Kabar

RKHUP Dinilai Ciderai Demokrasi, HMI MPO Badko Jabagbar: Pejabat Negara Harusnya Berperan, Kok Malah Baperan

Published

on

 

Suarahimpunan.com () telah banyak menyita perhatian publik, pasalnya hingga kini draft terbaru belum bisa diakses oleh masyarakat luas.

Dalam terdapat pasal-pasal yang dinilai kontroversial, salah satunya adalah pasal 353 ayat 1 yang berbunyi setiap orang di muka umum dengan lisan atau pun tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Ketua MPO Badan Koordinasi Jawa Bagian Barat (), Aceng Hakiki, menilai bahwa pasal 353 ini mencoreng .

“Kehadiran pasal ini sangat menciderai nilai-nilai demokrasi yang ada, hak rakyat dalam menyampaikan kritiknya terhadap kinerja pemerintah padahal dilindungi oleh UUD 1945 pasal 28E ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat,” terangnya.

Baca Juga:  Ketahanan (Lumbung) Pangan Indonesia

Pihaknya menganggap bahwa dalam penyusunan RKUHP tidak memperhatikan Undang-Undang Dasar 1945.

“Maka kami sangat tidak sepakat, yang seharusnya RKUHP selalu memperhatikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi menjadi patokan dalam pembaruan KUHP, ini telah lalai,” terangnya.

Selain menyoroti pasal 353, pihaknya juga menolak beberapa pasal lainnya yang dinilai bertentangan dengan nilai demokrasi.

“Kami dari Majelis Penyelamat Organisasi ( MPO) Badan Koordinasi Jawa Bagian Barat () menolak RKUHP pasal 273, pasal 218, pasal 353, pasal 241, pasal 354 karena dinilai bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang ada di Indonesia,” tegasnya.

Baca Juga:  Bela Warga Wadas, PB HMI MPO Minta Polisi dan Ganjar Bebaskan Warga dan Batalkan Pengukuran Lahan
Halaman SebelumnyaHalaman 1 dari 2 Halaman

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Lagi Trending