terhimpun dalam berbagai organisasi menggelar aksi dalam rangka memperingati HUT Provinsi Banten ke-21. Aksi digelar pada Senin (4/10), berlokasi di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B).

Dalam aksinya, massa aksi membawa berbagai isu. Salah satunya yakni terkait represifitas aparat keamanan terhadap gerakan mahasiswa dan wacana pengangkatan TNI/Polri sebagai Pjs Gubernur Banten.

Seperti yang disampaikan oleh orator dari IMM Cabang Serang, Faris. Setelah memasuki usia 21 tahun Banten ini, Banten meninggalkan legasi korupsi.
Ia juga mengatakan, meskipun hak mengemukakan pendapat telah dijamin oleh Undang-undang, namun nyatanya, masih banyak oknum aparat dan kepolisian yang mencegah hak berpendapat di muka umum.

“Kemarin di Sulawesi Tenggara tahun 2019, kawan kita mati oleh peluru dari aparat. Berlanjut kawan kita dari HMI MPO yang ingin membentangkan poster menyambut Presiden kita, tapi apa yang terjadi? Mereka diculik,” ujarnya.

Senada disampaikan oleh orator dari HMI MPO Cabang Serang, Agung Rizki Jamas. Ia mengatakan bahwa pemerintah harus lebih memperhatikan para guru yang ada di Banten.

“Guru sebagai penopang bangsa yang juga dapat membina untuk mendidik anak bangsa dengan baik. Kami meminta keadilan, agar guru-guru kami diberikan keadilan dengan memberikan fasilitas yang lebih baik lagi,” ujarnya

Dalam aksi tersebut, HMI MPO Cabang Serang juga menampilkan teatrikal puisi yang menggambarkan represifitas polisi. Dua orang pemain teatrikal terlihat menggunakan pakaian ala staf pada serial film Squid Game. Mereka menggunakan pakaian APD yang dicat berwarna merah, menggunakan topeng dan menenteng senjata api.

Sedangkan terdapat satu pemain teatrikal yang menggunakan jas, yang disebut sebagai ‘Gubernur Militer’. Sang Gubernur Militer memberikan titah untuk menembak massa aksi yang ditunjuk olehnya.

Teatrikal diiringi oleh puisi, yang turut menggambarkan aksi represif dari aparat keamanan.

(LIAN)

Serang, suarahimpunan.com – Holding bisnis pesantren merupakan program penguatan kemandirian bagi pondok pesantren dengan tujuan mendukung akselerasi ekonomi, keberadaan holding bisnis pesantren akan mempermudah inisiatif-inisiatif strategis terkait pengembangan pesantren. Termasuk juga peningkatan tata kelola pesantren dan pengembangan pasar bersama pesantren, selain itu pendirian holding bisnis pesantren memberikan efek yang sangat kuat pada pondok pesantren dengan volume bisnis yang besar, terutama dalam melakukan negosiasi dengan mitra-mita bisnis lain.

Pada tanggal 29 September 2021, Bank Indonesia menggelar Webinar tentang ‘Model Bisnis Pesantren’ tujuan yang memang ingin dicapai adalah bagian dari percepatan pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia di Pondok Pesantren serta mempertahankan eksistensi Pondok Pesantren yang pada era pandemi ini gejolak kemunduran dari berbagai sektor, dalam hal ini perhatian Presiden RI tentang Eksistensi dan marwah pondok pesantren membentuk Perpres No. 82 tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pondok pesantren.

“Circle of Society yang dilakukan oleh BI merespon Perpres No. 82 tahun 2021 ini perlu menjadi perhatian secara khusus untuk menjadikan reformasi pesantren dalam membangun tata kelola, Dalam meningkatkan sumber daya manusia di bidang UMKM.” Ujarnya, Divisi Pendidikan Genbi komisariat UIN SMH Banten, Muhamad Rizki Nursidik.

Istilah Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat, selain UMKM telah melekat pada kehidupan manusia sehari-hari dalam bertransaksi. UMKM juga mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian dunia termasuk di Indonesia. Indikasinya, UMKM mampu menjadi tumpuan untuk memulihkan perekonomian nasional pada masa pandemi Covid-19 saat ini.

“Pemerintah harus terus mendorong para pelaku UMKM agar mampu bersaing di pasar global dan masuk ke layanan finansial berbasis digital maupun memasarkan produknya di market place atau pasar digital. Bukan hanya pemerintah, Bank Indonesia (BI) pun ingin memajukan ekonomi UMKM hingga ke ranah Internasional.” Ucapnya.

UMKM eksportir merupakan yang paling banyak terpengaruh oleh pandemi covid-19, disusul kemudian secara berturut-turut UMKM yang bergerak dalam sektor kerajinan dan pendukung pariwisata serta sektor pertanian. Askes permodalan menjadi suatu hal penting untuk turut mengangkat kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah di Pesantren.

Berbagai skema dapat digulirkan untuk memperkuat permodalan usaha di Pesantren, mulai skema hibah, pinjaman dana bergulir, CSR, pembiayaan perbankan dan non perbankan, hingga kerjasama antar entitas bisnis berbasis Pondok Pesantren.

Menurutnya Ada tiga komponen Pondok Pesantren yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari ekosistem bisnis di Pesantren. Pertama, dimana pesantren di Jawa Timur memiliki santri dengan jumlah kurang lebih satu juta santri, sudah barang tentu santri tidak sendirian, namun ada orang tua dan keluarga yang menyertai.

Kedua, Jumlah Pesantren di Jawa Timur menjadi kekuatan dan pasar potensial dimana kluster produk yang dihasilkan pesantren diantaranya Kluster Hasil Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Industri Makanan Minuman, Pakaian, Kerajinan, Alat Rumah Tangga, Jasa, Pariwisata, hingga Teknologi Informasi. Jika dioptimalkan tentu hal ini menjadi kekuatan yang luar biasa.

Ketiga, setiap tahun Pesantren meluluskan Ribuan Santrinya diantara para lulusan kemudian menjadi Guru ngaji, Da’i dan Kyai. Namun, tidak sedikit yang berprofesi sebagai entrepreneur, berbeda dengan alumni institusi Pendidikan lainnya dimana alumni pesantren memiliki hubungan emosional yang sangat erat dengan Kyai dan Pesantrennya.

Bank Indonesia Provinsi Banten dalam hal ini memasifkan program ekonomi kreatif dalam wadah UMKM, dalam hal ini momentum Merger Bank Syariah sebagaimana diketahui tiga bank syariah nasional telah melakukan merger menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) yang saat ini termasuk dalam peringkat tujuh perbankan nasional dengan aset 240 triliun dan top 10 perbankan syariah dunia dalam kapitalisasi market. BSI telah memproyeksikan 53,83 triliun penyaluran UMKM atau 23 persen dari total penyaluran dana.

Adanya momentum Covid-19 dan momentum digital, pandemi covid-19 telah mengubah paradigma dan lifestyle dalam hal pembiasaan baru, yakni digitalisasi. Dalam hal ini upaya yang di lakukan BI adalah dengan menggalakkan program Qris, Qris adalah alat pembayaran berupa barcode yang bisa meningkatkan kemudahan untuk para pengguna nya dalam melakukan transaksi secara non tunai.

Program ini juga dapat menghambat laju penyebaran virus Covid-19 di dunia ekonomi, pembatasan mobilitas selama pandemi covid-19 telah mempercepat dan mengakselerasi digitalisasi di berbagai aspek kegiatan ekonomi, menjadikan perhatian pemerintah dan BI terhadap kesejahteraan masyarakat dan percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dimasa pandemi Covid 19.

(AA)