Zunnur pun menegaskan bahwa pembentukan lembaga koordinasi disesuaikan dengan kebutuhan struktur pimpinan yang sedang berjalan.
“Saya ungkapkan itu diawal sebagai refleksi bahwa lembaga koordinasi (Badko dan Korkom) bukanlah bagian dari hierarki struktur pimpinan di HMI. Keberadaan lembaga koordinasi sangat tergantung dari kebutuhan struktur pimpinan (PB dan cabang) untuk membantu kerja-kerja yang bersifat pembinaan dan konsolidasi internal. Ada ke-khasan dan ada batasan otoritasnya,” pungkasnya.
Ia pun mengatakab bahwa optimalisasi perkaderan dan perjuangan tidak terbatas pada ada atau tidaknya lembaga koordinasi, hal ini berkenaan dengan struktural internal cabang itu sendiri.
“Menyimak maksud baik dari dinda Maulana, saya kira PB periode kapanpun tetap menilai bahwa cabang-cabang di wilayah Jakarta dan sekitarnya sebagai struktur penyangga menggerakkan usaha-usaha PB HMI,” ucapnya.
“Jika ada tidaknya Badko DKI Jakarta direlevansikan dengan optimalisasi perkaderan dan perjuangan HMI, saya kira tetap dipengaruhi oleh bagaimana kita menyadari bahwa tali hubung struktural dan persaudaraan di HMI ini tidak boleh dicincang dengan perspektif sektoralistik, serta mengalir dalam nuansa keorganisasian yang saling menghormati dan menghargai, bahu membahu, tolong menolong sepenuh hati,” lanjutnya.
Ia pun mengatakan bahwa dalam memutuskan dibentuknya Badko DKI Jakarta ini, perlu peninjauan yang lebih matang.
“Bukan tidak mungkin, pembentukan Badko DKI Jakarta diakomodir. Tentu keputusan Ketua Umum PB dan analisis internal yang memadai titik tolaknya,” tandasnya.
(SPT)
