Sekjend PB HMI MPO: Pengawasan Lemah Jadi Faktor Leluasanya Mafia Minyak Goreng di Indonesia

Suarahimpunan.com – Dalam beberapa pekan ini, ramai berita terkait kebijakan larangan ekspor CPO (Crude Palm Oil) atau Minyak Sawit oleh pemerintah Jokowi. Kebijakan ini menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat, para pengusaha kelapa sawit mendorong pemerintah agar kebijakan ini segera dicabut. Akan tetapi pemerintah berdalih, kebijakan ini bisa menekan angka minyak goreng dipasaran. Masyarakat juga menganggap kebijakan ini merupakan salah satu upaya pemerintah menutup ruang mafia-mafia minyak dalam melakukan aksinya.

Dalam kanal Youtube Join Yook, Sekretaris Jenderal PB HMI MPO, Zunnur Roin, bicara panjang lebar terkait pro-kontra kebijakan ini. Dalam podcast tersebut, Zunnur memberikan tanggapan terkait kebijakan larangan ekspor CPO ini, ia mengatakan kebijakan ini tentunya akan menimbulkan konsekuensi ke beberapa sektor.

“Problem yang kemudian sering di perbincangan, khususnya di kalangan ekonom, atas keberanian presiden jokowi yang melakukan pelarangan terhadap ekspor CPO dan Produk turunannya, saya pikir tentu memiliki konsekuensi. Apakah kemudian konsekuensi kebijakan ini akan berdampak kepada beberapa sektor, tentu pasti,” ujarnya dalam podcast yang dipublikasi pada Rabu(11/5).

Menurutnya, kebijakan ini akan berimplikasi terhadap pendapatan negara akan tetapi ia juga menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan upaya pemerintah menghadapi para stakeholder yang terlibat dalam bisnis sawit.

“Secara umum, ekonom tentunya menilai larangan ekspor (CPO) akan berimplikasi terhadap devisa negara, yang memang bersumber dari ekspor CPO dan turunannya. Akan tetapi Kebijakan ini diambil tentunya menimbulkan banyak pertanyaan dan kita menganggap ini merupakan kebijakan yang mempertontonkan upaya pemerintah yang sedang ingin head to head dengan stakeholder bisnis sawit,” ucapnya.