Connect with us

Kabar Kampus

Triwulan II Akan Digelar, Muncul Isu Gerakan Cabut Mandat Presma Untirta

Published

on

Serang, suarahimpunan.com – Menjelang agenda sidang Triwulan II BEM KBM Untirta, beredar desas desus bahwa akan terjadi pencabutan mandat Presiden Mahasiswa (Presma), oleh beberapa pihak. Hal ini disampaikan oleh salah satu mahasiswa FKIP Untirta yang tidak mau disebutkan namanya.

“Sebenarnya ini sedang kami rencanakan, agar nanti di Triwulan II kami bisa menyatakan sikap untuk mencabut mandat Presma,” ujarnya yang juga merupakan anggota salah satu organisasi eksternal, Rabu (30/10).

Ia mengatakan, saat ini pihaknya sedang mencoba membangun konsolidasi dengan beberapa pimpinan BEM Fakultas, supaya agenda yang ingin dilaksanakan dapat tercapai.

“Tentu BEM Fakultas punya hak untuk menyatakan sikap seperti itu. Karena memang mereka juga merupakan lembaga yang punya hak untuk bersuara,” tuturnya.

Menurutnya, tindakan ini merupakan bentuk kekecewaan atas mandeknya gerakan dari Presma Untirta. Sehingga, ia mengaku bahwa tindakan yang akan dilakukannya sangat tepat.

“Lagi-lagi ini merupakan bentuk kekecewaan kami. Karena bisa dilihat, BEM Untirta saat ini terkesan hanyalah lembaga elit yang mengatasnamakan massa mahasiswa Untirta,” katanya.

“Dari gagalnya pelaksanaan ospek sampai kepada mandeknya gerakan BEM Untirta. Ini membuktikan bahwasanya Presma sudah gagal dalam memimpin,” lanjutnya.

Sementara itu, Kru LAPMI Serang mencoba untuk melakukan konfirmasi kepada seluruh pimpinan BEM Fakultas Untirta.

Namun, Kru LAPMI Serang hanya berhasil mendapatkan tanggapan dari Ketua BEM FKIP Untirta, Ahmad Fauzan.

“Mengenai wacana cabut mandat Presma, sudah lama dibicarakan. Ini dimulai dari pasca Ospek dan aksi nasional, yang akhirnya menguatkan opini tersebut,” ujarnya melalui aplikasi Whatsapp.

Ia mengatakan, pihak DPM telah meminta pendapat dari setiap pimpinan fakultas, terkait sikap pada Triwulan II dan mengenai wacana cabut mandat Presma.

“Teman-teman DPM juga telah melakukan komunikasi ke setiap fakultas, untuk meminta pendapat mengenai Triwulan II dan juga mengenai cabut mandat Presma,” tuturnya.

Saat ditanya mengenai sikap BEM FKIP Untirta, Fauzan mengaku bahwa ini merupakan penilaian yang subjektif. Namun, ia mengatakan wacana cabut mandat ini harus tetap berdasarkan pada UU KBM Untirta.

“Untuk sikap (kami) hari ini, memang itu masalah yang begitu subjektif, karena memang ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan ataupun jabarkan dalam pendapat ini,” katanya.

“Jika memang Presma Untirta telah melanggar UU ketika dia menjabat sebagai Presma Untirta, yang pasti wacana cabut mandat ini harus berlandaskan pada UU KBM,” tandasnya.

Catatan : terdapat perubahan judul dan redaksi terkait penulisan Triwulan III, yang seharusnya adalah Triwulan II

Kabar

Pelecehan Seksual di Untirta, Kohati Serang Raya: Kampus Harus Bertindak Tegas

Published

on

Ilustrasi pelecehan seksual milik beritasatu.com

SERANG, suarahimpunan.com – Kasus pelecahan seksual yang terjadi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), menghebohkan warga kampus. Pasalnya, terduga pelaku dalam kasus ini adalah mahasiswa yang berpengaruh dalam lingkungan kampus.

Kronologi kasus ini diunggah dalam laman Instagram @puan.tirta milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan BEM KBM Untirta pada Kamis (7/10). Dalam unggahannya, juga memuat pernyataan yang dibubuhi tandatangan pelaku.

Merespon kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh KZ, yang merupakan Presiden Mahasiswa Untirta, pihak rektorat telah mengeluarkan siaran pers resmi tertanggal Jum’at (8/10).

