BOGOR, suarahimpunan.com – Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Bogor menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Kota Bogor dan Istana Bogor, pada Jum’at (2/9).
Aksi yang mengerahkan sekitar 68 massa ini membawa empat tuntutan, di antaranya: 1) Menolak kenaikan BBM bersubsidi; 2) Pemecatan Mentri ESDM, BUMN dan Komisaris Pertamina; 3) Hadirkan moda transportasi umum terpadu di Kota Bogor; 4) Menolak pengesahan pasal-pasal kontroversi dalam RKUHP.
Sekretaris Umum HMI MPO Cabang Bogor, Asep Maulana, menuturkan bahwa kenaikan BBM ini dapat menjadi efek domino bagi sektor perekonomian lain, dan pengaruh yang dihasilkan dari kenaikan ini dapat berefek pada kenaikan harga pangan.
“Dengan naiknya kebutuhan pangan tanpa di dorong dengan peningkatan pendapatan masyarakat justru akan semakin menghimpit masyarakat kelas bawah. Bantuan sosial yang dijanjikan oleh pemerintah dirasa tak bisa menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan ini kami rasa kenaikan BBM justru hanya semakin menyulitkan masyarakat saja. Cita-cita Indonesia pada HUT ke 77 untuk pulih lebih cepat bangkit lebih kuat, itu akan hanya menjadi wacana saja. Kenaikan BBM ini justru menjadi bagian kontra dari cita-cita tersebut. Justru rakyat akan semakin menjerit dan terhimpit di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi,” ujarnya.
Asep pun menuturkan bahwa berdasarkan hasil penelitian Global Traffic Scorecard 2021, Kota Bogor merupakan kota termacet ke-5 di Indonesia, dan waktu yang terbuang dalam kemacetan selama periode jam sibuk Bogor mencapai 7 jam. Ia pun mengatakan bahwa adanya Biskita Trans Pakuan belum bisa mengatasi persoalan kemacetan di Kota Bogor.
