Suarahimpunan.com – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO Periode 2023-2025 menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang diawali dengan pembacaan iftitah atau kata pembuka oleh Ketua Umum PB Mahfut Khanafi di Sidang Pleno I Kongres XXXIV Pekanbaru.
Setelah pemaparan dari setiap komisi di PB HMI hingga Sekretaris Jendral, Mahfut menyampaikan LPJ dan mendapatkan sejumlah kritikan dari para peserta sidang yang dipimpin oleh Omen Arjeneto.
Meski mendapatkan penolakan dari 8 cabang yang hadir dalam forum pleno, LPJ ini akhirnya disahkan melalui konsideran yang memuat narasi diterimanya LPJ PB HMI oleh peserta sidang pada Jumat 30 Mei 2025 pukul 04:04 WIB.
Pada kesempatannya, Mahfut menegaskan bahwa Ketua Umum tidak memiliki program kerja. Karena semua program kerja dijewantahkan melalui Komisi-komisi antara lain Komisi Pembinaan Aparatur Organisasi, Komisi Politik dan Kepemudaan, Komisi Hukum dan Keamanan, Komisi Pendidikan dan kebudayaan, Komisi Hubungan Internasioal.
Selanjutnya, Komisi Ekonomi dan pengembangan ekonomi syariah, Komisi Hubungan Internasional, Komisi Bisnis dan Investasi, Komisi Bisnis dan investasi serta Komisi Maritim dan Kelautan.
“Kita sedang surplus semangat, sehingga yang saya lampirkan adalah kegiatan saya pribadi merangkap sebagai Ketua Umum PBI,” ucapnya.
Mahfut menjelaskan, bahwa HMI MPO merupakan organisasi yang dihuni oleh orang-orang muda yang konsisten terhadap perbaikan bangsa dan negara.
“Periode ini begitu istimewa, sebab adanya transformasi digital dalam bentuk Gerakan terutama dalam pengelolaan informasi media sosial,” ujarnya.
Menurutnya, HMI harus menjadi baru, baru dalam setiap lini terutama dalam hal membangun kemandirian.
Kontekstualisasi organisasi harus terus dibumikan melalui kemandirian agar independensi organisasi terjaga.
“Menjaga independensi organisasi dari tarikan politik praktis yang destruktif tidak lain hanya dari kemandirian organisasi,” katanya.
Selanjutnya persoalan integritas kader, Mahfut mengajak kepada seluruh kader terutama kepengurusan ke depan, agar bersama-sama untuk bahu-membahu memperkuat integritas kaderisasi melalui peningkatan literasi dan pendidikan.
“Pendidikan berbasis integritas dan keadilan sosial agar organisasi mampu menguatkan advokasi sebagai bagian dari peran strategis organisasi,” tandasnya.
Komentar