Kabar

Lagi! Pelaku Pelecehan Divonis Bebas, PB HMI MPO Desak Pengesahan RUU TPKS

Published

on

Aldiyat menjelaskan bahwa di Indonesia masih minim aturan atau hukum yang jelas mengatur terkait Tindak Pidana (TPKS). Ia pun berharap RUU mengenai hal tersebut dapat segera disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

“Dorongan masyarakat untuk menjadi UU dapat menjadi solusi. Semoga sebaik-baiknya solusi karena sudah semakin maraknya kasus dan terjadi,” terangnya.

Ia juga menilai DPR dan pemerintah justru semakin jauh dari yang diharapkan.

“Apa karena anggota dewan yang terhormat masih kurang banyak melihat dan mendengar maraknya kasus asusila? Sehingga enggan untuk mengesahkan ini menjadi UU,” tegasnya.

Baca Juga:  PB HMI MPO Dorong Penguatan Peran DPD RI sebagai Artikulator Kepentingan Rakyat

Wasekjend Komisi Hukum dan HAM PB ini menyebutkan, kalau DPR periode ini sudah seperti cap jadi stempel pemerintah untuk memuluskan keinginan oligarki yang ingin menguasai dan mengeksploitasi Sumber Daya Alam (SDA). Sementara dalam hal kepentingan mendesak yang harusnya dijadikan prioritas untuk masyarakat justru sangat abai seperti , RUU Masyarakat Adat dan sebagainya.

“Disaat yang bersamaan DPR sering mengesahkan UU yang dianggap masyarakat tidak ada kepentingan yang mendesak seperti UU Minerba, UU Cipta Kerja, dan yang terbarukan UU IKN yang dikerjakan secepat kilat serta kebijakan Omnibus Law. Hal itu membuat tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga legislatif menurun dan dianggap pula tak berguna untuk kepentingan rakyat yang lebih besar,” tandasnya.

Baca Juga:  Pemerkosaan Disabilitas Terjadi Lagi, HMI MPO Serang Desak Polres Usut Tuntas Perkara

(ASH/RED)

Halaman 2 dari 2 HalamanHalaman Selanjutnya

Lagi Trending