Oleh: Anugrah Ade Putra (Koordinator MSO HMI Cabang Palopo)
suarahimpunan.com – Kongres ke-33 Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) yang dilaksanakan di Bekasi pada tahun 2022 menandai babak baru kepemimpinan organisasi mahasiswa Islam terbesar di Indonesia. Mahfut Khanafi, sebagai ketua umum terpilih, menyampaikan sambutan yang penuh dengan janji-janji ambisius. Akan tetapi, kenyataan yang ada setelah kongres menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan antara retorika dan implementasi.
Pada sambutannya setelah terpilih, Khanafi secara tegas berjanji akan bekerja keras mengembalikan marwah HMI dengan membawa sloga “HMI Berdaya Saing”. Gagasan tersebut terlihat ambisius dan cenderung keluar dari peran-peran kolaboratif yang selama ini menjadi karakteristik HMI.
Akibat dari pendekatan tersebut, berdampak pada pola kepemimpinan yang cenderung tertutup, di mana kegiatan-kegiatan organisasi dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi tanpa melalui mekanisme rapat yang seharusnya. Contoh konkret dari ketidaksesuaian tersebut terjadi pada kegiatan literasi digital, dimana hampir seluruh pengurus baru mengetahui hal tersebut setelah flyer kegiatan tersebar luas.
Selanjutnya, Khanafi menyatakan, “Kita mengetahui bahwa 3 tahun terakhir, PB HMI terseok-seok, untuk itu kita akan memperbaikinya.” Ia juga menegaskan akan merangkul semua kalangan HMI guna terciptanya gerakan yang solid. “100 hari pertama, PB HMI akan melakukan rekonsiliasi, dan membangun kekuatan dari cabang ke cabang,” jelasnya.
Namun, pada kenyataannya yang terjadi justru bertolak belakang dengan janji tersebut. Banyak pengurus yang memilih mundur dari kepengurusan, dan dualisme HMI masih terjadi sampai saat ini. Fenomena ini menunjukkan bahwa ucapan Ketua Umum PB HMI MPO pada Periode 2022-2025 ini, tidak lebih dari sekedar retorika politik belaka, bukan program kerja yang terukur yang dapat direalisasikan.
Berkaca dari apa yang dikatakan Max Weber (1947) dalam analisisnya tentang otoritas menjelaskan bahwa “the basis of every system of authority, and correspondingly of every kind of willingness to obey, is a belief, a belief by virtue of which persons exercising authority are lent prestige” (hal. 382). Dalam konteks kepemimpinan PB HMI MPO pada Periode 2022-2025, kegagalan mewujudkan janji rekonsiliasi dan transparansi telah menggerus kepercayaan (belief) yang menjadi fondasi otoritas kepemimpinannya.
Weber lebih lanjut menekankan bahwa “authority will be called legal if it rests on a belief in the validity of legal statute” (hal. 328). Ketika Khanafi membuat keputusan tidak melalui mekanisme rapat yang sesusai, ia sudah melanggar prinsip otoritas legal-rasional yang seharusnya menjadi basis legitimasi kepemimpinannya dalam struktur organisasi formal seperti HMI.
Lebih lanjut Robert Michels (1915) dalam observasinya terhadap partai sosial demokrat Jerman menyatakan bahwa “organization implies the tendency to oligarchy” dan “who says organization, says oligarchy” (hal. 365). Fenomena pengambilan keputusan secara tertutup yang terjadi di kepemimpinan HMI hari ini, seperti dalam kasus kegiatan literasi digital yang dilakukan tanpa melibatkan seluruh pengurus, menunjukan apa yang disebut Michels sebagai “the iron law of oligarchy”.
Michels menuturkan bahwa “the majority of human beings, in a condition of eternal tutelage, are predestined by tragic necessity to submit to the dominion of a small minority” (hal. 390). Dalam konteks HMI, konsentrasi pengambilan keputusan pada lingkaran kecil di sekitar Khanafi menunjukkan bagaimana “organizational necessity” telah mengalahkan prinsip-prinsip demokratis yang seharusnya dijunjung tinggi dalam organisasi kemahasiswaan.
Sedangkan, Pierre Bourdieu (1991) menjelaskan konsep kekerasan simbolik sebagai “the violence which is exercised upon a social agent with his or her complicity” (hal. 167). Dalam kasus HMI, penggunaan tagline “HMI Berdaya Saing” dan retorika “mengembalikan marwah HMI” dapat dianalisis sebagai bentuk kekerasan simbolik.
Bourdieu menekankan bahwa “symbolic power is a power of constructing reality” (hal. 166). Khanafi terlihat menggunakan kekuatan simbolik untuk mengelabui para peserta kongres dengan menyatakan bahwa kondisi HMI saat itu sedang mengalami krisis yang memerlukan kepemimpinan “berdaya saing”, hal tersebut justru malah membuat perpecahan di dalam organisasi semakin tumbuh.
Bourdieu lebih lanjut menjelaskan bahwa “the most successful ideological effects are those which have no need of words, and ask no more than complicitous silence” (hal. 188). Pola kepemimpinan tertutup yan dilakukan Khanafi menciptakan situasi di mana pengurus lain terpaksa diam atau bahkan menarik diri. Kondisi tersebut semakin melanggengkan dominasi simbolik tersebut.
Dari hal tersebut Analisis terhadap sambutan dan kepemimpinan Mahfut Khanafi dalam HMI menunjukkan adanya perebedaan yang signifikan antara retorika dan realitas. Janji-janji rekonsiliasi dan penguatan organisasi gagal diwujudkan, bahkan organisasi mengalami fragmentasi yang semakin dalam.
Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kegagalan kepemimpinan individual, tetapi juga menunjukkan tantangan struktural yang dihadapi organisasi mahasiswa dalam era kontemporer.
HMI MPO di masa yang akan datang sudah seharusnya melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pola kepemimpinan dan tata kelola organisasi agar dapat kembali menjalankan fungsinya sebagai organisasi kaderisasi yang efektif dan relevan bagi perjuangan mahasiswa Indonesia. (Aziz-Cabang Serang)
Komentar