Kabar

Soroti Isu Honorer Siluman, HMI MPO dan PATTIRO Banten Kolaborasi Gelar Forum Diskusi

Published

on

SERANG, suarahimpunan.com – bersama menggelar Diskusi Publik dengan tema ‘Tata Kelola Kepegawaian Non-ASN: Studi Kasus Tata Kelola Pegawai Honorer Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten’ secara virtual melalui Zoom Meeting pada Jum’at (7/10).

 

Diskusi ini dihadiri oleh Deputi Direktur , Amin Rohani, Jurnalis Banten Pos, Diebaj Ghuroofie Dzhillilhub, serta aktivis Tata Kelola Pemerintahan, Bonnix Maulana. Selain itu, turut hadir pula Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Nana Supiana, Perwakilan Inspektorat Provinsi Banten, Dicky Hardiana, dan perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Adang Abdurahman.

 

Deputi Direktur , Amin Rohani, mengatakan bahwa pihaknya menemukan miskoordinasi antara BKD Provinsi Banten dengan Dindikbud Provinsi Banten terkait dengan rekrutmen pegawai non-ASN di SMAN, SMKN, dan SKHn sederajat di .

 

“PATTIRO Banten mendapatkan banyak informasi, baik dari media maupun lainnya. Bahwa disana terjadi ketidaksinkronan antara BKD dengan Dindikbud Provinsi Banten terkait dengan rekrutmen pegawai honorer Dindikbud ,” ujarnya.

Baca Juga:  Milad ke-56, Kornas KOHATI Adakan Dialog Publik

 

Selanjutnya, Jurnalis Banten Pos, Diebaj Ghuroofie Dzhillilhub menyampaikan bahwa media Banten Pos menemukan ada beberapa kejanggalan dalam Surat Penugasan yang dikeluarkan oleh Dindikbud Provinsi Banten tentang Tenaga Pendidik dan Kependidikan.

 

“Investigasi yang dilakukan oleh banpos bagai jarum di dalam kumpulan jerami, sebab banyak sekali nama yang tertuang dalam SK tersebut ternyata orang-orang yang merupakan siluman,” ungkapnya.

 

Sementara itu perwakilan Inspektorat Provinsi Banten, Dicky Hardiana, mengatakan bahwa akar masalah dari isu ini adalah banyaknya pergantian nomenklatur.

 

“Permasalahan yang dihadapi dalam penataan non-ASN adalah berbagai pergantian nonmeklatur. Dalam hal ini inspektorat sudah melakukan pengawasan dalam hal verifikasi jumlah data pegawai non-ASN serta terus berkordinasi dengan BKD terkait dengan data tersebut,” jelasnya.

Baca Juga:  Diduga Lakukan Pungli, HMI MPO Lebak Tuntut Copot Kepala KCD

 

Kepala BKD Provinsi Banten, Nana Supiana, pun mengungkapkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan BKD pun masih dalam proses pengumpulan, belum sampai ke tahap pengesahan atau verifikasi. Dalam sesi tanya jawab, ia juga menyampaikan kepada Ketua Forum Honorer Provinsi Banten agar terus berkoordinasi dengan pihak BKD.

 

“Terus koordinasi dengan BKD terkait dengan berbagai proses pendataan yang dilakukan secara langsung melalui pendataan yang dilakukan BKD. BKD pun akan terus bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Nasional agar data teman-teman pegawai non-ASN di Provinsi Banten agar bisa segera di proses,” tandasnya.

 

Di akhir acara, pemateri menyampaikan bahwa diskusi seperti ini perlu dimassifkan sebagai ajang klarifikasi serta keterbukaan lembaga pemerintahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di tengah masyarakat, terkhusus mengenai masalah tata kelola kepegawaian di lingkungan Provinsi Banten maupun nasional.

(Aziz)

Lagi Trending