Siaran pers resmi dengan nomor B/163/UN43.8/HM.01.03/X/2021 memuat enam poin. Di antaranya menunjukkan bahwa hal tersebut terjadi di luar pantauan dan tanggungjawab pihak Untirta.

Dalam poin ketiga, dimuat redaksi:
Pihak Rektorat tidak mentolelir adanya pelecehan seksual dan akan memberikan sanksi DO apabila proses hukum dinyatakan bersalah dan memberlakukan cuti kuliah selama proses hukum berjalan.

Redaksi dalam poin ketiga ini mengundang berbagai macam kritik di kalangan mahasiswa.

Formateur Kohati Serang Raya, Tia Meilita, mengungkap bahwa pihaknya menekan agar pihak rektorat memberikan sanksi tegas pada pelaku, tanpa harus menunggu proses hukum.

“Apa yang terjadi jika menunggu hukum inkrah? Potensi berdamai besar, sedangkan kasus ini kan kasus yang sangat disorot, terlebih pelaku merupakan Presma yang bisa dibilang wajah Untirta,” ujarnya.

Tia juga mengatakan, korban berpotensi akan mendapat banyak tekanan, apabila harus melapor sendiri, sebagaimana hukum yang berlaku.

“Karena jika berbicara inkrah, maka harus menempuh jalur hukum. Kasus demikian merupakan delik aduan, artinya harus korban yang melapor. Posisi seperti ini sangat berat untuk korban, karena akan ada tekanan dari berbagai pihak agar tidak melapor,” tuturnya.

Tia juga menegaskan bahwa perempuan harus mendapat rasa aman dalam ruang publik, terutama aman dari kasus-kasus pelecehan.

“Melihat pemberitaan yang sudah beredar, miris sekali rasanya ketika perempuan kembali menjadi objek pelecehan seksual. Seharusnya perempuan juga bisa mendapatkan rasa aman di ruang publik. Terbebas dari rasa takut akan pelecehan dan kekerasan seksual,” ujarnya.

Tia juga mengatakan, bahwa kasus pelecehan dan kekerasan seksual ini tidak boleh dibiarkan, karena jika dibiarkan akan terus terulang di masa yang akan datang.

“Pelaku pelecehan dan kekerasan seksual seperti ini harus ditindak tegas,  karena perilaku seperti ini sangat tidak bermoral sekali. Kami berharap pelaku dihukum seberat-beratnya karena melihat korban sampai trauma atas kejadian ini,” tandasnya.

(RED)

Continue Reading

Kabar

Wakaf Dana Abadi, Perniagaan Bermaslahat untuk Umat

Published

on

SERANG, suarahimpunan.com – Wakaf Dana Abadi yang dicanangkan oleh HMI MPO Cabang Serang mendapat respon baik dari DPRD Kota Serang.

Rabu (7/10), Formateur Ketua HMI MPO Komisariat Untirta Pakupatan, Muhammad Akbar Amanda beserta empat orang rekannya telah melakukan audiensi dengan Anggota Komisi II DPRD Kota Serang, Nur Agis Aulia.

Akbar menuturkan bahwa Wakaf Dana Abadi ini memiliki banyak manfaat, terutama di kalangan mahasiswa.

“Wakaf Dana Abadi ini sangat membantu untuk kemaslahatan umat, karena di dalamnya terdapat berbagai manfaat yang bisa didapatkan. Dana ini diperuntukkan untuk membantu mahasiswa yang sedang kesulitan membayar UKT, selain itu bisa sebagai ajang silaturahim,” ujarnya.

Akbar menjelaskan bahwa Wakaf Dana Abadi ini dikelola dengan sistem pinjam.

“Skemanya tidak kita hibahkan, tapi dipinjamkan. Perihal pembayarannya itu dibebaskan, dalam artian tidak ada jatuh tempo dan bebas dicicil dengan besaran berapapun. Nanti uang yang terkumpul akan disalurkan kembali ke orang yang membutuhkan,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kota Serang, Nur Agis Aulia, sangat mendukung adanya Wakaf Dana Abadi ini.

“Saya sangat support itu (Wakaf Dana Abadi), bagus tuh pengelolaan seperti itu. Jadi orang bisa minjam untuk menutupi biaya, lalu dikembalikan lagi dan itu bisa digunakan untuk yang lain. Saya sangat sepakat,” tuturnya.

Agis menilai program ini akan sangat produktif apabila dikelola dengan serius dan berkelanjutan.

