KOHATI PB HMI MPO Kecam Serangan Air Keras terhadap Aktivis HAM Andrie Yunus

Suarahimpunan.com – Korps HMI-Wati (KOHATI) Pengurus Besar HMI MPO mengecam keras serangan penyiraman air keras yang menimpa aktivis HAM Andrie Yunus dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

Peristiwa tersebut dinilai bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan ancaman serius terhadap ruang sipil dan demokrasi di Indonesia.

Ketua Koordinator Nasional KOHATI PB HMI MPO, Widiah Astuti, menyatakan bahwa serangan terhadap pembela hak asasi manusia harus dilihat dalam konteks yang lebih luas sebagai bentuk intimidasi terhadap gerakan masyarakat sipil.

Menurutnya, pembela HAM memiliki peran penting dalam memastikan akuntabilitas kekuasaan serta memperjuangkan keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan yang kerap menjadi korban pelanggaran hak.

Ia menilai ketika pembela HAM justru menjadi sasaran kekerasan, maka yang terancam bukan hanya keselamatan individu, tetapi juga kualitas demokrasi di Indonesia.

Widiah juga menyoroti bahwa kekerasan terhadap aktivis berpotensi menimbulkan rasa takut di ruang publik serta melemahkan keberanian masyarakat sipil dalam menyuarakan kritik terhadap berbagai persoalan sosial dan politik.

Selain itu, peristiwa tersebut mengingatkan kembali pada sejarah panjang kekerasan terhadap aktivis di Indonesia, termasuk kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib yang hingga kini masih menjadi simbol perjuangan melawan impunitas.

KOHATI PB HMI MPO mendorong negara untuk mengusut tuntas kasus serangan terhadap Andrie Yunus secara transparan dan akuntabel, serta memastikan perlindungan bagi para pembela HAM agar dapat menjalankan kerja-kerja advokasi tanpa rasa takut.

Sebagai organisasi perempuan kader HMI, KOHATI memandang perlindungan terhadap pembela HAM merupakan bagian penting dalam menjaga demokrasi sekaligus menegakkan nilai-nilai kemanusiaan.

Widiah juga menegaskan bahwa generasi muda memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga ruang demokrasi yang sehat, di mana kebebasan bersuara dan advokasi terhadap keadilan dapat dilakukan tanpa intimidasi maupun kekerasan.