Catatan Opini: Mengevaluasi PB HMI MPO 2020-2022

Oleh: Kanda Muh. Nuh Fajar Arsyad, Kader HMI MPO Cabang Makassar

Hasil Pleno 3 PB HMI menetapkan Aceh sebagai tuan rumah Kongres ke XXXIII menimbulkan banyak pertanyaan serta keresahan kader HMI. Tidak sedikit yang menilai Aceh tidak layak sebagai penyelenggara hajatan terbesar HMI tersebut.

Aceh dinilai masih berstatus Cabang ‘Bina’, belum pernah mengadakan kegiatan nasional, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai. Jarak ke lokasi Kongres yang terbilang jauh, ditambah biaya yang mahal, turut menjadi pertimbangan bagi cabang-cabang lainnya. Sehingga keputusan yang di ambil oleh PB HMI terkait Tuan Rumah Kongres sontak membingungkan kita semua.

Penetapan Aceh sebagai tuan rumah Kongres ke XXXIII, PB HMI sama sekali tidak mempertimbangkan pandangan cabang-cabang. Padahal sebelumnya, hasil Rapat Pimpinan Cabang menetapkan indikator kelayakan Tuan Rumah Kongres.

Sementara itu, masih ada beberapa cabang yang bisa dibilang terletak pada lokasi strategis, sehingga memudahkan cabang-cabang untuk berpartisipasi pada kegiatan Kongres, misalnya Cabang Jakarta. Cabang Jakarta dinilai strategis, memiliki SDM yang memadai dan pengalaman dalam kegiatan-kegiatan besar.

Banyaknya cabang yang memprotes Aceh sebagai tuan rumah Kongres, mesti menjadi pertimbangan khusus bagi PB HMI. Terlebih, Kongres berangkat dari aspirasi cabang-cabang, bukan semau-maunya PB HMI. Pun jika PB HMI memaksakan Kongres terlaksana di Aceh, seharusnya PB HMI memberikan informasi sejauh mana progress persiapan Kongres pasca-Pleno 3 di Manado kemarin.

Transparansi Keuangan

Salah satu visi misi PB HMI yakni menjalankan organisasi HMI di atas prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan membuat standar ‘pelaporan keuangan’ yang dapat diakses secara publik, kini hanya omong kosong belaka.
Penulis telah mengecek akun media sosial PB HMI, namun tidak menemukan pelaporan keuangan yang dimaksud. Hal ini sangat disayangkan, sebab wujud transparansi keuangan sangatlah penting sebab merupakan hal yang sensitif dan rawan disalah gunakan. Tidak adanya data penggunaan anggaran di tingkat PB HMI juga dapat menimbulkan prasangka-prasangka negatif terhadap Pengurus Besar HMI, dibawah komando Affandi Ismail sebagai Ketua Umum.