Kabar

Marak Illegal Logging, HMI MPO Dompu Raya Laporkan Gubernur NTB ke KLHK

Published

on

 

Suarahimpunan.com – Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (-MPO) Cabang Dompu Raya melaporkan Gubernur , Zulkieflimansyah, ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Senin (20/2).

Pelaporan ini dilatarbelakangi oleh tindakan kerusakan serta illegal logging (pembalakan atau penebangan liar) yang berdampak pada kekeringan serta banjir yang khususnya terjadi Kabupaten Dompu.

Ketua Umum Cabang Dompu Raya, Ajunnarfid, mengatakan bahwa Gubernur sengaja membiarkan terjadinya di wilayah .

“Diharapkan pemerintah pusat secepatnya mengindahkan laporan kami. Selain bukti fisik, kami melihat sejauh ini sengaja membiarkan , dibuktikan maraknya terjadi di NTB khususnya di Kabupaten Dompu,” ujarnya.

Baca Juga:  Ada Udang di Balik Bakwan

Ajun juga mengungkap bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 Gubernur NTB mengeluarkan surat instruksi dengan Nomor: 188.4.5-75/KUM tahun 2020 tentang Moratorium Penebangan dan Peredaran Hasil Hutan Kayu di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

“Dari surat instruksi tersebut seharusnya pelaksanaan moratorium terintegrasi dari mulai hulu kawasan hutan hingga hilir peredaran hasil hutan dapat dilaksanakan baik, sementara implementasi lapangan sampai detik ini tidak pernah dilakukan oleh pemerintah provinsi yang seharusnya memfungsikan kepada leading sektor utama,” jelasnya.

Adapun leading sektor utama yang dimaksudkan oleh pihaknya adalah: (1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB; 2) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB; 3) Kepala Penyelenggara Pelabuhan se-NTB; 4) Pimpinan Institusi Unsur Satuan tugas Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Satgas P3H) NTB; 5) Bappeda NTB; 6) Bupati/Walikota se-NTB.

Baca Juga:  Minimalisir Penyakit DBD, Puskesmas Pontang Adakan Fogging

Ajun juga menjelaskan bahwa ada beberapa aturan yang membahas mengenai hal-hal terkait , di antaranya adalah UU nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, PP nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan, dan Permen LHK nomor 8 tahun 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi, serta Provinsi NTB 14 tahun 2019 tentang pengelolaan Hutan.

Halaman SebelumnyaHalaman 1 dari 2 Halaman

Lagi Trending