Pemerintah telah resmi mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, Solar subsidi, dan Pertamax yang terhitung sejak Sabtu, 3 September 2022 pukul 14.30 WIB yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
Dimana pemerintah telah menaikan harga BBM jenis Pertalite dari yang sebelumnya Rp7.650 perliter menjadi Rp10.000 per liter, kemudian Solar subsidi dari yang sebelumnya Rp5.150 perliter menjadi Rp6.800 perliter dan Pertamax dari yang sebelumnya Rp12.500 perliter menjadi Rp14.500 perliter.
Secara umum, pemerintah berasalan kenaikan harga BBM ini dilakukan untuk meminimalisir besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk mensubsidi BBM. Presiden Joko Widodo pun mengungkapkan bahwa APBN telah menanggung beban biaya subsidi BBM sebesarRp502triliunpertahun.
Sehingga Jokowi khawatir APBN tidak kuat untuk menahan besarnya beban APBN yang digunakan untuk mensubsidi BBM tersebut, yang menurutnya terus membengkak hingga kisaran Rp200 triliun dan dapat mencapai total Rp700 triliun.
Demikianlah dalih pemerintah untuk menaikan harga BBM mulai hari ini, dimana kenaikan ketiga jenis BBM tersebut dengan masing-masing mencapai Rp2.000 perliter. Rakyat harus kritis dengan kebijakan tersebut dan jangan buru-buru percaya.
HMI sebagai salah satu kekuatan civil society di Indonesia dengan TEGAS MENOLAK kenaikan harga BBM terutama untuk jenis Pertalite dan Solar subsidi. Tegasnya penolakan HMI terhadap kenaikan harga BBM ini tentulah sangat beralasan, diantaranya sebagai berikut:
PERTAMA
Situasi ekonomi sebahagian besar rakyat Indonesia dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir ini dapat dikatakan masih sangat terpuruk diakibatkan oleh karut marut dan rusaknya tata kelola Pemerintahan hampir pada semua sektornya terutama di sektor keuangan, kemudian ditambah terpaan Pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia. Tentu masih sangat segar di ingatan kita semua saat Pemerintah sendiri mengatakan bahwa sedang fokus pada agenda pemulihan ekonomi Nasional yang artinya menegaskan bahwa situasi ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja.