Oleh: Koordinator Forum Ikatan Silaturahmi Alumni HMI-MPO, Erfi Firmansyah.
Suarahimpunan.com – Kongres ke-34 Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) diselenggarakan pada 25-31 Mei 2025 di Pekanbaru, Riau, bukan sekadar ajang kontestasi kepemimpinan. Lebih dari itu, momentum ini mesti dimaknai sebagai ruang intelektual untuk merumuskan arah perjuangan HMI dalam menjawab tantangan bangsa dan ummat ke depan.
Forum Ikatan Silaturahmi Alumni (FISA) HMI-MPO mengingatkan seluruh peserta Kongres dari berbagai cabang di Indonesia untuk mengemukakan ide dan solusi konkret bagi permasalahan bangsa dan umat Islam. Peserta kongres diharapkan tidak terjebak pada aksi kasak-kusuk, tarik-menarik, apalagi terjebak pada aksi lobi-lobi dan upeti terkait pemilihan Ketua Umum PB HMI semata.
Apa lagi, kalau ada Bakal Calon Ketua Umum PB HMI yang melakukan tindakan tercela, yaitu politik uang (money politic) tentu ini sangat memalukan, jauh dari nilai-nilai luhur ke-Islaman yang menjadi pedoman organisasi.
Bakal Calon Ketua Umum PB HMI-MPO yang nyata-nyata melakukan politik uang, sebaiknya tidak dipilih oleh peserta kongres dan dicatat sebagai perusak organisasi HMI.
Pencalonan dan pemilihan Ketua Umum PB HMI memang penting, karena terkait dengan siapa yang akan menahkodai HMI ke depan. Akan tetapi, jauh lebih penting lagi mengolah percikan-percikan gagasan dari masing-masing utusan cabang dari seluruh Indonesia terkait permasalahan bangsa dan umat Islam di Indonesia dan di dunia internasional.
Permasalahan dan Solusi yang diserap dari berbagai cabang tersebut diharapkan menjadi kontribusi yang amat berharga bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia, juga umat Islam di dalam dan luar negeri.
Seperangkat permasalahan Solusi tersebutlah yang kemudian diharapkan dirumuskan menjadi visi dan misi calon Ketua Umum PB HMI 2025-2027. Visi dan misi para calon Ketua Umum/ formatur PB HMI tersebutlah yang menjadi pertimbangan para utusan masing-masing cabang untuk memilih, mana calon yang visi-misinya paling sesuai dan dianggap paling mumpuni untuk merealisasikan gagasan-gagasan cemerlang yang dirumuskan peserta kongres.
FISA HMI-MPO mengingatkan, HMI tidak boleh terjebak dalam dinamika politik identitas atau sekadar perebutan jabatan. Sebagai organisasi kader, HMI punya tanggung jawab moral dan intelektual untuk menawarkan solusi dari berbagai permasalahan bangsa, mulai dari ekonomi, hukum, hingga hak asasi manusia. Kongres ini mesti menjadi tonggak untuk memperkuat posisi HMI sebagai garda terdepan pembela rakyat dan penegak keadilan.
Salah satu isu utama yang perlu diangkat adalah ekonomi kerakyatan yang berbasis pada padat karya. Dalam konteks tingginya angka pengangguran dan dampak otomatisasi yang ditopang AI, program padat karya yang melibatkan masyarakat lokal sangat dibutuhkan.
Perlu kiranya mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran dan kebijakan strategis guna memperkuat ekonomi kerakyatan, bukan hanya terpaku pada penguatan ekonomi padat modal yang disokong oligarki.
Program padat karya, diyakini mampu mempersempit kesenjangan sosial yang makin lebar. Ketika rakyat berdaya melalui karya produktif yang bernilai tambah dan UMKM yang berdaya saing, ketahanan ekonomi nasional akan semakin kuat dan mandiri. Ini bukan sekadar solusi ekonomi, tetapi juga strategi pembangunan politik yang inklusif.
Perlu juga menjadi perhatian adalah pemberantasan mafia hukum.
Adanya berbagai praktik suap, kolusi, dan intervensi kekuasaan dalam sistem hukum telah merusak fondasi keadilan. Oleh karena itu, dibutuhkan keberanian untuk membongkar jaringan mafia hukum, termasuk dari dalam lembaga penegak hukum itu sendiri. Hukum harus berlandaskan kebenaran, bukan kepentingan.
Pengacara, Polisi, jaksa, hakim, dan KPK harus bersih, profesional, dan bebas dari tekanan politik dan kepentingan oligarki. Tanpa keadilan, demokrasi akan lumpuh. Kita perlu menyerukan agar reformasi hukum tidak lagi menjadi slogan, melainkan gerakan nyata. Apalagi dalam Sejarah kelahirannya, HMI-MPO adalah Kumpulan aktivis penggerak, bukan yang digerakkan oleh pihak-pihak yang tidak ingin HMI menjadi kader umat dan kader bangsa yang cemerlang serta tangguh.