“Kalo teman-teman betul-betul serius menjalani programnya, pertama temen-temen bisa buat proposalnya, lalu yang kedua setiap satu bulan kirim laporannya, berapa orang yang bisa terbantu dari adanya ini. Kalau bisa, adakan transparansi keuangannya, kalau teman-teman update saya kira ini bakal sangat produktif,” tandasnya.

Untuk Sobat SH yang ingin berdonasi di Wakaf Dana Abadi, bisa melakukan transfer ke:

  1. Rekening BNI 0841290317 a.n. Tia Meilita
  2. OVO 089699494682 a.n. Nurisma Amalia
    Jangan lupa untuk sertakan kode unik (247) di 3 digit akhir.
    Contoh nominal yang ingin transfer Rp 100.000,- maka Sobat SH input dengan nominal Rp 100.247,-

Dan jangan lupa konfirmasi transfer ke:

  1. Akbar Amanda (+62838-7550-3273)
  2. Silvani Rizki Amalia (+62838-1374-1037)

(MEI)

Continue Reading

Kabar

Tuntut Kapolres Minta Maaf, Aliansi Mahasiswa Kembali Dicegat

Published

on

SERANG, suarahimpunan.com – Aliansi Hasanuddin Memanggil yang terdiri dari 10 organisasi mahasiswa, menggelar aksi solidaritas atas penahanan aktivis mahasiswa tempo hari, pada Selasa (28/9). Aksi tersebut dimulai sekitar pukul 14.30 WIB hingga pukul 16.20 WIB.

Mulanya, massa aksi hendak berorasi di depan Polres Serang Kota. Namun, belum sempat sampai di depan Polres Serang Kota, pihak kepolisian telah melakukan penutupan jalan menuju Polres.

Penutupan jalan yang dilakukan, tentu tidak menghalangi mahasiswa untuk menyampaikan tuntutannya. Orasi tetap dilakukan di Lampu Merah Sumur Pecung.

Orasi yang disampaikan setiap perwakilan organisasi mahasiswa senada, yaitu terkait dihentikannya tindak kriminalisasi dan represifitas terhadap aktivis mahasiswa.

Ketua GMNI Kota Serang, Wahyu, dalam orasinya mengatakan bahwa pihaknya hanya ingin menyampaikan aspirasi dan tuntutan berkaitan dengan penahanan dua orang aktivis HMI MPO beberapa waktu yang lalu.

Salah satu tuntutan yang disampaikan yakni agar Kapolres Serang Kota, AKBP Maruly Ahilles Hutapea, menyampaikan permintaan maaf kepada mahasiswa dan masyarakat Kota Serang, serta mengundurkan diri karena tidak bisa menjaga kekondusifan Kota Serang. Ia menyebut, apabila hal itu tidak dilakukan, maka pihaknya akan kembali melakukan unjuk rasa dengan massa yang lebih banyak.

“Apabila tuntutan kami tidak diindahkan, kami akan kembali melakukan unjuk rasa dengan membawa massa aksi yang lebih banyak lagi,” ujarnya.

Humas Aliansi Hasanuddin Memanggil, Syahrizal, mengatakan bahwa pembungkaman aktivis mahasiswa bukan hanya terjadi hari ini.

“Pembungkaman aktivis bukan hanya terjadi hari ini, 27 September 2021 lalu, mahasiswa Kendari yang melakukan aksi mengenang kematian Randi-Yusuf pun mendapatkan represifitas,” tuturnya.

Ia juga mengatakan bahwa pihak kepolisian sudah diatur menjadi penghalang bagi pergerakan masyarakat.

“Pihak Kepolisian seolah sudah diatur menjadi tukang gebuk bagi pergerakan rakyat Indonesia,” ujarnya.

Wakapolres Serang Kota, Kompol Andie Firmansyah, mengatakan terkait tuntutan permintaan maaf dan pengunduran diri Kapolres, akan disampaikan terlebih dahulu.

“Nanti kita sampaikan kepada beliau (Kapolres Serang),” tandasnya.

Untuk diketahui, tuntutan yang diminta oleh Aliansi Hasanuddin Memanggil adalah:

  1. Stop pembungkaman dan diskriminasi aktivis mahasiswa
  2. Stop kriminalisasi dan represifitas kepada aktivis mahasiswa
  3. Pulihkan demokrasi yang tercederai
  4. Ciptakan kondisi yang aman dan harmonis bagi aktivis mahasiswa
  5. Kapolres Serang Kota harus meminta maaf dan mengundurkan diri dari jabatannya atas tindakan pencidukan yang dilakukan.

