Oleh: Diebaj Ghuroofie Dzhillilhub – Pemimpin Redaksi Suarahimpunan.com
Suarahimpunan.com – Kongres XXXIV di Pekanbaru sebentar lagi memasuki agenda penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPj) dari Pengurus Besar periode 2023-2025. Usai penyampaian LPj, baik diterima ataupun ditolak, pengurus periode tersebut akan resmi berstatus demisioner. Lepas sudah beban yang telah mereka emban selama lebih dari dua tahun itu.
Maka sebelum menjadi demisioner dan bisa leluasa meninggalkan berbagai persoalan yang ada selama periode kepengurusan, izinkan saya mewakili Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) Kolektif, LAPMI yang independen dan tidak terkait dengan struktur pimpinan manapun, memberikan catatan kepada calon-calon demisioner dari sisi dunia jurnalistik, dunia yang kami hidup di dalamnya.
Kita semua tahu, Kongres di Kendari memang menyisakan persoalan yang cukup pelik di tubuh HMI MPO. Dualisme yang dilakukan oleh Ahmad Latupono, berlangsung cukup lama. Secara algoritma mesin pencari pun, cukup berdampak signifikan terhadap eksistensi dari HMI MPO itu sendiri.
Sebagai contoh, ketika kita mencari PB HMI MPO pada rentang waktu 2023 hingga 2025 di mesin pencari Google, kita akan mendapati nama Ketua Umum PB HMI MPO periode tersebut, adalah Ana Mulyana, bukan Mahfut Khanafi.
Bagi kader HMI MPO, tentu saja kita tahu bahwa Ana Mulyana hanyalah Ketua Umum PB HMI MPO-an, sebutan Cabang Serang terhadap PB Ahmad Latupono, bukan PB HMI MPO yang sebenarnya. Namun, bagaimana dengan masyarakat umum?
Secara algoritma sebelum adanya dualisme, kita pun telah kalah dalam hal kata kunci ‘HMI’ atau ‘Himpunan Mahasiswa Islam’ di mesin pencari. Tentu saja, teman-teman Dipo yang lebih banyak dengan persebaran yang lebih merata, dapat dengan mudah merajai kata kunci itu.
Maka seharusnya, dari sisi publikasi media daring, PB HMI MPO pimpinan Mahfut Khanafi mengambil langkah cepat untuk dapat mengambil alih kata kunci ‘PB HMI MPO’ dan ‘HMI MPO’ di mesin pencari. Kerja-kerja agitasi digital, seharusnya dapat dimasifkan sejak awal kepengurusan.
Namun sayangnya, PB HMI MPO periode 2023-2025 seperti abai terhadap hal tersebut. Penelusuran menggunakan kata kunci ‘PB HMI MPO’, sangat minim publikasi digital yang memuat kerja-kerja dari PB HMI MPO pimpinan Mahfut Khanafi. Pun ada, publikasi tersebut kurang menggambarkan ide dan gagasan apa yang ingin disampaikan kepada publik, seperti berita ‘PB HMI MPO Siap Luncurkan Buku Berjudul Orkestrasi Demokrasi dan Narasi HMI’.
Lagi-lagi, kata kunci itu masih dikuasai oleh PB HMI MPO-an pimpinan Ana Mulyana. Kami pun mengapresiasi bagaimana PB HMI MPO-an itu bisa membangun jaringan media, dan aktif melakukan agitasi dan propaganda melalui jejaring media di tingkat nasional. Padahal PB HMI MPO periode 2023-2025, sangat jarang masuk media nasional.
Penelusuran dengan kata kunci yang lebih spesifik seperti ‘PB HMI MPO Demonstrasi’ atau ‘PB HMI MPO Unjuk Rasa’, juga tidak memberikan hasil yang memuaskan. Terlihat, hanya ada satu berita unjuk rasa yang dilakukan oleh PB HMI MPO pimpinan Mahfut Khanafi, yakni unjuk rasa di depan kantor KPU RI. Apa mungkin, memang hanya demo itu saja yang pernah dilakukan dalam dua tahun terakhir?
