LEBAK, suarahimpunan.com – Gedung DPRD Lebak digeruduk oleh sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Lebak dan Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) Perwakilan Rangkasbitung.
Spanduk bertuliskan ‘Selamatkan Demokrasi Hancurkan Oligarki, Ekonomi Melejit Rakyat Menjerit‘ pun turut mewarnai barisan massa aksi.
Aksi yang dilakukan pada Kamis (7/4) ini membawa beberapa tuntutan, di antaranya adalah penolakan tegas terkait perpanjangan masa jabat presiden dan penundaan pemilihan umum (Pemilu) yang jelas bertentangan dengan konstitusi.
Koordinator aksi, Nandi, mengatakan bahwa pemerintahan yang saat ini dikepalai oleh Joko Widodo justru semakin mencekik masyarakat. Di tengah pandemi Covid-19 dan perekonomian yang belum stabil, masyarakat justru dihadapkan oleh berbagai problematika.
“Rezim Presiden Jokowi ini telah mencekik rakyat, ditengah kesulitan ekonomi, Jokowi malah menambah beban rakyat dengan menaikan harga BBM, ini kan menunjukan sikap ketidakpedulian Jokowi terhadap rakyat,” ujarnya.
Sementara itu Ketua umum HMI MPO Cabang Lebak, Habibullah, menilai bahwa situasi semacam ini membuat masyarakat menjadi gaduh dan resah.
“Manuver politik yang dilakukan pembantu Presiden Joko Widodo telah membuat gaduh dan meresahkan masyarakat. Karena itu, kita minta kegaduhan ini dihentikan,” ucapnya.
Ia menuturkan munculnya kelangkaan yang membuat risau dan bingung masyarakat, dimulai dari minyak goreng, bahan bakar pertamax, dan inflasi bahan-bahan pokok lainnya, ini menjadi acuan bahwa pemerintah tidak becus dalam menjalankan pemerintahnya.
“Pemerintah tidak mampu mengendalikan harga minyak goreng. Mereka kalah oleh mafia minyak goreng. Padahal, negara ini merupakan penghasil sawit terbesar di dunia,” tegasnya.
Sambungnya kembali, dengan fenomena yang terjadi di masyarakat ini menjadi bukti dan fakta yang jelas bahwa pemerintah telah gagal menjalankan pemerintahannya.
“Jangan bermimpi akan terjadi penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan Presiden. Lebih baik evaluasi diri, karena sejatinya negara telah gagal dalam menyejahterakan rakyat,” pangkasnya.
Koordinator aksi lainya, Bais Muhazir, menuturkan di samping menuntut penolakan wacana penundaan Pemilu, pihaknya juga menuntut agar eks Bupati Lebak, Mulyadi Jayabaya, memberikan klarifikasi atas pernyataannya terkait ulama yang mendukung perpanjangan masa jabat Presiden hingga 2027 mendatang.
“Kita minta JB segera lakukan klarifikasi atas statement dukungan ulama terhadap perpanjangan jabatan Jokowi. Karena penundaan Pemilu itu sendiri merupakan pelanggaran Konstitusi yang telah diatur dalam perundang-undang,” tandasnya.
Adapun tuntutan yang diaspirasikan dalam aksi ini adalah:
1. Menolak isu 3 periode dan penundaan pemilu.
2. Selamatkan independensi ulama Banten.
3. Mendesak DPRD Lebak agar memperjuangkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat.
4. Klarifikasi statement Mulyadi Jayabaya tentang dukungan ulama Banten mendukung perpanjangan masa jabatan presiden Joko Widodo.
(UCU)