Continue Reading

Kabar

Kinerja DPM Unbaja Dikritik, Tak Indahkan Etika Berkritik

Published

on

Foto ini merupakan unggahan story instagram akun @penjagakampus12

SERANG, suarahimpunan.com – Kinerja Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Banten Jaya (Unbaja) periode 2021 menuai kritik dari kalangan mahasiswa. Salah satunya, kritik ini disampaikan melalui laman instagram dengan username (@penjagakampus12).

Dalam pantauan LAPMI Serang Raya, kritik yang disampaikan sudah menyerang personal seseorang, dan juga menyebarluaskan informasi yang bersifat privasi. Hal ini tentunya dinilai kurang etis dalam penyampaian kritik.

Ketua Komisi II Budgeting DPM, Walinegara, mengatakan bahwa dirinya menyambut dengan baik mengenai kritik yang disampaikan oleh masyarakat Unbaja.

“DPM sendiri mempunyai 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Menyerap, menghimpun, menampung, sekaligus menindaklanjuti aspirasi dari rakyat Unbaja,” ujarnya

Dalam salah satu story instagram (@penjagakampus12) yang berlatar respon balasan pesan dari Walinegara, memuat tulisan ‘Ngopi Mulu kapan Melaksanakan tanggung jawabnya? Kebanyakan ngopi di kantin si jadi dampaknya kaya gini. Kemaren-kemaren kemana aja ini DPM??? Kirain sudah mati.

Tidak sampai di situ, pada unggahan berikutnya, dilampirkan nomor WhatsApp yang disertai kalimat ‘Catat man Teman.

Walinegara menyatakan bahwa hal tersebut sudah berlebihan, mengingat nomor telepon pribadi merupakan privasi dirinya. Sehingga, jika nomornya disebar, berarti sudah melanggar hak privasi.

“Saya harap, teman-teman yang ingin mengkritik jangan sampai melupakan etika,” ujarnya.

Pihak yang menyampaikan aspirasi menyatakan melalui direct message (DM), bahwa dengan cara memposting kritikan mengenai kinerja DPM, bisa membuatnya direspon oleh ketua DPM.

“Titip salam kang kepada ketua DPM agar tidak berleha-leha dalam tanggungjawabnya sebagai DPM. Dan titip salam untuk respon saya, jangan pura-pura tuli dan buta,” tulisnya.

Walinegara selaku Ketua Komisi II Budgeting sangat menyayangkan tindakan kritik yang dinilai melanggar privasi seseorang.

“Sebagai mahasiswa kita harus berdemokrasi dengan bijak dan sehat. Jangan sampai menyebarkan informasi pribadi, termasuk nomor telepon. Karena itu sudah termasuk pelanggaran privasi,” tandasnya.
(LIAN)

Continue Reading

Kabar Kampus

Tutup Beasiswa BI Dadakan, Pihak Rektorat Untirta Banjir Kritikan

Published

on

SERANG, suarahimpunan.com – Beasiswa BI merupakan salah satu beasiswa yang bergengsi di Untirta. Sangat jarang kalangan mahasiswa yang tidak mengetahui terkait beasiswa BI ini, karena itu banyak sekali mahasiswa yang berniat mendaftarkan diri untuk bisa mendapatkan beasiswa BI.

Tanggal 4 September 2021adalah tenggat awal pendaftaran Beasiswa BI. Tertanggal 4 September 2021 pula, dalam laman instagram GenBI Banten (@genbibanten) diumumkan perpanjangan waktu pendaftaran Beasiswa BI, sampai tanggal 6 September 2021.

Perpanjangan ini tentunya mendapat respon baik dari kalangan mahasiswa. Namun, respon baik ini berubah menjadi kekecewaan, lantaran pihak rektorat Untirta yang menutup pendaftaran secara sepihak pada pagi harinya.

Kekecewaan ini dirasakan oleh berbagai pihak, salah satunya adalah Mauliani, mahasiswa yang ingin mendaftarkan diri pada program Beasiswa BI. Dia mengatakan bahwa sangat kecewa atas kebijakan yang tidak jelas ini. Menurutnya, harus ada kejelasan terkait satuan jam penutupan pendaftarannya.

“Saya sangat kecewa, kalau memang diperpanjang sampai tanggal 6, seharusnya di tutup setelah berganti hari. Dan kalau ditutupnya pada pagi hari, seharusnya ada pemberitahuan. Jangan ini malah ditutup sepihak, saya merasa ini sangat tidak adil,” ujarnya.

