Oleh: Kanda Walinegara, Kader
HMI MPO Komisariat Unbaja
Peringatan Hari Bumi 2021 masih dibayangi dengan krisis multidimensi. Pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020, merupakan penyakit zoonosis yang merupakan siklus berputar dari krisis ekologis (kemunculan penyakit) ke krisis lain (dampak penyakit).
Pandemi yang terjadi selama dua tahun ini pun tak mampu menurunkan emisi gas rumah kaca di tingkat global. Emisi hanya sedikit menurun beberapa bulan pada awal pandemi dan terus meningkat di bulan-bulan setelahnya.
Laporan terbaru dari World Meteorological Organization (WMO) menyebutkan eskalasi dampak perubahan iklim justru semakin meningkat, bahkan tahun ini merupakan tahun terpanas, meski terjadi fenomena la nina. Disisi lain, dampak siklus basah la nina di sepanjang tahun 2021 mengakibatkan 763 kejadian bencana (tanah longsor, banjir, gelombang pasang, dan puting beliung) yang membuat lebih dari 3 juta terdampak dan mengungsi.
Kegagalan dan kegagapan mengatasi pandemi makin parah karena berkelindan dengan menguatnya kuasa oligarki. Berbagai kebijakan yang melemahkan perlindungan lingkungan hidup dikeluarkan oleh negara untuk melayani kepentingan oligarki, diantaranya revisi UU Mineral Batubara dan UU Cipta Kerja serta seperangkat produk turunannya seperti PP Nomor 22 Tahun 2021.
Alih-alih bersiap menghadapi kondisi yang terburuk akibat pandemi dan krisis iklim dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dan mengoreksi kebijakan, pemerintah justru menggelar karpet merah pada investasi yang menjadi biang kerusakan lingkungan hidup.
Pelonggaran kebijakan perlindungan lingkungan demi melayani kepentingan membawa kita semakin rentan terhadap bencana ekologis. Selama sepuluh tahun terakhir Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat peningkatan kejadian bencana ekologis hampir sepuluh kali lipat. Sepanjang tahun 2020, BNPB mencatat 2.925 kejadian bencana, sebagian besar diantaranya merupakan bencana hidrometeorologis yang bertalian erat dengan krisis iklim.