Sejarah membuktikan, setelah kemerdekaan HMI merupakan organisasi kader yang telah melahirkan begitu banyak pemimpin bangsa selain TNI-Polri.
Kita juga perlu “menolak keras ketergantungan ekonomi kepada asing, perlu didorong kemandirian ekonomi bangsa Indonesia”. Inilah hal yang dipandang sebagai Revolusi Ekonomi sesungguhnya.
Dominasi investor asing dalam pengelolaan sumber daya alam telah menyebabkan Indonesia kehilangan kendali atas kekayaannya sendiri. Kita perlu menuntut pembangunan ekonomi yang berdaulat, berdasarkan potensi dan kekuatan lokal. Kemandirian ekonomi bukan retorika, tetapi keniscayaan.
Model pembangunan pro-asing terbukti menciptakan ketimpangan dan eksploitasi. Kita perlu menekankan bahwa Indonesia harus mengupayakan membangun kekuatan industri sendiri, dari hulu hingga hilir.
Persoalan korupsi juga menjadi fokus utama. Korupsi telah menjadi penyakit kronis yang menggerogoti negara dari dalam. Kita perlu mendesak penerapan hukuman berat bagi para koruptor, termasuk pencabutan hak politik dan perampasan aset guna menciptakan efek jera.
Tanpa ketegasan dalam pemberantasan korupsi, pembangunan hanya akan menjadi proyek elit. Kita perlu menyerukan perlunya pemimpin teladan dan penegakan hukum yang imparsial, tidak memihak, tampa pandang bulu. Budaya antikorupsi harus ditanamkan sejak dini di seluruh lapisan masyarakat.
Kita juga juga perlu menuntut percepatan pengesahan UU Perampasan Aset. UU ini sangat penting untuk mengembalikan uang negara yang telah digelapkan melalui tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi lainnya. Tanpa adanya regulasi ini, penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi akan selalu tertatih-tatih.
Selain itu, dalam Upaya penegakan hukum, penegakan rasa aman di Masyarakat, dan menjaga iklim investasi dalam negeri yang kondusif, perlu kiranya dilakukan pemberantasan premanisme dan kekerasan jalanan. Maraknya premanisme dan kekerasan di jalanan telah menciptakan rasa tidak aman di masyarakat. Kita perlu menyerukan tindakan tegas terhadap para pelaku tindak pidana tersebut yang meresahkan.
Negara harus hadir untuk melindungi masyarakat dari intimidasi dan kekerasan. Penegakan hukum yang cepat dan tegas terhadap para pelaku merupakan langkah awal dalam membangun ruang publik yang aman, nyaman, dan damai.
Dipandang perlu pula, kita mengecam keras kriminalisasi terhadap aktivis mahasiswa dan gerakan sipil. Kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional yang tidak boleh dikriminalisasi. Kita perlu menolak segala bentuk represi terhadap aktivis. Mahasiswa bukanlah musuh negara. Kritik adalah bentuk kecintaan terhadap negara.
Negara seharusnya menghormati dan melindungi kebebasan berpendapat, bukan membungkamnya dengan dalih stabilitas politik. Dianggap penting pula mengupayakan kebebasan berpendapat akademis dan pers.
Kampus harus menjadi ruang terbuka untuk berpikir kritis dan menyuarakan gagasan. Perguruan tinggi perlu tidak tunduk pada tekanan kekuasaan atau kepentingan politik praktis maupun kukungan oligarki. Kita perlu menyerukan perlindungan penuh terhadap ruang akademik dan kebebasan jurnalistik di dalam dan di luar kampus.
Sebagai bentuk solidaritas global, kita juga perlu menegaskan sikap dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Kita perlu mengutuk keras genosida dan agresi Israel terhadap rakyat Palestina. Dukungan ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga amanat konstitusi Indonesia: menolak segala bentuk penjajahan. Perjuangan Palestina adalah perjuangan kemanusiaan. Di tengah bungkamnya banyak negara, kita perlu membela bangsa-bangsa yang tertindas. Solidaritas ini merupakan bentuk konsistensi dalam membela keadilan HAM.
Dengan pemantik gagasan tersebut, FISA HMI-MPO ingin mengajak seluruh peserta Kongres HMI-MPO ke-34 untuk berpikir lebih strategis. Kongres ini bukan hanya forum politik internal, tetapi juga ladang pengabdian kepada cita-cita negara yang merdeka, berdaulat, sejahtera, adil, dan makmur.
FISA berharap peserta kongres mampu merumuskan resolusi progresif, berpihak kepada rakyat, dan mampu mendorong transformasi sosial. Kongres tidak boleh berlalu begitu saja tanpa menyumbangkan gagasan perubahan, termasuk yang revolusioner.
Kader HMI-MPO adalah anak kandung reformasi. Dalam sejarahnya, aktivis HMI-MPO adalah bagian dari Penggagas dan Penggerak Reformasi 1998. Sudah saatnya aktivis HMI-MPO kembali menjadi lokomotif perubahan, bukan sekadar “penonton rebahan” di tengah-tengah permasalahan bangsa dan ummat.
Komentar