Ketua Umum HMI MPO Komisariat Pakupatan, Irkham Magfuri Jamas, yang merupakan Demisioner Wakil Ketua Umum GenBI Banten 2020-2021, mengkritik kebijakan rektorat yang menutup pendaftaran secara tiba-tiba. Menurutnya, hal seperti ini menunjukkan bahwa adanya ketidakteraturan dalam proses recruitment beasiswa yang dilakukan pihak rektorat Untirta.

“Rektorat Untirta seperti sedang menunjukkan ketidakmampuannya dalam mengelola pendaftaran. Hal ini dibuktikan dengan ketidakselarasan pengumuman dengan realita. Di mana pendaftaran sudah ditutup bahkan jauh sebelum waktu berganti tanggal,” tuturnya.

Irkham juga menjelaskan, bahwa hal ini menjadi catatan tersendiri bagi pihak rektorat, untuk mengevaluasi kerja tim yang mengurusi perihal beasiswa.

“Sebaiknya rektorat mengevaluasi kinerja panitia atau badan yang mengurusi perihal penerimaan beasiswa ini, supaya terwujudnya rasa keadilan bagi seluruh mahasiswa Untirta,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, bahwa hal ini menyebabkan kerugian di kalangan mahasiswa.

“Dengan adanya penutupan lebih dini ini, jelas-jelas merugikan banyak mahasiswa yang sudah berjuang untuk mendaftar, tapi tiba-tiba ditutup. Ini seharusnya tidak terjadi pada institusi sebesar Untirta,” ujarnya.

(RED)

Continue Reading

Kabar

Aktivis KAMMI Cilegon Diseret Paksa, HMI MPO Cabang Serang Serukan Tagar #DUDUKIGEDUNGRAKYAT

Published

on

CILEGON, suarahimpunan.com –
Rapat paripurna DPRD Cilegon yang digelar pada Senin (6/9), membahas terkait Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2022 diwarnai dengan kegaduhan.

Dalam video berdurasi 1 menit 43 detik yang beredar, menampilkan beberapa aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Cilegon, diseret paksa dari ruang paripurna DPRD Kota Cilegon.

Dalam video terpantau aktivis mahasiswa meniupkan pluit lalu membentangkan spanduk di dalam ruang sidang, tepatnya di lantai atas saat Ketua DPRD Kota Cilegon, Isro Mi’raj sedang menyampaikan sambutan menjelang sidang berakhir.

Spanduk yang memuat tulisan “KAMMI Menggugat !! Tolak Politisasi Dana APBD” ini hanya terbentang dalam waktu yang singkat, karena dihalau oleh petugas keamanan. Dan para aktivis pun dipaksa keluar dari ruang sidang dengan cara yang kurang berkenan.

Ketua Umum KAMMI Cilegon, Ediyansyah, mengatakan bahwa mereka hanya ingin menolak KUA-PPAS yang dinilai ada kepentingan terselubung.

“Kami ngga ngapa-ngapain, cuma mau menolak (KUA-PPAS) ini dipolitisasi, karena kan rapatnya di luar kota, ujung-ujung sudah disahkan. Ini ada kepentingan politik,” tuturnya.

Hal ini tentu mengundang berbagai macam respon di kalangan aktivis. Salah satunya dari HMI MPO Cabang Serang, Irkham Magfuri Jamas yang merupakan Ketua Umum HMI MPO Komisariat Untirta Pakupatan, mengungkap bahwa penyeretan paksa aktivis mahasiswa di gedung DPRD Kota Cilegon merupakan bentuk rendahnya nilai demokrasi di daerah tersebut.

“Menurut saya kejadian tersebut dapat terjadi merupakan akibat dari akumulasi kekesalan rakyat, yang diluapkan dalam bentuk pemberian kartu merah di gedung DPRD kota Cilegon. Penyeretan tersebut adalah tindakan yang tidak etis dalam berdemokrasi. Seolah terusir dari rumahnya sendiri, gedung yang dibangun oleh uang rakyat justru tidak boleh dimasuki oleh rakyat,” tuturnya.

Irkham juga mengungkap bahwa mahasiswa sebagai agent of control harus diberi ruang.

“Seharusnya mahasiswa sebagai agen kontrol pemerintah diberikan ruang. Karena jika agen kontrol dibungkam, itu adalah bukti adanya pemerintahan yang tidak elok. Dan ini merupakan catatan besar pada pemerintahan kota Cilegon di rezim saat ini,” tandasnya.

HMI MPO Cabang Serang bersama mahasiswa mengecam keras tindakan Pemerintah Kota Cilegon yang menyeret paksa aktivis mahasiswa dari gedung rakyat. Tagar #DUDUKIGEDUNGRAKYAT pun menjadi langkah yang diambil oleh HMI MPO Cabang Serang dalam menyikapi hal ini.

“Kami bersama segenap mahasiswa, menyerukan untuk mahasiswa sama-sama bergerak menduduki gedung rakyat sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Supaya tidak ada lagi demokrasi dikebiri di negeri ini,” tandasnya.

(Saput)

Continue Reading

Kabar

Bingung Bayar UKT 200 Triliun? Kami Buat Simulasi Pembayarannya

Published

on

Banten, suarahimpunan.com – Persoalan UKT mahasiswa Untirta yang mencapai angka Rp204 triliun ternyata tidak hanya dihadapi oleh mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah (Eksyar) saja. Beberapa jurusan lain seperti Administrasi Pemerintahan (AP) dan Manajemen pun mengalami mengalami hal serupa.

Sontak, persoalan itu ramai di dunia maya. Seperti pada akun Twitter @CollegeMenfess yang merupakan akun yang menjadi tempat saling bertanya dan curhat para mahasiswa serta pelajar Indonesia.

Akun tersebut mengunggah cuitan ‘Kalian ukt tertinggi berapa? Pacarku 204 triliun’ disertai dengan tangkapan layar tagihan UKT pacarnya dengan nominal yang sama dengan artikel sebelumnya. Warga Twitter pun membanjiri cuitan tersebut. Ada yang ngakak, ada yang gak percaya, ada juga yang bilang ‘ih ini kampus gueee’.

Meskipun diyakini hanya sekadar error saja, Kru LAPMI Serang Raya pun mencoba membuat simulasi pembayaran UKT sekelas utang negara tersebut. Berikut simulasinya.

MINTA PEMDA KOALISI BAYAR UKT

Kalian pasti tau dong kalau pemerintah itu anggaran pendapatannya besar? Iya betul. Bayangkan aja, ketika kalian beli nutrijel, itu kalian sudah menyumbangkan pendapatan ke negara. Pokoknya begitu deh ya konsepnya.

Secara administrasi, Untirta berlokasi di tiga kabupaten/kota di Provinsi Banten. Ketiganya yakni Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon.

Kami menawarkan simulasi pertama kepada para mahasiswa yang ketimpa UKT 200 triliun, agar kalian bisa mengajak pemerintah daerah untuk berkoalisi membayar UKT kalian.

Dari berbagai informasi yang Kru LAPMI Serang Raya himpun, segini anggaran pendapatan pemerintah daerah, yang ada di Provinsi Banten.

Kota Serang                            : Rp1,104 triliun

Kota Cilegon                           : Rp1,8 triliun

Kota Tangerang                      : Rp3,99 triliun

Kota Tangerang Selatan          : Rp3,273 triliun

Kabupaten Serang                   : Rp2,676 triliun

Kabupaten Lebak                    : Rp2,69 triliun

Kabupaten Pandeglang           : Rp2,6 triliun

Kabupaten Tangerang             : Rp5,276 triliun

Provinsi Banten                       : Rp11,308 triliun

Jika diakumulasikan, pendapatan dari seluruh pemerintah daerah yang ada di Provinsi Banten yakni sebesar Rp34,717 triliun. Lumayan aja, tinggal cari lagi sekitar Rp169 triliun sisanya. Semangat!

BANTU PEMERINTAH TAGIH UTANG BLBI

Skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang telah di-SP3-kan oleh KPK beberapa waktu yang lalu ternyata masih menyisakan sekitar Rp110 triliun yang bisa ditagih loh Kanda Yunda.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021, Presiden Joko Widodo telah membentuk satuan tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI untuk mengejar utang perdata BLBI.

Dilansir dari CNBCIndonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengemukakan bahwa total keseluruhan utang perdata kasus BLBI yang dikejar pemerintah mencapai nyaris Rp 110 triliun.

Mahfud mengatakan, aset BLBI yang dikejar pemerintah beragam. Mulai dari sertifikat bangunan, hingga aset berbentuk barang yang nilainya kemungkinan sudah naik. Pemerintah, kata Mahfud, akan berhati-hati untuk menginventarisasi aset-aset tersebut.