Keberadaan LAPMI seharusnya dapat dimaksimalkan oleh PB HMI MPO, pun struktur di bawah seperti Cabang dan Komisariat, sebagai lembaga yang membantu melakukan agitasi dan propaganda secara digital.
Di era saat ini, LAPMI seharusnya menjadi lembaga yang paling pertama untuk dibentuk oleh setiap struktur kepengurusan HMI MPO. Jika massa dapat menghentikan lalu lintas kendaraan dengan aksi unjuk rasa, maka LAPMI lah yang membuat masyarakat tahu mengapa lalu lintas mereka terhenti.
Maka, ingatlah apa yang dikatakan oleh Sayyid Quthub: Satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi satu tulisan bisa menembus jutaan kepala.
Blunder di Akhir Kepengurusan: Mengancam Kebebasan Pers
Ada catatan cukup keras yang kami hendak sampaikan dalam tulisan ini, yaitu bagaimana PB HMI MPO hendak membredel pers, termasuk kami dari LAPMI Kolektif dengan produk jurnalistiknya suarahimpunan.com.
Upaya pembredelan tersebut setelah adanya pemberitaan mengenai PB HMI MPO yang diduga meminta Tunjangan Hari Raya (THR), setelah tersebarnya surat yang terlihat resmi karena adanya tanda tangan dan stempel dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral. Kami mempublikasikannya dengan judul ‘Duh, Pengurus Besar HMI MPO Diduga Minta-minta THR Pakai Surat Resmi’.
Tak lama setelah berita itu terbit, akun Instagram HMI Berdaya Saing, nama dari kepengurusan PB HMI MPO pimpinan Mahfut Khanafi, membuat Instagram Story yang berisikan bantahan terhadap isu yang beredar itu.
Sebetulnya, tidak menjadi masalah ketika mereka membantah menggunakan media sosial. Namun sayangnya, terdapat kalimat ‘Silahkan segera ditarik berita dan penyebaran surat palsu tersebut’.
Penarikan berita atau takedown bagi insan pers, merupakan hal yang sangat pantang dilakukan, kecuali dengan berbagai pertimbangan yang masuk akal. Jika pembaca jeli, pasti tahu bahwa terdapat perubahan redaksi judul dan isi berita yang kami publikasikan malam kemarin. Hal itu kami lakukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan bersama, dan kami mengamini hal tersebut.
Meskipun LAPMI Kolektif (suarahimpunan.com) bukan lembaga resmi, baik dalam struktur HMI maupun berdasarkan Undang-undang Pers yang mensyaratkan harus Berbadan Hukum, namun kami tetap memegang teguh Undang-undang Pers.
Dalam Undang-undang Pers, diberikan hak kepada pihak-pihak terkait maupun masyarakat, untuk memberikan tanggapan maupun koreksi kepada pers. Hak tersebut yakni Hak Jawab dan Hak Koreksi. Kami, sudah pasti menerima hal tersebut, sebagai bentuk ketundukan terhadap aturan yang berlaku.
Namun, PB HMI MPO tak memberikan koreksi maupun jawaban atas pemberitaan itu. Mereka hanya mengunggah story di Instagram, dan justru menggunakan redaksi yang mengarah pada ancaman terhadap kebebasan pers.
Di akhir tulisan ini, saya selaku Pemimpin Redaksi Suarahimpunan.com, mengajak kepada seluruh pimpinan HMI MPO, baik di tingkat Pengurus Besar, Pengurus Cabang maupun Pengurus Komisariat, untuk lebih acuh terhadap gerakan digital. Gerakan berbasis massa masih sangat penting, namun tanpa ada dukungan ‘udara’, pertarungan akan semakin sulit untuk dimenangkan.
Kita mungkin kalah di lapangan dengan minimnya massa, namun kita masih dapat membombardir opini publik dengan ide dan gagasan kita, yang dipublikasikan melalui berbagai kanal media massa maupun sosial.
Komentar