TANGERANG, suarahimpunan.com – Dalam kurun waktu 24 tahun ke depan, Indonesia akan genap berusia satu abad. Dalam momentum ini, NKRI harus melakukan perubahan-perubahan untuk menuju negara yang tinggi, sebagai bangsa yang baik dalam hal SDM, politik, sosial, dan ekonomi.
Hal itu terungkap dalam diskusi yang diselenggarakan oleh MPR RI dengan Tema ‘Menyongsong 100 Tahun Indonesia Merdeka; Gerakan Nasional Membangun Kampung Cerdas Untuk Indonesia Cerdas dan Berperadaban 2045’ yang dilaksanakan pada Sabtu (18/9/2021).
Diskusi yang diinisiasi oleh Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI, Tamsil Linrung tersebut menghadirkan Presidium MN KAHMI, Profesor Siti Zuhroh sebagai pemateri dan Ketua Umum PB HMI MPO, Affandi Ismail, sebagai penanggap.
Hadir pula dalam diskusi tersebut rombongan HMI MPO Cabang Serang, yang dipimpin oleh Ketua Umum HMI MPO Komisariat Pakupatan, Irkham Maghfuri Jamas. Dalam kesempatan itu, Irkham mewakili Cabang Serang mempertanyakan terkait dengan sumber anggaran pembentukan Kampung Cerdas yang akan dibentuk.
“Kira-kira bagaimana smart people akan dibangun di kampung cerdas ini? Dalam pemaparan tadi, ada program akan membuat perpustakaan, kira-kira itu memakai dana mana bu? Apakah APBN, APBD, atau justru dana yang filantropi Islam atau dana masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, ketimbang membangun gedung perpustakaan yang baru, lebih baik program Kampung Cerdas berfokus pada pemanfaatan masjid sebagai poros peradaban.
“Saya mengusulkan dari Cabang Serang untuk membuat Kampung Cerdas ini, dalam hal perpustakaan dibuat di masjid. Sehingga kita fokus pada poros-poros masjid sebagai penunjang peradaban,” ucapnya.
Kemudian dari aspek smart ekonomi dalam pembangunan Kampung Cerdas, ia menegaskan harus memasukkan unsur-unsur Islam dan merujuk pada Sustainable Development Goals (SDGs). Namun menurutnya, SDGs mempunyai kelemahan yaitu tidak mencakup Maqashid Syariah secara penuh.
“Seyogyanya kita sebagai HMI membela kepentingan-kepentingan agama, maka saya mengusulkan dalam pembangunan smart ekonomi saya mohon pembangunan ekonomi yang ada di desa dibangun dalam sistem ekonomi syariah entah itu Bank Perkreditan Rakyat Syariah ataupun pembangunan BMT,” tuturnya.
Terkait hal itu Profesor Siti Zuhro menyetujui pembangunan perpustakaan berdasarkan masjid sebagai poros peradaban atau masjid dijadikan sebagai perpustakaan. Namun untuk masukan terkait ekonomi syariah, tidak mendapatkan tanggapan yang lebih rinci.
(Aldo)
Komentar