“Ada yang berbentuk sertifikat bangunan, tapi barangnya mungkin tidak sesuai dengan sertifikat. Ada yang baru menyerahkan surat pernyataan tapi dokumen pengalihannya belum diserahkan kepada negara, belum ditandatangani karena masih ada dugaan pidana dan sebagainya,” ujar jelas Mahfud.

Nah ini bisa menjadi simulasi kedua ikhtiar Kanda Yunda yang UKT-nya 200 triliun, untuk bisa membayarnya. Kalian bisa menawarkan jasa penagihan utang ke Pak Presiden, dengan persentase bagi hasil sebesar 50 persen.

Kalau semuanya berhasil ditagih, maka kalian mendapatkan sekitar Rp55 triliun! Itu setara dengan 1/4 UKT yang harus kamu bayarkan. Yah tetap saja, 3/4 UKT kalian harus dicari lagi.

AJUKAN PROPOSAL JADI ANAK ANGKAT MARK ZUCKERBERG

Kanda Yunda semua, mungkin ini merupakan simulasi paling mudah yang akan kami tawarkan. Kenapa mudah? Karena Kanda Yunda bisa melakukannya cukup dengan DM atau Inbox akun Instagram atau Facebook om Mark.

Mark Zuckerberg merupakan salah satu makhluk hidup terkaya di dunia, dengan kekayaan mencapai 2 kuadriliun rupiah. Iya, kuadriliun itu lebih dari triliun ya.

Nah sebelum mengirim DM atau Inbox ke om Mark, alangkah baiknya Kanda Yunda menerapkan etika berkirim pesan sebagaimana dengan dosen pembimbing. Jangan sampai kesan pertama membuat om Mark jadi illfeel.

Kami coba mencontohkan pesan yang akan dikirimkan ke om Mark.

Yang saya hormati paman Mark Zuckerberg, mohon maaf mengganggu waktunya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ujang. Saya mahasiswa semester sekian di Universitas YYY jurusan ZZZ.

“Membutuhkan keberanian untuk memilih harapan atas rasa takut”

Apakah paman ingat dengan kalimat itu? Benar! Itu adalah kalimat yang paman ucapkan dan berhasil membuat orang-orang yang sudah kehilangan harapan, bangkit untuk kembali berharap.

Berbekal kalimat itu pula, saya memberanikan diri untuk menghubungi paman, dengan harapan paman bisa membantu kesulitan yang tengah saya hadapi.

Dalam satu bulan ke depan, saya harus membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) agar bisa melanjutkan pendidikan saya. Tapi ternyata, saya diberikan keistimewaan untuk menjadi satu dari segelintir mahasiswa, yang diberikan misi untuk melunasi utang negara saya.

Misi tersebut adalah membayar UKT sebesar Rp204 triliun dalam kurun waktu sebulan. Tentu itu merupakan kesulitan yang amat sulit bagi saya.

Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada paman, saya mengajukan diri saya kepada paman untuk bisa menjadi anak angkat paman, demi kelangsungan pendidikan saya.

Kalau memang berkenan, saya akan sangat berterima kasih kepada paman. Jika tidak, maka tidak apa-apa. Karena ‘Anda lebih baik mencoba sesuatu kemudian gagal, daripada tidak melakukannya sama sekali’, itu yang juga paman sampaikan.

Terima kasih, salam hangat

Ujang

PENUTUP

Segala simulasi di atas merupakan hasil olah hayalan, yang tentunya sangat tidak disarankan untuk dilakukan. Jika memang masih terjadi error seperti itu, silahkan hubungi pihak PNBP Untirta ya readers!

Continue Reading

Kabar Himpunan

HMI Komisariat Syariah IAIN Palopo Desak Kampus Sediakan Kuota Internet Gratis

Published

on

Palopo, suarahimpunan.com – Kuliah dengan metode dalam jaringan (daring) yang telah dijalankan hampir dua minggu ternyata mengalami beberapa persoalan. Salah satunya yakni besarnya biaya kuota internet bagi para mahasiswa.

Hal tersebut pula yang terjadi pada mahasiswa IAIN Palopo. Terlebih, berdasarkan surat edaran Dirjen Pendidikan Islam pada Kemenag RI nomor: 697/03/2020 menjelaskan bahwa masa perkuliahan secara daring untuk seluruh PTKIN, diperpanjang hingga akhir semester genap.

