Suarahimpunan.com – Kongres HMI MPO XXXIV di Pekanbaru telah memasuki Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pengurus Besar (PB).
Salah satu yang disoroti dalam LPj PB HMI MPO periode 2023-2025 adalah tidak adanya statemen dari PB HMI MPO, terkait dengan kasus pagar laut di perairan Tangerang.
Hal itu disampaikan oleh perwakilan Cabang Serang, Surya. Pada kesempatan itu, ia menyoroti kinerja dari Komisi Maritim dan Kelautan yang tidak bersuara mengenai kasus tersebut.
“Padahal itu isu nasional, tapi gak ada dari Komisi Maritim dan Kelautan pernyataan. Padahal ini sudah menjadi isu nasional,” ujarnya, Kamis 29 Mei 2025.
Hal serupa disampaikan oleh perwakilan Cabang Bogor, Ilham. Ia pun menyoroti bahwa Komisi Maritim dan Kelautan terlalu abai pada persoalan-persoalan maritim dan kelautan yang ada di Indonesia.
“Banyak masalah kelautan yang hari ini terjadi di Indonesia seperti masalah pagar laut. Dan itu bukan hanya terjadi di laut Banten saja,” tuturnya.
Wakil Ketua Komisi Maritim dan Kelautan, Yuris Dinata, mengklaim bahwa mereka pun telah menyoroti isu-isu yang terjadi di wilayah maritim Indonesia. Salah satunya adalah persoalan kebijakan ekspor pasir laut.
“Kami juga menyoroti ekspor pasir, ekspor pasir juga sangat tidak menguntungkan masyarakat kita. Kami menyoroti bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat kita karena kebijakan ekspor pasir,” ucapnya.
Saat ini, pembacaan LPj dan respon atasnya masih terus berlangsung.
Komentar