Oleh: Kanda Ocit Abdurrosyid Siddiq (Alumni MTs Mathla’ul Anwar Binuangeun – Komisioner Bawaslu Banten)
Pemilihan Umum atau Pemilu, juga Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada, kerap disebut sebagai pesta demokrasi. Karena pesta, mestinya ia menggembirakan, juga membahagiakan.
Walau disebut pesta, alih-alih menggembirakan dan membahagiakan, malah tak jarang menjadi polemik, konflik, perpecahan, permusuhan, dan kerusuhan.
Pemenang dalam Pemilu dan Pilkada adalah yang mendapat dukungan suara terbanyak. Untuk mendapat suara banyak, butuh usaha, kerja keras, tenaga, pikiran, jaringan, dan tentu saja pembiayaan.
Dalam merebut simpati para pendukung, para peserta diberikan waktu dan kesempatan untuk berkampanye. Mengenalkan visi dan misi, serta program yang akan dilaksanakan ketika terpilih.
Kampanye diatur sedemikian rupa, agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik, tertib, dan tidak menjadi masalah. Seperti menggangu ketertiban dan menyerang harkat, derajat, dan martabat orang lain.
Kampanye yang baik, dengan cara menyampaikan ide, gagasan, dan program yang baik. Program yang menyangkut perbaikan hajat hidup. Kampanye, menjadi media baginya untuk dipilih para pemilik suara.
Kampanye yang baik, selain menawarkan program serta keunggulan diri, juga tidak menyertainya dengan menjelekan dan menyerang peserta lain. Tindakan ini bisa masuk kategori kampanye negatif atau kampanye hitam.
Kampanye negatif adalah mengorek kekurangan, kelemahan, kesalahan, kekeliruan peserta lain dengan disertai bukti. Sementara kampanye hitam adalah tindakan itu tidak disertai bukti.
Cara kampanye keduanya tidak baik. Daripada sibuk mencari celah lemah dan salah orang lain, lebih baik menampilkan citra positif diri sendiri. Apalagi bila menuduh tanpa bukti. Jatuhnya fitnah.
