Oleh: Anugrah Ade Putra, Koordinator MSO HMI Cabang Palopo
“Organisasi yang tidak mampu memenuhi janjinya kepada anggotanya adalah organisasi yang telah kehilangan legitimasi moral untuk memimpin.”
Kongres XXXIV Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Pekanbaru mengemban beban sejarah yang tidak ringan. Kita berkumpul bukan hanya untuk merancang masa depan, tetapi juga untuk menghadapi kenyataan pahit: amanah suci dari Kongres XXXIII di Bekasi telah diabaikan secara sistematis oleh kepemimpinan Mahfut dan jajarannya.
Sebagaimana diungkapkan oleh Hannah Arendt, “Kekuasaan tanpa tanggung jawab adalah tirani dalam bentuk yang paling halus.” Catatan ini bukan sekadar kritik, melainkan panggilan moral untuk mengembalikan HMI pada jati dirinya sebagai organisasi perkaderan yang berkomitmen pada pembentukan karakter dan kapasitas intelektual kadernya.
Evaluasi Pendidikan Pelatihan yang Diabaikan
Aristoteles dalam Nicomachean Ethics menulis: “Excellence is never an accident. It is always the result of high intention, sincere effort, and intelligent execution.” Namun, yang kita saksikan justru nihilnya niat baik untuk mengevaluasi sistem pendidikan pelatihan yang menjadi tulang punggung HMI.
Pendidikan pelatihan yang tidak pernah dievaluasi ibarat kapal berlayar tanpa kompas. Bagaimana kita bisa memastikan kader memiliki kompetensi sesuai tuntutan zaman jika sistem pendidikannya tak pernah diperiksa, diperbaiki, dan disesuaikan? Ini menunjukkan arogansi intelektual—menganggap metode lama selalu relevan tanpa adaptasi.
Pengembangan Hard Skill yang Gagal Total
Peter Drucker pernah berkata, “Knowledge has to be improved, challenged, and increased constantly, or it vanishes.” Ketika HMI mengabaikan pengembangan hard skill, maka HMI sedang memilih untuk menjadi organisasi yang tidak relevan di era digital.
Ini bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan kegagalan memahami kebutuhan zaman. Tanpa hard skill, kader HMI akan jadi penonton dalam panggung kehidupan—bukan aktor perubahan.
Latihan Kader III: Pemanis Berisi Racun
Latihan Kader III (LK III) seharusnya dilaksanakan minimal dua kali dalam satu periode. Nyatanya, hanya dilaksanakan sekali di Yogyakarta, meskipun Badko Sulselbar sudah siap menyelenggarakan yang kedua.
Immanuel Kant menekankan dalam imperatif kategoris-nya: “Bertindaklah hanya menurut asas yang pada saat yang sama dapat kau kehendaki menjadi hukum universal.” Keputusan Mahfut yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi dibanding amanah organisasi adalah pengkhianatan moral.
Komunikasi transaksional Mahfut dengan Badko Sulselbar mencerminkan kepemimpinan yang menjadikan organisasi sebagai alat kepentingan. Ini menghancurkan kepercayaan yang menjadi fondasi kehidupan organisasi.
Lokakarya Perkaderan yang Tak Pernah Terlaksana
Lokakarya perkaderan yang seharusnya digelar enam bulan setelah pemilihan Ketua Umum, tidak pernah terlaksana hingga Kongres XXXIV ini berlangsung.
Heraclitus berkata, “No man ever steps in the same river twice.” Waktu yang berlalu takkan pernah kembali. Penundaan lokakarya selama hampir satu periode penuh adalah pemborosan waktu yang fatal. Ini bukan hanya kehilangan momentum, tetapi menciptakan stagnasi intelektual dan spiritual dalam tubuh organisasi.
KPN Diabaikan, LAPMI Diciptakan Demi Ambisi
Niccolò Machiavelli dalam The Prince menulis, “Everyone sees what you appear to be, few experience what you really are.” Pembentukan LAPMI tanpa terlebih dahulu mengaktifkan KPN menunjukkan prioritas yang keliru dan agenda tersembunyi yang menjauh dari kepentingan organisasi.
KPN sebagai Korps Pengader Nasional adalah jantung sistem perkaderan HMI. Mengabaikannya sama dengan membiarkan jantung berhenti berdetak. Sementara itu, LAPMI yang dibentuk tanpa arah jelas adalah manifestasi ego yang lebih mementingkan warisan pribadi dibanding kemajuan kolektif.
Akhirnya, bukan hal yang berlebihan jika kita menyerukan penolakan atas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Mahfut yang cacat secara moral. Marcus Aurelius dalam Meditations mengingatkan, “Very little is needed to make a happy life; it is all within yourself, in your way of thinking.” Tapi bagaimana mungkin kita berpikir positif jika dihadapkan pada fakta bahwa kepemimpinan telah mengkhianati amanah secara sistematis?
Plato dalam Republic menegaskan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Berdasarkan fakta-fakta yang telah dipaparkan, maka keadilan menuntut kita untuk menolak LPJ Mahfut dalam Kongres XXXIV ini.
Penolakan ini bukanlah tindakan destruktif, melainkan langkah konstruktif demi menyelamatkan masa depan HMI. Inilah defining moment kita, apakah HMI tetap menjadi organisasi yang dihormati atau tergelincir menjadi organisasi yang kehilangan relevansi karena mentolerir kegagalan.
Wallahu a’lam bishawab.
Pekanbaru, Kongres XXXIV HMI
“Dari kegelapan menuju cahaya, dari kegagalan menuju kebangkitan”
Komentar