Namun dalam surat edaran itu, disebutkan dalam poin C bahwa pimpinan perguruan tinggi agama Islam dapat membuat kebijakan strategis dengan penyedia jasa telekomunikasi, untuk menggratiskan biaya paket internet bagi seluruh sivitas akademika.

Poin C pada Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam

Hal ini pun disambut baik oleh Ketua Umum HMI Komisariat Syariah IAIN Palopo, Gst. Avika. Menurutnya, surat edaran tersebut merupakan kebijakan yang tepat di tengah pandemi Covid-19.

“Kebijakan tersebut sangat tepat, melihat kondisi pandemi Covid-19 ini masih belum kunjung mereda,” katanya kepada Kru LAPMI Serang, Kamis (26/3).

Selain itu, dalam rangka menyukseskan perkuliahan daring bagi para mahasiswa, ia juga mendesak kepada pihak kampus agar dapat segera menyediakan sarana telekomunikasi secara gratis, sesuai poin C dalam edaran tersebut.

“Kampus berkewajiban untuk memenuhi sarana dalam proses pembelajaran daring, dalam hal Ini ‘kartu data’ atau paket internet bagi mahasiswa, sesuai dengan aturan yang berlaku,” terangnya.

Avika juga mengingatkan kepada para dosen agar dalam perkuliahan daring ini, dapat dengan sungguh-sungguh dalam memberikan materi.

“Harusnya dosen banyak memberi pemahaman pembelajaran pada mahasiswa, bukan sekadar ajang pemberian tugas kepada para mahasiswa,” tandasnya. (Dzh)

Continue Reading

Kabar Kampus

Lepas Tanggung Jawab Atas Presma, KAMMI Untirta Raya : Visi Sudah Tidak Selaras

Published

on

Serang, suarahimpunan.com – Atas beberapa kontroversi yang kerap terjadi pada kepengurusan BEM KBM Untirta periode ini, disikapi secara serius oleh salah satu organisasi pengusung, yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Dalam pernyataan sikap yang disebar pada Minggu (13/10) kemarin, KAMMI Untirta Raya menyatakan sikap untuk melepas diri dari segala tindakan Rafli Maulana, selaku Presiden Mahasiswa Untirta.

Kru LAPMI Serang pun mencari tahu kebenaran atas adanya sikap tersebut. Melalui pesan whatsapp, Kru LAPMI Serang menghubungi Ketua Umum KAMMI Komisariat Untirta, Imaduddin. Kepada Kru LAPMI Serang, ia membenarkan adanya sikap tersebut.

Ia juga secara gamblang memberikan penjelasan atas pernyataan sikap yang mereka buat.

“Pada intinya gini, saat ini Presiden Mahasiswa Untirta, Rafli maulana, memiliki visi yang sudah tidak selaras dan sejalan dengan visi KAMMI,” ujarnya, Minggu (14/10) malam.

Menurutnya, Rafli telah mengecewakan seluruh anggota KAMMI. Sehingga, pihaknya mengambil sikap untuk melepas tanggungjawab terhadap Rafli.

“Sehingga, segala bentuk kebijakannya tidak dipertanggungjawabi oleh KAMMI, karena ia sering mengeluarkan kebijakan untuk kepentingannya pribadi,” ucapnya.

Ia mengatakan, hal ini telah berlangsung semenjak kegiatan KPK kemarin. Namun ia mengakui bahwa pihaknya telah mencoba melakukan pendekatan terhadap Rafli, agar dapat kembali garis koordinasi mereka. Namun, upaya tersebut gagal.

“Kami lakukan baik secara pendekatan emosional persuasif maupun secara organisasi, tidak menemukan titik terang. Dan puncaknya setelah berbagai upaya kami lakukan, kami mengeluarkan sikap ini,” katanya.

Sikap ini, lanjutnya, agar tidak ada mahasiswa yang mengait-ngaitkan tindakan Rafli, terhadap KAMMI.

“Ini untuk memberikan keterangan dan respon kepada publik bahwa KAMMI tidak bertanggungjawab lagi atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Rafli. Karna itu bukan atas koordinasi dengan kami selaku organisasi pengusung,” lanjutnya.

Untuk diketahui, Rafli merupakan salah satu anggota dari KAMMI FKIP Untirta. Ia diusung oleh KAMMI bersama beberapa organisasi koalisi lainnya pada saat Pemira tahun lalu. Sementara, Untirta sebentar lagi akan menghadapi musim politik pada akhir tahun ini.

Continue Reading

Lagi Trending