Reinventing HMI: Reposisi Gerakan, Gagasan, dan Kontribusi untuk Indonesia (Sebuah Trilogi Aksi dari HMI Untuk Indonesia)

Oleh: Faikar Muhammad Al-Baqir

Reposisi gerakan HMI penting untuk dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap semangat Khittah Perjuangan. HMI bukan sekadar organisasi mahasiswa, tetapi gerakan ideologis yang berpihak kepada nilai-nilai keislaman, keadilan sosial, dan pembebasan umat.

Dalam Khittah, HMI diposisikan sebagai kekuatan independen dari kekuasaan politik praktis dan kekuatan ekonomi hegemonik. Maka, setiap bentuk gerakan HMI seharusnya diarahkan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat kecil, bukan menjadi instrumen kekuasaan atau terjebak dalam pragmatisme elit.

Namun dalam realitas mutakhir, banyak diantara kita yang kehilangan arah geraknya. Gerakan HMI kerap terjebak dalam aktivitas yang bersifat seremonial dan elitis—jauh dari denyut persoalan masyarakat.

Padahal dalam Khittah, HMI ditugaskan untuk terus menyatu dengan umat dan berperan dalam pembebasan struktural. Inilah urgensi reposisi gerakan: mengembalikan orientasi organisasi ke jalan perjuangan umat dan bangsa, bukan sekadar mempertahankan struktur dan eksistensi semu. Kita tidak boleh membiarkan gerakan HMI menjadi hampa makna dan kehilangan keberpihakan sosial.

Reposisi gagasan menjadi bagian penting dari proses reinvensi karena Khittah Perjuangan menempatkan kader HMI sebagai pelopor perubahan berbasis ilmu dan nilai. Dalam Khittah, ditegaskan bahwa kader HMI harus memiliki tanggung jawab moral-intelektual untuk menjawab tantangan zaman dengan kekuatan berpikir kritis dan kreatif.

Di tengah arus informasi yang penuh manipulasi, dan wacana publik yang didominasi kepentingan pasar dan kekuasaan, HMI dituntut hadir dengan gagasan alternatif yang membebaskan. Tanpa penyegaran gagasan, perjuangan akan kehilangan arah, dan HMI akan tercerabut dari misi historisnya.

Gagasan HMI seharusnya tidak hanya berbicara tentang idealisme abstrak, tetapi juga hadir sebagai alat baca atas kondisi nyata. Di sinilah relevansi Khittah Perjuangan yang menyerukan agar kader HMI bersikap kritis terhadap realitas sosial-politik dan menawarkan solusi atasnya.

Isu-isu seperti kemiskinan, ketimpangan, kerusakan lingkungan, dan dehumanisasi akibat ekonomi liberal adalah ladang perjuangan HMI yang menuntut penajaman gagasan. Reposisi gagasan berarti mengaktualisasi nilai-nilai Islam dan kemanusiaan sebagai kekuatan intelektual yang membentuk opini, mempengaruhi kebijakan, dan membangun keadilan sosial.

Kontribusi HMI terhadap Indonesia tidak akan pernah nyata jika tidak berpijak pada visi pembebasan sebagaimana ditegaskan dalam Khittah Perjuangan. Kontribusi bukan sekadar keterlibatan dalam proyek-proyek negara atau ruang-ruang birokrasi, melainkan keterlibatan aktif dalam menyelesaikan masalah umat: pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan krisis spiritualitas.

Khittah Perjungan menolak posisi HMI sebagai penonton pasif atau pelengkap penderitaan rakyat. Ia mengamanatkan kader untuk menjadi pelaku sejarah—yang terlibat secara konkret dan kritis dalam dinamika sosial masyarakat.

Reposisi kontribusi juga menuntut adanya kerja-kerja nyata yang terukur dan berakar. Dalam semangat Khittah Perjuangan, kontribusi HMI harus dimulai dari basis: komisariat dan cabang. Di sanalah kader bersentuhan langsung dengan masyarakat, menyerap aspirasi umat, dan membumikan nilai perjuangan.

PB HMI harus menjadi ruang koordinasi dan fasilitasi, bukan pusat kekuasaan struktural. Kontribusi sejati akan lahir jika seluruh struktur HMI bergerak selaras dalam kerja pelayanan, pemberdayaan, dan pengorganisiran masyarakat. Inilah makna aktualisasi Khittah Perjuangan dalam praksis.

Khittah Perjuangan menekankan pentingnya independensi dalam gerakan dan gagasan. Maka reposisi ini tidak boleh bermakna integrasi ke dalam sistem hegemonik, tetapi justru menjadi antitesis terhadap tatanan yang membelenggu.

HMI harus menjadi pusat konsolidasi kekuatan alternatif yang membela rakyat kecil, mengadvokasi kebijakan publik yang adil, dan menjadi mitra kritis negara. Independensi yang dimaksud dalam Khittah Perjuangan bukan sekadar tidak berafiliasi partai, atau tersandera oleh kepentigan nirnilai yang transaksional, tapi juga kebebasan berpikir dan bertindak demi keadilan dan kebenaran.

Di sisi lain, reinventing HMI tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan untuk mereformasi budaya organisasi secara menyeluruh. Khittah Perjuangan menuntut kader untuk menjadi insan ulul albab yang bertanggungjawab atas perbaikan realitas keumatan. Budaya pragmatisme, konflik internal, dan manuver kekuasaan harus ditinggalkan. Yang dibutuhkan adalah kultur belajar, budaya berpikir reflektif, dan semangat gotong royong.

Reposisi ini tidak cukup dilakukan oleh ketua umum atau struktur pusat saja, tetapi harus menjadi gerakan kolektif seluruh kader yang percaya pada nilai Khittah Perjuangan sebagai arah dan nawacita perjuangan.

Reposisi juga meniscayakan pembaruan cara kerja organisasi secara teknologis dan metodologis. Khittah Perjuangan tidak anti terhadap modernitas, selama ia diletakkan dalam kerangka pembebasan dan kebermanfaatan umat. Maka digitalisasi perkaderan, pengelolaan basis data, pemanfaatan media alternatif, hingga pengembangan ekonomi kader merupakan bagian dari proses aktualisasi visi Khittah Perjuangan.

Gerakan yang efisien, transparan, dan adaptif adalah syarat agar perjuangan tetap relevan di tengah zaman yang berubah cepat. Dalam konteks ini, Khittah adalah bintang penunjuk arah, bukan peninggalan usang.

Pada akhirnya, reinventing HMI melalui reposisi gerakan, gagasan, dan kontribusi adalah upaya menyambung kembali amanat Khittah Perjuangan dengan realitas zaman. Kita tidak sedang membuat HMI menjadi baru, tetapi sedang menyegarkan kembali wajah aslinya: sebagai gerakan kader, gerakan umat, dan gerakan rakyat.

Kita tidak sedang meninggalkan sejarah, tetapi sedang bertanggung jawab atas warisan ideologis yang telah diwariskan para pendiri. HMI harus kembali menjadi rumah yang memanusiakan, yang menggerakkan akal, hati, dan tindakan demi kemajuan umat dan bangsa.