Suarahimpunan.com – Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum (LABH) Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Jakarta Selatan menyampaikan pernyataan terbuka terhadap Pengurus Besar (PB HMI MPO) pada Jum’at (14/1).
Dalam flyer pernyataan terbuka tersebut, Direktur Utama LABH HMI MPO, Ahmad Maulana, mendorong agar pihak PB membentuk Badan Koordinasi (Badko) DKI Jakarta.
“Demi kualitas dan kuantitas perkaderan dan perjuangan, Pengurus Besar PB HMI MPO sudah saatnya membentuk Badan Koordinasi DKI Jakarta,” tulisnya.
Maulana menilai penyebab PB tidak berjalan baik dan efisien adalah karena tidak seriusnya dalam melakukan pemetaan wilayah koordinasi khususnya di DKI Jakarta.
“Sebab itu, Pengurus Besar (PB HMI MPO) perlu membentuk Badan Koordinasi (BADKO) DKI Jakarta agar polemik kebijakan tidak terjadi lagi, kalau gaduh terus, kapan mau membangun?,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal PB HMI MPO, Zunnur Roin mengatakan bahwa PB adalah representasi HMI. Dan cabang beserta komisariat adalah struktur dibawahnya yang memiliki spesifikasi fungsi dan kewenangan.
“Jadi, pengurus di level manapun jangan pernah menyincang tali struktural dengan menjalankan fungsi-fungsi keorganisasian yang bercorak sektoralistik. Kadang saya ngilu jika ada kalimat liar yang mengungkapkan PB ya PB, cabang ya cabang. Saya tegaskan, perspektif yang begitu itu justru menyia-nyiakan keistimewaan ciri khas struktural HMI,” ujarnya.
